Sultan HB X dan HB IX Peroleh Adibhakti Sanapati

JOGJA—Sri Sultan HB X menerima penghargaan Adibhakti Sanapati dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI, di Bekasi, Kamis (8/6/2023). Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada almarhum Sri Sultan HB IX.

Penghargaan diberikan kepada Sri Sultan HB X atas jasa dan darma baktinya dalam bidang keamanan siber dan persandian sejak 1990 hingga saat ini.

Sri Sultan HB X dalam sambutannya mengatakan dalam era perkembangan teknologi seperti saat ini, tantangan yang dihadapi dalam dunia siber dan persandian semakin besar. “Tantangan memang makin besar, teknologi dan kemajuan memang memaksa kita tetap harus mau belajar. Karena kondisi apa pun, informasi yang ada lewat transmisi siber bisa dipotong di tengah jalan. Berarti kalau dipotong di tengah jalan, bisa ditambah, dikurangi, bisa bocor,” katanya.

Menurut Sultan, penyalahgunaan peralatan siber dan tersebarnya berita yang tidak benar dapat terjadi. Karena itu, menurut Sultan, dalam upaya mengantisipasi terjadi hal tersebut, Pemda DIY terus berupaya untuk menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia dengan terus mengikuti perkembangan zaman. “Kami juga berusaha membuat sesuatu mengikut perkembangan tantangan, perkembangan zaman, tetapi juga menjaga berita, rahasia yang sangat penting baik bagi Pemda DIY maupun Pemerintah Pusat,” katanya.

Kepala BSSN RI, Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, menyampaikan dalam era perkembangan teknologi seperti saat ini ada ruang siber atau dunia siber yang terbentuk. Fenomena tersebut, menurut Hinsa selain membawa peluang bagi kesejahteraan dunia juga mendatangkan ancaman bagi manusia. Ancaman tersebut bersifat teknikal yang dapat diantisipasi dengan mengatur sistem yang dibuat dalam dunia siber, dan bersifat sosial yang harus diwaspadai karena dapat berpengaruh pada persatuan bangsa. “Ancaman yang bersifat sosial menjadi perhatian dan tanggung jawab kita semua, karena Pancasila sila ketiga merupakan pusat persatuan Indonesia,” katanya.

Museum Sandi

Ketua Forum Komunikasi Sandi Daerah (Forkomsanda) DIY, Hari Edi Tri Wahyu Nugroho, menyampaikan Sri Sultan HB X memiliki peran penting dalam perkembangan persandian di Indonesia. Sri Sultan HB X bersama Kepala Lembaga Sandi Negara RI, Mayjen TNI Nachrowi Ramli, memprakarsai berdirinya Museum Sandi yang menjadi satu-satunya museum kriptografi di Indonesia pada 2006.

Menurut Hari, beberapa waktu lalu Mayjen TNI Nachrowi Ramli sempat mengunjungi Sultan HB X. Dalam kunjungan tersebut Sultan HB X menyampaikan gagasan untuk menampilkan benda-benda bersejarah terkait persandian di Museum Perjuangan Jogja. Kemudian, dengan Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara No.KP.601/ KEP116.A/2007, gagasan tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan tim pengisian koleksi Museum Sandi dan penelusuran sejarah persandian Indonesia. Pada 29 Juli 2008, Museum Sandi diresmikan.

Bermula dari gagasan Sultan HB X tersebut, Museum Sandi terus berkembang pesat. Sejak 2014, Museum Sandi pun ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya di Kawasan Kotabaru.

“Ini juga tidak lepas dari peran dan kepedulian Gubernur DIY dalam mendukung pelestarian nilai-nilai penting persandian yang ditampilkan Museum Sandi melalui pameran tetap, pameran temporer, seminar, sosialisasi secara daring maupun program-program lainnya,” katanya.

Selain itu, menurut Hari, SK Gubernur No.214/KEP/2022 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Siber dan Sandi DIY menjadi dasar pembentukan Forkomsanda. Dalam forum tersebut, selaku Gubernur DIY, Sultan HB X juga berperan sebagai pembina. Forum yang beranggotakan unit teknis pelaksana persandian di DIY meliputi Pemda DIY, pemerintah kabupaten/kota di DIY, TNI, Polri, Kejaksaan Tinggi dan Museum Sandi. Setiap bulan, forum itu rutin menyelenggarakan rapat rutin.

Melalui forum tersebut, pengurus forum mengemban tugas memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada penyelenggara pemerintahan di DIY berkaitan dengan pengamanan siber dan persandian. Forum juga membina sumber daya manusia (SDM) pelaksana keamanan siber, persandian, pendukung persandian di DIY, dan membangun kesadaran keamanan informasi di DIY. “Perintah tersebut diimplementasikan oleh forum dengan menyelenggarakan pertemuan, workshop, seminar dan lokakarya, napak tilas situs persandian dan kegiatan lain yang telah diprogramkan oleh Forum dan mendapat dukungan dari Pemda,” ucapnya.

Kemudian, menurut Hari, Sultan HB X juga mendorong kemajuan teknologi dengan tetap mengutamakan keamanan informasi melalui Pergub DIY No.31/2016 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang bertujuan melindungi kerahasiaan, ketersediaan dan keutuhan aset informasi di lingkungan Pemda DIY. Pemda DIY juga menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan BSSN tentang perlindungan informasi dan transaksi elektronik pada 2019.

“MoU Pemda DIY – BSSN ini merupakan landasan berbagai kerja sama penguatan sistem e-government di lingkungan Pemda DIY melalui pemanfaatan sertifikat elektronik yang berperan sebagai elemen pendukung keamanan dokumen elektronik sebagai sarana penyediaan data yang cepat dan akurat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai pengguna layanan,” katanya.

Hari menyampaikan beberapa waktu lalu, Sri Sultan HB X juga membentuk Computer Security Incident Response Team (JogjaProv CSIRT) yang beranggotakan unsur Pemda DIY, pemkab/pemkot di DIY, Kejati DIY, TNI, dan Polda DIY yang dibina BSSN. Selain itu, Pemda DIY tahun 2021 juga membentuk Security Operation Center (SOC) untuk mendukung operasional pengamanan informasi. “Ini merupakan wujud komitmen Pemda DIY untuk memberikan perlindungan data dan informasi di DIY.” (BC)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News