Golkar Bantul Buka Pendaftaran Bursa Pilkada 22-24 April 2024

Harianjogja.com, BANTUL—DPD II Partai Golkar Bantul mulai membuka pendaftaran bakal calon (bacalon) bupati dan wakil bupati Bantul pada Pilkada 2024, 22 hingga 24 April 2024 jam 08.00 sampai 14.00 WIB.

Sejauh ini, sudah ada 8 nama kandidat bacalon bupati dan wakil bupati Bantul yang akan mendaftar di Kantor DPD Partai Golkar Bantul. “Kita tunggu saja. Kami belum bisa sebutkan secara detail nama 8 kandidat tersebut. Nanti baru akan diketahui, siapa saja yang mendaftar, pada hari terakhir 24 April 2024,” kata Ketua DPD Partai Golkar Bantul Paidi di kantor DPD Partai Golkar Bantul, Jumat (19/4/2024) siang.

Meski enggan mengungkapkan detail namanya, Paidi mengakui jika dari delapan kandidat itu, ada satu kader Partai Golkar yakni Bejo WTP (lurah Canden, Jetis), sisanya adalah orang luar Partai Golkar, di antaranya Untoro Hariadi (akademisi), Abdul Halim Muslih (Bupati Bantul saat ini), Joko Purnomo (Wakil Bupati Bantul saat ini) dan Agus 'Moncer' Santoso.

“Ada juga kandidat yang berasal dari Srandakan, Kasihan dan Imogiri. Ya, kita tunggu saja, apakah mereka nanti mendaftar di tempat kami. Yang jelas, data siapa saja yang mendaftar akan terlihat di hari terakir pendaftaran nanti,” imbuh Paidi.

Paidi juga belum bisa memastikan apakah keinginan dari Ketua DPD I Partai Golkar DIY, Gandung Pardiman yang mengusung Abdul Halim Muslih akan terealisasi. Sebab, meski didukung oleh Ketua DPD I, Abdul Halim Muslih juga harus mendaftar bacalon di DPD II Partai Golkar Bantul.

“Semua harus daftar di tanggal 22-24 April. Termasuk pak Halim dan kandidat yang lain. Apakah yang daftar di partai lain, boleh mendaftar di tempat kami? Tentu boleh,” papar anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Bantul tersebut.

Baca Juga

Didukung 17 PAC PDIP, Joko Purnomo Siap Maju di Pilkada Bantul

Karang Taruna di Bantul Diajak Mencegah Praktik Politik Uang dalam Pilkada 2024

Tiga Kader PKS Masuk Bursa Calon Bupati di Pilkada Bantul, Berikut Nama-namanya

Terkait dengan pendaftaran, Paidi menyatakan gratis dan terbuka untuk semua kalangan dan umur. Mereka yang ingin menjadi bacalon bupati maupun wakil bupati hanya tinggal datang ke kantor DPD II Partai Golkar Bantul untuk mendaftar. Semua gratis. Tanpa ada mahar,” tegas Paidi.

Biaya Survei

Hanya, imbuh Sekretaris DPD II Partai Golkar, Widodo, para kandidat yang mendaftar sebagai bacalon bupati dan wakil bupati Bantul harus menyiapkan uang untuk biaya survei. “Nanti setelah pendaftaran, nama-nama yang mendaftar akan kami bawa ke DPP Partai Golkar. Setelah itu akan ada survei dan fit and propertest yang digelar oleh DPP Partai Golkar ke bakal calon yang mendaftar,” paparnya.

Mengenai biaya survei elektabilitas dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) sepenuhnya, imbuh Paidi akan ditanggung bacalon. Hal ini dikarenakan pada Pilkada kali ini, berbeda dengan Pilkada sebelumnya, di mana sebelumnya biaya survey ditanggung oleh DPP Partai Golkar.

“Untuk survei pada Pilkada kali ini dibebankan kepada pendaftar. Untuk survei yang melibatkan 800 responden anggarannya senilai Rp165 juta. Sedangkan untuk responden sebanyak 400 responden butuh anggaran Rp130 juta. Anggaran itu akan dibagi rata kepada mereka yang mendaftar,” ungkap Paidi.

Adapun survei elektabilitas, Paidi memastikan digelar tiga kali, yakni bulan April sampai Mei, Juni sampai Juli dan Juli sampai Agustus. Tiga kali survey ini dinilai Paidi cukup sebagai dasar bagi DPP menentukan bacalon yang nantinya mendapatkan restu maju di Pilkada 2024.

“Kami rasa waktunya pas. Nanti soal keputusan siapa yang akan dipilih ada di tangan DPP,” ucap Paidi.

Setelah ada nama bacalon yang direkomendasikan oleh DPP Partai Golkar, Paidi mengaku akan menyandingkan dengan nama yang diajukan oleh partai koalisi. Sebab, Golkar Bantul tidak bisa mengusung calon sendiri, mengingat syarat mengajukan bacalon adalah 9 kursi di DPRD Bantul.

“Saat ini kami punya 6 kursi. Mau tidak mau kami  harus berkoalisi dengan partai lain. Sejauh ini komunikasi dengan partai lain pun terus kami lakukan,” papar Paidi.

Mengenai kemungkinan Partai Golkar berkoalisi dengan PAN, Partai Demokrat dan Partai Gerindra seperti di Pilpres, Paidi menyatakan hal itu bisa saja terjadi. Hanya saja, sampai saat ini tidak ada perintah dari DPP Partai Golkar untuk berkoalisi dengan partai yang terlibat pada Pileg 2024.

“Untuk Pilkada, semua diserahkan ke daerah. Karena lokalitas daerah satu dengan yang lain berbeda,” jelas Paidi.

Paidi pun optmistis partai koalisi di Pilkada kali ini akan menang. Meskipun diakuinya, dua kali Pilkada, koalisi partai yang dibangun oleh Partai Golkar Bantul selalu kalah.

Pada Pilkada 2020, Golkar Bantul berkoalisi dengan Partai Gerindra, PKS, Nasdem, PPP dan PBB mengusung Suharsono-Totok Sudarto. Sedangkan pada Pilkada 2015, Golkar bersama PDIP mengusung Sri Surya Widati-Misbakhul Munir.

Hasilnya, dua kali Pilkada tersebut, partai koalisi yang didalamnya ada Partai Golkar meraih kegagalan.

“Dari pengalaman tersebut, kami sudah punya stategi untuk Pilkada kali ini. Kami optimistis menang. Soal incaran bakal calon dari kami nanti maju sebagai apa? Tentu kami inginnya sebagai calon bupati. Tapi, jika nanti di partai koalisi menemptkan calon kami sebagai calon wakil bupati tidak masalah. Kami realistis saja,” ucap Paidi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News