Advertisement
Mediasi Deadlock, Proses Sidang Gugatan PMH Wadas Berlanjut
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN–Sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Wadas kembali digelar pada Kamis (25/1/2024) di Pengadilan Negeri Sleman. Proses sidang dilanjutkan karena tidak ada titik temu pada proses mediasi sebelumnya.
Sidang dimulai pukul 10.45 WIB, dihadiri lengkap oleh para penggugat dan kuasa hukum kedua belah pihak. Adapun agenda sidang ini adalah pembacaan gugatan, dengan pihak tergugat yakni Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, Presiden Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Gubernur Jawa Tengah.
Advertisement
BACA JUGA: Kuasa Hukum Siskaeee Ajukan Penangguhan Penahanan
Salah satu penggugat, Nawaf Syarif, menjelaskan mediasi telah digelar tiga kali pada Desember 2023 dan berakhir deadlock. “Mediasi kemaren berakhir deadlock, karena tidak ada kesepakatan yang terjadi di sana,” katanya.
Mediasi deadlock karena pihak penggugat, yakni Priyanggodo, Talabudin, Kadir, dan M. Nawaf Syarif, sebagai perwakilan warga Wadas tetap keukeuh mempertahankan tanahnya dan pihak tergugat juga tetap ingin melanjutkan proyek pwnambangan andesit di Wadas.
“Maka kita tetap sesuai gugatan awal, tetap melanjutkan persidangan. Ini baru sidang kedua, pembacaan gugatan. Lalu akan dilanjutkan minggu depan,” ungkapnya.
Dalam gugatannya, para penggugat menolak adanya pertambangan karena merusak lingkungan mengakibatkan banjir dan tanah longsor serta menimbulkan adanya konflik sosial sehingga mereka tidak dapat bertempat tinggal untuk hidup sejahtera baik lahir maupun batin.
Dalam proses mediasi, pihak penggugat mengusulkan dua poin, yakni pertama, pemerintah menghentikan pengadaan tanah untuk lokasi pertambangan andesit terhadap seluruh tanah milik Para Penggugat. Kedua, pemerintah memindahkan lokasi pertambangan andesit dalam rangka pengadaan tanah di tempat yang lain selain di lokasi tanah milik para penggugat.
BACA JUGA: Tegaskan Jokowi Boleh Kampanye, Yusril: Itu Ada dalam UU Pemilu
Sebelumnya, Tim pembela warga Wadas juga meminta majelis hakim agar menerima dan mengabulkan seluruh gugatan karena perbuatan Kepala BBWSSO dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dalam proses pengadaan tanah sebagai perbuatan melawan hukum.
Kuasa hukum warga Wadas, Trisno, menegaskan tambang bukan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga tidak bisa diberlakukan dengan menggunakan UU Pengadaan Tanah.
“kami minta kepada seluruh tergugat untuk menghentikan proses pengadaan tanah dan memindahkan lokasi tambang andesit dari Wadas, serta memberikan ganti rugi kepada para penggugat baik material dan im-material dengan total Rp53,8 milyar,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Bea Cukai Banyak Masalah, Presiden Jokowi Akan Gelar Rapat Evaluasi Kinerja
Advertisement
Tidak Hanya Menginap, Ini 5 Hal Yang Bisa Kamu Lakukan di Garrya Bianti Yogyakarta
Advertisement
Berita Populer
- Konvoi Kelulusan Pelajar Jogja Diwarnai Aksi Serang dan Lempar Batu, Begini Kronologinya
- Terbaru! Jadwal Kereta Bandara YIA Selasa 14 Mei 2024, Harga Tiket Rp20 Ribu
- Viral Pelajar di Kota Jogja Tercebur Selokan Saat Serang Sekolah Lain, Begini Penjelasan Polisi
- Jadwal Kereta Api Prameks Jogja-Kutoarjo Selasa 14 Mei 2024
- Operasi Gabungan di Depan Pasthy, Belasan Kendaaran Tanpa Kelengkapan Surat Terjaring Petugas
Advertisement
Advertisement