Advertisement
Pemkab Sleman Beri Wawasan Hukum kepada Masyarakat, Bupati Kustini: Untuk Mewujudkan Kesadaran
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN—Sosialisasi bantuan hukum kepada masyarakat kembali digelar Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Agenda ini diharapkan mampu mendongkrak wawasan masyarakat akan hukum.
Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo mengatakan sosialisasi bantuan dan layanan hukum ini merupakan upaya Pemkab Sleman untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat tentang norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian masyarakat dapat hidup dengan kesadaran hukum yang tinggi.
Advertisement
"[Kegiatan ini] untuk mewujudkan kesadaran dan pemahaman hukum yang lebih baik tentang undang-undang, peraturan, dan prosedur hukum yang berlaku, sehingga masyarakat dapat hidup dengan kesadaran hukum yang lebih tinggi," tutur Kustini di Aula Lantai 3 Kantor Sekretariat Daerah, Rabu (27/3/2024).
BACA JUGA: Penanganan DBD di Gunungkidul Tak Maksimal, Dinkes: Anggaran Kami Sangat Terbatas
Dalam pelaksanaannya, kegiatan sosialisasi ini bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Sleman dan diikuti oleh 86 perwakilan Badan Permusyawaratan Kalurahan(BPKal) se-Kabupaten Sleman. Ketua Pengadilan Negeri Sleman, Wari Juniati bersama dua narasumber sosialisasi yaitu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman Agung Nugroho dan Panitera Pengadilan Negeri Sleman Sumargi juga hadir dalam agenda ini.
Adapun materi sosialisasi yang diberikan yakni mengenai proses persidangan dan proses penyelesaian perkara prodeo serta pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Pangadilan Negeri Sleman bagi masyarakat miskin. Sedangkan materi sosiasialisasi kedua yaitu mengenai Peraturan D aerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
Kustini menambahkan bahwa dalam dunia hukum, dalih ketidaktahuan akan hukum, tidak menjadikan seseorang dapat terhindar dari jeratan hukum. Karenanya pemahaman akan hukum menurut Kustini perlu disosialisasikan dan dimiliki masyarakat.
"Setiap orang berhak mendapatkan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum sebagai implementasi negara hukum," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Cak Imin Kritisi RUU Penyiaran, Utamanya Larangan Jurnalisme Investigasi
Advertisement
Tidak Hanya Menginap, Ini 5 Hal Yang Bisa Kamu Lakukan di Garrya Bianti Yogyakarta
Advertisement
Berita Populer
- Korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida, Dedi Risdiyanto Dituntut 5 Tahun 8 Bulan Penjara dan Ganti Rugi Rp1,5 Miliar
- UKDW dan De Britto Gelar Pelatihan Desain Bagi Murid
- Chemicfest, Ajang Kreativitas Siswa SMK SMTI Yogyakarta
- Prediksi Cuaca Jogja dan Sekitarnya Kamis 16 Mei 2024: Seluruh DIY Cerah Berawan
- Jadwal Kereta Bandara YIA Kamis 16 Mei 2024, Harga Tiket Rp20 Ribu
Advertisement
Advertisement