Advertisement
Terindikasi Pekerja Migran Non Prosedural, Imigrasi Yogyakarta Tunda Keberangkatan 93 WNI
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menunda keberangkatan Warga Negara Indonesia yang terindikasi merupakan Pekerja Migran Non Prosedural yang melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Yogyakarta International Airport selama periode awal hingga pertengahan tahun 2023.
"Jumlah WNI yang ditunda keberangkatannya sebanyak 93 orang, dan diindikasikan akan bekerja di luar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah," ujar Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta, Najarudin Safaat.
Advertisement
Kemudian Najarudin juga mengungkapkan penundaan keberangkatan ini sendiri merupakan komitmen Kantor Imigrasi Yogyakarta dalam mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO. Penundaan keberangkatan WNI ini sendiri mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia.
Sebagai bentuk pengawasan keimigrasian, Petugas di TPI akan memeriksa setiap WNI yang akan ke luar Indonesia. Bagi yang akan berwisata atau kunjungan sosial bisa diberangkatkan jika tidak ditemukan masalah pada dokumen keimigrasian dan tidak masuk dalam daftar pencegahan. Sedangkan yang tidak memenuhi persyaratan terutama bagi yang akan bekerja akan ditunda keberangkatannya hingga persyaratan tersebut lengkap.
Selain menunda keberangkatan, ada beberapa langkah yang dilakukan Kantor Imigrasi Yogyakarta dalam mencegah Pekerja Migran Non Prosedural dan TPPO, salah satunya dengan mengadakan sosialisasi keimigrasian bertajuk Karyo (Kantor Imigrasi Yogyakarta) Masuk Desa. Kantor Imigrasi Yogyakarta terjun langsung ke desa-desa yang ada di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menjelaskan informasi kepada masyarakat tentang pencegahan TPPO dan cara menjadi pekerja migran sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dikutip dari imigrasi.go.id, peran Imigrasi juga vital dalam pencegahan TPPO dari hulu, terutama dalam proses penerbitan paspor. Imigrasi akan mengupayakan mekanisme agar pengecekan persyaratan permohonan paspor ke instansi terkait bisa lebih cepat, mudah dan akurat untuk mengurangi pemalsuan dokumen persyaratan paspor. Selain itu setiap pemohon juga harus mencantumkan penjamin atau pihak yang menjamin bahwa informasi yang diberikannya benar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
- Tok! KPU Putuskan Dua Caleg Terpilih PDIP Diganti, Ini Penggantinya
- Kondisi Jalan Gelap, Pengendara Motor Meninggal seusai Tabrak Truk di Sragen
- Strategi Bata Tutup Pabrik Disebut Kurang Tepat di Tengah Pertumbuhan Industri
- Tak Penuhi Rekomendasi OJK, Izin Usaha PT Tani Fund Madani Indonesia Dicabut
Berita Pilihan
Advertisement
Ayah Perkosa Anak Kandung di Serang, Kementerian PPPA Turun Tangan
Advertisement
Grand Rohan Jogja Hadirkan Fasilitas Family Room untuk Liburan Bersama Keluarga
Advertisement
Berita Populer
- Sultan Jogja Ingatkan Abdi Dalem Harus Jadi Penjaga Budaya
- 40 Advokat Muda Bergabung ke Peradi Kota Jogja
- Top 7 News Harianjogja.com Rabu 8 Mei 2024: Masalah Sampah hingga Hasil Liga Champions
- Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi DIY Tidak Diperpanjang
- Kemarau Basah, BPBD DIY Minta Warga Bikin Sumur Resapan
Advertisement
Advertisement