Advertisement
Pekerja Sepakati Usulan UMK Bantul, Diajukan ke Provinsi Senin Depan
Advertisement
Harianjogja.com, BANTUL—Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bantul telah menyepakati usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bantul 2024. Usulan tersebut telah disampaikan ke Bupati Bantul pada Jumat (24/11/2023) dan akan diajukan ke Pemda DIY Senin (27/11/2023).
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul sekaligus Ketua Dewan Pengupahan Bantul, IStirul Widilastuti, menjelaskan sidang pleno Dewan Pengupahan sudah berjalan dengan lancar dan hasilnya sudah disepakati bersama. “Hari ini sudah saya sampaikan ke Pak Bupati, tinggal Pak Bupati memberi rekomendasi ini ke Gubernur,” ujarnya.
Advertisement
Menurutnya, hasil UMK yang disepakati tersebut telah diformulasikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tentang Pengupahan. Sayangnya, dia belum memberi informasi berapa besaran UMK yang disepakati. “Yang jelas naik, saya belum berani [menyampaikan] karena masih wujud rekomendasi,” paparnya.
Adapun usulan dari SPSI Bantul pada sidang pleno tersebut yakni kenaikan sebesar 8%-10%. “Dewan Pengupahan mempertimbangkan kondisi masing-masing. Pengusaha sangat menghargai masukan buruh, buruh juga sangat tahu kondisi pengusaha sehingga terjadi kesepakatan,” katanya.
Ketua SPSI Bantul, Fardhanatun, menuturkan walaupun ada usulan besaran kenaikan dari pihak pekerja, tetapi UMK sudah ditentukan berdasarkan formulasi yang baku, yakni dengan menghitung inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
“UMK sudah ada data [formulasinya], inflasi, pertumbuhan ekonomi. Jadi kami dari pekerja kalau mengusulkan tidak bisa. Misal 10 persen, datanya dari mana? Ga bisa. Harus mengubah inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” kata dia.
Terkait dengan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY yang naik 7,27%, dia juga sudah sepakat. “Untuk inflasi dari BPS [Badan Pusat Statistik] 3,34 persen. Itu dirasionalisasi untuk kebutuhan pekerja dihitung ketemu lebih tinggi, 5,7 persen inflasinya,” ungkapnya.
BACA JUGA: PP 51 Jadi Landasan Penetapan UMP, Pengusaha: Sudah Pro Pekerja
Setelah ditetapkan nanti, dia berharap para pengusaha dapat mematuhi UMK Bantul dan hanya menerapkannya pada tahun pertama masa kerja pekerja. “Mudah-mudahan nanti tertib, ini sudah keputusan final dari DIY, kabupaten dan kota,” ujarnya.
Di samping itu, ia juga berharap dengan UMK sebesar itu, para pekerja tidak terbebani lagi dengan uang pendidikan dan kesehatan. “Kami tidak akan menuntut yang tinggi. Asalkan dua hal itu, antara pendidikan dan kesehatan dibiayai APBD dan APBN,” katanya.
Kemudian ia juga meminta pemerintah bisa memastikan semua pekerja baik berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) maupun outsourcing, dimasukkan dalam jaminan sosial. “BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja. Kalau sudah dimasukkan, aman."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
- Didominasi Wajah Baru, Pendaftar Rekrutmen PPK di Sukoharjo Tembus 271 Orang
- 53 Tim Balap Bersaing di Kejuaraan Casytha Manahadap Roadrace Seri 1 Wonogiri
- Halalbihalal Golkar Solo Dihadiri Gibran, Sekar Tandjung: Kehormatan Besar
- Respons Usulan Flyover di By Pass Klaten, Tim Kemenhub Segera Survei Lokasi
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Gerindra Jaring Calon Wali Kota Jogja Lewat Komunikasi Intensif
- Joko Pinurbo Meninggal, Kemendikbudristek: Penyair Legendaris Tuai Beragam Penghargaan
- Jadwal Kereta Bandara YIA Minggu 28 April 2024, Harga Tiket Rp20 Ribu
- Jadwal Terbaru! KRL Jogja-Solo Minggu 28 April 2024, Berangkat dari Stasiun Tugu dan Lempuyangan
- Jadwal Kereta Bandara YIA Xpress Minggu 28 April 2024, Tiket Rp50 Ribu
Advertisement
Advertisement