Advertisement
Muncul Gelombang Kritik Kampus di Jogja ke Jokowi, Sultan: Enggak Apa-apa, Itu Demokrasi
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Gubernur DIY sekaligus Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Buwono X memberikan tanggapan singkat terkait gelombang kritik dari sejumlah elite kampus di Jogja terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Sultan HB X tak mempermasalahkan adanya kampus di Jogja yang secara terang-terangan menyatakan kritik terhadap pemerintahan Preside Jokowi. Hal itu menjadi ranah setiap kampus tersebut.
Advertisement
"Ya enggak papa itu urusan akademisi, jangan tanya saya," kata Sultan di Kompleks Kepatihan, Jumat (2/2/2024).
BACA JUGA : Kritik Sikap Jokowi, UII: Indonesia Darurat Kenegarawanan
Kritik merupakan bagian dari demokrasi. Selain itu kampus memiliki hak otonomi masing-masing dan berhak menyampaikan pendapatnya. "Itu kan otonom [kalau mengkritik] ya terserah saja, aspirasi demokratisasi, enggak apa-apa," katanya.
Pemerintah tentu harus merespons berbagai kritik tersebut secara terbuka. "Sekarang tinggal bagaimana pemerintah menanggapi, terbuka saja, tidak usah takut," ucapnya.
Sebelumnya UGM dan UII secara terang-terangan menyampaikan prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Para akademisi dan guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan Petisi Bulaksumur, Rabu (31/1/2023). Mereka mengungkapkan keprihatinan sekaligus kekecewaan terhadap manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam petisi ini menyoroti penyimpangan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang merupakan lulusan UGM tersebut.
BACA JUGA : Ribuan Orang Ikuti Kampanye Terbuka Prabowo-Gibran di Sleman
Sehari setelahnya, UII yang digawangi langsung oleh Rektornya turut menyatakan sikap yang sama. Rektor UII Profesor Fathul Wahid mengatakan saat ini Presiden Joko Widodo menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan Presiden berkampanye dan berpihak.
Perkembangan termutakhir, distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai (BLT) oleh Presiden Joko Widodo juga ditengarai sarat dengan nuansa politik praktis yang diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Penjelasan KNKT Terkait Pesawat Jatuh di Lapangan Sunburst Bumi Serpong Damai
Advertisement
Rekomendasi Menikmati Sendratari dan Pertunjukan Wayang di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- IDI Gelar Baksos Operasi Bibir Sumbing di Sleman
- 2 Nelayan Pantai Sadeng Gunungkidul Hilang Misterus, Begini Kronologinya
- Anak Muda Diedukasi Jadi Pengusaha Lewat Event Lari Pejuang Run 2024 di UGM
- Tabrak Pohon, Warga Bantul Meninggal Dunia di Jalan Paris-Panggang
- Perangkat Kalurahan Muntuk Dlingo Terseret Kasus Korupsi, Lurah Segera Tunjuk Pj
Advertisement
Advertisement