Advertisement

Buntut Snack Pelantikan, Dukuh dan KPPS Geruduk KPU Sleman

Lugas Subarkah
Jum'at, 26 Januari 2024 - 14:27 WIB
Abdul Hamied Razak
Buntut Snack Pelantikan, Dukuh dan KPPS Geruduk KPU Sleman Sejumlah dukuh dan KPPS mendatangi kantor KPU Sleman menuntut transparansi dan langkah hukum untuk vendor penyedia snack, Jumat (26/1/2024) - harian Jogja/Lugas Subarkah

Advertisement

Harianjogja.com, SLEMAN—Puluhan dukuh dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Sleman mendatangi kantor KPU Sleman, Jumat (26/1/2024). Mereka mendesak KPU Sleman transparan dan mengambil langkah hukum untuk vendor penyedia snack pelantikan KPPS.

Ketua Paguyungan Dukuh Cokro Pamungkas Sleman, Sukiman Hadiwijoyo, menjelaskan pada pelantikan KPPS yang dilaksanakan Kamis (26/1/2024), para KPPS yang sebagian juga merupakan dukuh-dukuh, mengeluhkan fasilitas snack yang tidak layak.

Advertisement

“Snack dipandang kurang wajar. Maka dari ketika snack aja kurang wajar, pasti pertanyaannya yang lain. Kok Sleman ga ada [uang] transportnya? Yang lain lagi terkait bimtek dan pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024, jangan sampai Sleman terulang lagi,” katanya.

BACA JUGA: Viral Konsumsi Pelantikan KPPS Dinilai Tak Layak, Ini Penjelasan Ketua KPU Bantul

Di samping soal konsumsi, ia juga meminta KPU Sleman memastikan honor KPPS juga dibayarkan tepat waktu. Hal ini mengaca pada pengalaman pemilu sebelumnya yang terjadi keterlambatan pembayaran honor KPPS. “Kami memberi masukan, ngelingke. Tujuan kami pemilu terlaksana dengan sukses,” ungkapnya.

Salah satu KPPS, Ahmadi Riyanto, menegaskan anggota KPPS sebenarnya tidak kekurangan soal makanan. Namun yang dipermasalahkan KPPS adalah pemotongan anggaran dalam pengadaan snack maupun fasilitas lainnya. “Mohon penjelasannya dan kejujurannya,” katanya.

Ia menuturkan jika tidak ada transparansi dan langkah serius dari KPU Sleman, maka KPPS siap untuk mundur dan tidak akan terlibat lagi dalam pelaksanaan pemilu selanjutnya. “Karena ini adalah hak dari rakyat yang dikelola pemerintah dan dikembalikan dan dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Sekretaris KPU Sleman, Yuyud Futrama, mengatakan total anggaran snack untuk pelantikan KPPS sekitar Rp400 juta. PT Jujur Kinaryo Projo terpiliuh sebagai vendor penyedia snack melalui e-katalog dan telah menyanggupi pesanan snack seharga Rp15.000 sebanyak 24.199.

Pasca  pelantikan, KPU Sleman telah memanggil dan mempertemukan vendor selaku penyedia snack dengan Jogoboyo atau Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kamis (25/1/2024).

Dalam pertemuan itu, terungkap jika vendor memotong anggaran snack dari KPU Sleman menjadi Rp2.500 dan mendistribusikan pekerjaan pengadaan snack ke beberapa produsen lain.

“Ternyata dia [vendor] menurunkan seharga Rp2.500. Berarti dia sudah bathi Rp12.500. dari Jogoboyo menyarankan kami mengambil langkah. Langkah pertama kami menyetop dia sebagai vendor,” ungkapnya.

Ia menjamin tidk ada unsur KPU Sleman yang terlibat dalam pemotongan anggaran ini. “Kalau bapak-ibu menemukan ada unsur KPU, entah itu secretariat pegawai yang main-main, bisa membuktikan, akan saya pecat hari ini juga,” paparnya.

BACA JUGA: Viral Konsumsi Pelantikan KPPS di Sleman Mirip Sajian Sripah, Begini Tanggapan KPU

Yuyud juga mengklarifikasi jika anggaran yang dialokasikan untuk pelantikan KPPS hanya sebatas untuk snack sebesar Rp15.000 per orang. Di Sleman tidak dianggarkan untuk uang transport dan makan berat sebagaimana Kota Jogja.

“Anggaran yang diturunkan se Indonesia sama. Yang membedakan itu jumlahnya [KPPS] Sleman banyak kok dapatnya [anggaran] sama dengan kota yang sedikit. Sleman jumlahnya 24.000 [KPPS], uangnya sama dengan kota,” katanya.

Namun ia memastikan pada pelaksanaan Bimtek, KPPS akan mendapat uang transport sebesar Rp50.000, makan berat dan snack. Kemudian untuk honor KPPS, dipastikan akan turun tepat waktu setelah pelaksanaan pemungutan suara. “Besok Bimtek dapat transport, makan dan snack,” ujarnya.

Masa yang hadir mendesak KPU Sleman mengambil langkah hukum terhadap PT Jujur Kinaryo Projo. Ia menyetujui usulan ini. Namun KPU Sleman saat ini masih fokus pada pelaksanaan Bimtek KPPS. “Setelah bimtek nanti akan kami rundingkan dengan pimpinan, langkah terbaik seperti apa. Jika perlu pendampingan hukum kami akan menggunakan penasehat hukum,” kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Advertisement

Harian Jogja

Berita Terbaru

Advertisement

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

Berita Pilihan

Advertisement

alt

Prabowo Wacanakan Pembubaran Sejumlah Lembaga Negara, Demi Efisien Jalannya Pemerintahan

News
| Minggu, 12 Mei 2024, 19:47 WIB

Advertisement

alt

Unik, Ada Lampu Bangjo Khusus Unta di Tengah Gurun Pasir

Wisata
| Sabtu, 11 Mei 2024, 18:17 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement