Advertisement
Antisipasi Antraks, Pemkab Bantul Bentuk Tim Pemantau Peredaran Daging
Advertisement
Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk tim pemantau terkait dengan lalu lintas dan peredaran daging di wilayahnya. Pemantauan lalu lintas hewan ternak dan peredaran daging ini penting sebagai antisipasi penularan antraks di Bumi Projotamansari.
Wakil Bupati Bantul Joko Budi Purnomo mengatakan, tim pemantau nantinya diisi oleh yang personelnya terdiri dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinkes dan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Bantul. Mereka akan bertugas tidak hanya memantau lalu lintas hewan ternak, tapi juga peredaran daging di Bantul.
Advertisement
"Bahkan kami akan libatkan penewu juga. Mereka akan mengawasi peredaran hewan yang akan dipotong dan juga daging yang beredar. Pada prinsipnya, di Bantul tidak boleh ada daging hewan yang tidak layak masuk ke kabupaten kami," kata Joko, Sabtu (16/3/2024).
Selain itu, Joko juga telah meminta agar tim pemantau ini bekerja optimal dengan tidak membiarkan hewan dari zona merah dan tidak memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) masuk ke wilayah Kabupaten Bantul. "Jadi yang memang tidak layak tidak boleh masuk Bantul," tandas Joko.
Menurut Joko, seusai mendengar kabar terkait adanya antraks di Gunungkidul dan Sleman, Pemkab Bantul telah melakukan sejumlah kajian dan langkah antisipasi menyebarnya antraks di wilayahnya. Pendataan terhadap kelompok ternak langsung dilakukan oleh DKPP Bantul.
"Ini untuk memastikan kondisi peternakan kita dalam kondisi sehat. Petugas turun dan lakukan pemantauan terhadap hewan ternak. Jangan sampai ada yang terindikasi terkena penyakit," papar Joko.
BACA JUGA: Ada Kasus Antraks di Gununkidul, DKPP Bantul Perketat Pengawasan Lalu Lintas Hewan Ternak
Tidak hanya itu, DKPP juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan DKUKMPP terkait monitoring perputaran perdagangan hewan ternak di Bantul. Sebab, Joko menyebut sejumlah pasar seperti di Imogiri dan Pleret terdapat pasar hewan yang biasanya menjadi celah masuknya hewan dari luar Bantul.
"Mereka harus turun dan lakukan pengecekan. Untuk memastikan hewan-hewan ini benar-benar steril. Untuk lokasi usaha kuliner, kami sudah ada rencana monitoring dalam rangka edukasi masyarakaat untuk menjaga kualitas daging dan antisipasi agar tidak terjadi hal yang tdak diinginkan," ucap Joko.
Sementara, Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo mengungkapkan, jawatannya akan mengoptimalkan pengetatan pengawasan lalu lintas peternakan utamanya di daerah perbatasan. DKPP mengerahkan puskeswan di sejumlah kapanewon, seperti Dlingo, Imogiri, Pleret, dan Piyungan yang berbatasan langsung dengan Gunungkidul. Petugas puskeswan akan turun dan mengawasi lalu lintas ternak.
"Petugas nantinya akan memeriksa hewan ternak yang dibawa peternak maupun pedagang terkait surat kesehatan ternak dan asalnya. Jika berasal dari daerah risiko antraks maka akan kami larang masuk ke Bantul,” kata Joko.
Selain itu, petugas puskeswan juga turun ke sejumlah pasar hewan dan melakukan pemeriksaan hewan. Sampai hari ini, DKPP sendiri, kata Joko, belum mendapatkan adanya laporan terkait ternak yang mati mendadak di wilayahnya.
"Sebagai antisipasi, kami minta petani, peternak, pedagang dan penjagal jika membeli dan melihat ternak dari luar daerah tidak sehat segera melapor ke puskeswan terdekat dan dinas. Supaya langsung bisa ditangani,” ucap Joko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
- Alhamdulillah! Pria Lansia Asal Ngemplak Boyolali yang Hilang sudah Ditemukan
- Kelurahan Nusukan Solo Lolos 3 Besar Lomba PIK Remaja Tingkat Provinsi Jateng
- Tempat Kamping Menarik di Bantul, Berada di Pinggir Pertemuan Sungai Opak & Oya
- Mbak Ita Daftar Bakal Wali Kota Semarang, Supriyadi Ubah Formulir Jadi Wawali
Berita Pilihan
Advertisement
Duet Anies-Ahok di Pilkada DKI 2024 Bisa Jadi Momentum Hapus Polarisasi
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Viral Keributan Debt Collector dan Wisatawan, Polisi Sebut Hanya Kesalahpahaman
- Pembatas Jalan Sepanjang Ringroad Jogja Berencana Dihilangkan, Begini Respons Dishub DIY
- Jelang Keberangkatan, Dinkes Jogja Pastikan Jemaah Haji Terima Vaksin Meningitis dan Covid-19
- Pilkada 2024: PPP Jogja Akan Gandeng 5 Parpol Bentuk Koalisi Besar
- Desentralisasi Sampah, Pemda DIY: Hanya 11 Kalurahan yang Siap Kelola Mandiri
Advertisement
Advertisement