Paku Alam X Sebut Intervensi Pemerintah Menjadi Kunci Pengendalian Inflasi

Harianjogja.com, JOGJA—Kebijakan dan intervensi dari pemerintah disebut menjadi kunci dalam pengendalian inflasi. Kenaikan harga bahan-nahan pokok terutama beras beberapa waktu terakhir dinilai berpotensi menyumbang angka inflasi yang tinggi pada triwulan pertama 2024. Intervensi pemerintah melalui kebijakan moneter dan fiskal menjadi kunci untuk mengendalikan inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X mengatakan penting bagi pemerintah untuk terus melaksanakan kebijakan yang konsisten dan responsif terhadap dinamika ekonomi yang senantiasa berubah. Menurutnya di tengah dinamika ekonomi global, DIY telah menunjukkan kemampuannya dalam mengelola inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. "Penurunan inflasi dari 6,49 persen pada 2022 menjadi 3,17 persen di 2023 dan pencapaian deflasi sebesar -0,02 persen di awal 2024 adalah bukti nyata dari keberhasilan kebijakan dan upaya kita bersama,” katanya, Kamis (29/2/2024).

Meski kondisi di DIY dapat dikatakan baik, namun Wagub menegaskan jika jalan menuju kesejahteraan rakyat masih panjang dan membutuhkan kerja keras serta sinergi dari semua pihak. Proses ini membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah, produsen, dan distributor, untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), seperti Ramadan dan Idulfitri.

“Saat ini, isu harga dan ketersediaan beras menjadi trending topic masyarakat. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya jangka pendek dan jangka panjang guna mengantisipasi dan mengendalikan stok beras, baik di sisi hulu dan hilirnya,” jelasnya.

Baca Juga

BPS: Inflasi DIY 2023 Capai 3,17%

Inflasi DIY Lebih Tinggi dari Nasional, Ternyata Ini Alasannya

Inflasi Yogyakarta 2023 Terkendali, BI DIY Apresiasi Kinerja TPID

Untuk mencapai stabilitas perekonomian di DIY menjelang HBKN Bulan Ramadan dan Idulfitri 2024, beberapa intervensi yang perlu dilakukan di antaranya, melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang konsisten dengan upaya mendukung pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi; mengendalikan inflasi kelompok Volatile Food dengan fokus pada komoditas beras, aneka cabai, dan aneka bawang; serta menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan untuk memitigasi risiko jangka pendek.

“Selanjutnya, memperkuat ketahanan pangan melalui upaya peningkatan produktivitas dan hilirisasi pangan; memperkuat ketersediaan data pasokan pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi; dan juga memperkuat sinergi TPI Pusat, TPID DIY dan TPID Kabupaten/Kota,” katanya.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY Ibrahim mengatakan isu terkini soal harga beras yang melambung tinggi, BI DIY merekomendasikan langkah mitigasi yang bersifat seasonal. Langkah pertama, dengan mengedukasi masyarakat untuk meminimalisir food waste dan belanja bijak.

“Selanjutnya, kita bisa memperkuat kerja sama antardaerah intra provinsi untuk panen raya beras yang diperkirakan berlangsung pada Maret. Kita juga bisa memanfaatkan digitalisasi melalui web TPID DIY untuk monitoring pasokan dan harga beras secara real time. Kita juga bisa meningkatkan koordinasi dengan pelaku usaha terkait harga jual yang wajar dan pola distribusi yang lancar,” ujarnya.

Ibrahim menambahkan guna menghadapi HKBN Ramadan dan Idulfitri 2024, BI DIY merekomendasikan pengendalian inflasi yang bersifat seasonal maupun struktural. Mitigasi seasonal bisa dilakukan dengan memperkuat data dan informasi terkait pasokan, serta optimalisasi pelaksanaan pantauan pasar, terutama H-7 dan H+7 HKBN.

“Untuk mitigasi struktural, rekomendasi kami adalah memfasilitasi penelitian dan pengembangan tanaman pangan, membangun ketahanan pangan masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan/lahan tidur, serta mengoptimalkan peran BUMD dalam distribusi komoditas pangan utama,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News