Eko Suwanto: Keamanan Penting untuk Jamin Kesejahteraan

JOGJA—Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto menyatakan sektor keamanan menjadi hal yang paling penting untuk diwujudkan demi menggapai kesejahteraan masyarakat. Status keistimewaan yang dimiliki DIY harus terwujud dan menjadi cita-cita bagi semua pihak dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban.

Menurut Eko, Undang-Undang Keistimewaan (UUK) DIY lahir dari proses yang panjang dan penuh perjuangan oleh seluruh elemen masyarakat, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pura Pakualaman. Ia ingat betul bagaimana masyarakat bersatu padu dalam memperjuangkan UUK DIY agar segera disahkan pada akhir 2010. Melalui perjuangan yang panjang, keinginan masyarakat agar keistimewaan DIY punya kekuatan hukum akhirnya terwujud.

"Yang penting untuk diingat adalah keistimewaan Jogja lahir dari perjuangan, bukan sesuatu yang gratis atau datang tiba-tiba dari langit," katanya dalam acara Peringatan 11 Tahun Keistimewaan DIY, Bagaimana Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, yang dibiayai Dana Keistimewaan (Danais) dan digelar di The Cabin Hotel, Gedongtengen, Selasa (22/8/2023).

Menurut dia, salah satu implementasi program dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat itu dihadirkan lewat Jaga Warga.  Sejumlah program dalam Jaga Warga diketahui dibiayai oleh Danais. Kesejahteraan masyarakat
harus ditopang dengan menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam beraktivitas. Jaga Warga yang berkolaborasi dengan elemen lain harus mampu menciptakan situasi itu. "Implementasi Danais juga banyak yang sudah dirasakan masyarakat, bisa dilihat dari penataan sejumlah kawasan di Kota Jogja mulai dari Malioboro, Tugu Pal Putih, dan pedestrian di Jalan Jenderal Sudirman," katanya.

Baca juga: Selesai Bertugas, Paskibra Gunungkidul Dihadiahi Piknik ke Bali

Eko berpendapat bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sejak UUK diresmikan. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi, persoalan pengangguran, hidup layak masyarakat maupun pemerataan alokasi keuangan
kepada pemerintah kabupaten/kota dan perangkat kewilayahan di bawahnya harus menjadi catatan dan bahan evaluasi. "Semua pihak terutama Pemda DIY harus ingat bahwa 11 tahun UUK wajib evaluasi. Kita semua harusnya bekerja keras demi membahagiakan hati dan mengingat perjuangan dalam mewujudkan UUK dulu," kata Eko.

Dia berharap agar pemkab/pemkot di DIY melibatkan masyarakat dalam menyusun program yang berkaitan dengan pemanfaatan danais. Untuk Pemkot Jogja, ia menyarankan agar pembangunan keistimewaan harus dilandasi dengan semangat menyejahterakan masyarakat dengan sejumlah metode program dan skema yang dilakukan.

"Saya yakin rakyat juga berharap bahwa Pemda DIY dan Pemkot Jogja lebih bisa hadir dalam pembangunan keistimewaan," katanya.

Ciptakan Kamtibmas

Memasuki tahun politik menjelang Pemilu 2024, Eko berharap agar elemen yang mengembangkan tugas menciptakan keamanan dan ketertiban untuk saling berkoordinasi. Jaga Warga, kata dia sudah mempunyai program konsolidasi dengan Polisi RW yang dibentuk di Kota Jogja. Peran mereka nantinya sangat penting dalam mewujudkan pemilu yang aman dan damai.

"Tingkat kepercayaan masyarakat luar terhadap keamanan di Jogja cukup baik, sehingga sektor pendidikan dan wisata terus bertumbuh. Kalau keamanan bisa dijamin, pergerakan perekonomian juga luar biasa," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Eko menyerahkan sejumlah handy talkie (HT) kepada 14 kampung yang ada di Kemantren Gedongtengen. Ia berharap agar fasilitas yang diberikan dipergunakan masyarakat sebaik mungkin untuk menunjang terciptanya keamanan dan ketertiban wilayah setempat. "Pemanfaatan HT bisa dikoordinasi oleh lurah.

Apalagi menjelang pemilu, Jaga Warga harus berada di relnya. Terlebih di Gedongtengen banyak sekali objek vital mulai dari kantor pemerintah, pusat wisata dan ekonomi," katanya.

Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Satpol PP DIY, Agus Sujarwo menyatakan jajarannya terus berupaya untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi masyarakat sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Dengan terciptanya situasi yang aman dan tertib, maka upaya masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bisa tercapai.

"Kami tidak bisa bekerja sendiri. Jaga Warga dirancang untuk menjaga dan melindungi keamanan masyarakat. Kalau situasi aman dan nyaman, tentu aktivitas masyarakat dalam mencari penghidupan dan aktivitas semakin baik," katanya.

Sementara, Anggota DPRD Kota Jogja, Ipung Purwandari mengatakan indikator kesejahteraan masyarakat harus dilihat melalui perbandingan dengan jarak waktu tertentu. Semua sektor harus diperhatikan meliputi pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Ipung menyebut bahwa alokasi anggaran yang tepat juga menjadi salah satu bentuk bagaimana mewujudkan masyarakat yang istimewa dan sejahtera.

"Peran pemerintah dan legislatif menjadi salah satu pendongkrak kesejahteraan masyarakat lewat alokasi anggaran dan program yang tepat, sehingga koordinasi antara pemerintah daerah dan Dewan harus optimal," katanya. (Adv)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News