Bawaslu Antisipasi Kerawanan Tahapan Pilkada Kota Jogja 2024

Harianjogja,com, KOTAGEDE—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jogja mulai bersiap mengawal gelaran Pilkada 2024.

Wakil Koordinator SDM, Organisasi, Diklat, dan Data Informasi Bawaslu Kota Jogja Siti Nurhayati menyebut saat ini Bawaslu menunggu regulasi Pilkada 2024. Pasalnya, akan ada regulasi yang kemungkinan di-update lantaran ini merupakan gelaran pilkada serentak pertama kalinya di Indonesia. Regulasi pilkada serentak itu, saat ini sedang dalam tahap penyusunan di tingkat pusat.

“Dalam hal regulasi pasti akan banyak update sehingga Bawaslu perlu untuk mereview terlebih dulu regulasi pilkada yang masih saat ini dalam tahap penyusunan regulasi di RI, baik itu dari KPU maupun Bawaslu,” ujar Nurhayati saat dihubungi, Minggu (5/5/2024).

BACA JUGA : PKB, PKS dan PPP Berpeluang Berkoalisi di Pilkada Bantul

Nurhayati menyebut proses pencalonan wali kota dan wakil wali kota Jogja dimungkinkan terjadi kerawanan konflik dan gesekan. Pencalonan terbagi menjadi tiga jalur. Ketiganya adalah pencalonan lewat kader partai, pencalonan lewat dukungan partai, dan pencalonan perseorangan. M

Perbedaan-perbedaan pilihan ormas dan kelompok masyarakat pendukung calon wali kota dan calon wakil wali kota tertentu berpotensi akan menimbulkan kerawanan konflik dan gesekan. “Ada perbedaan pilihan dari setiap ormas yang ada. Kita akan melihat di proses pilkada, gesekannya akan lebih terlihat,” katahnya.

Jika berkaca pada gelaran Pemilu 2024 lalu, Nurhayati mengatakan tahap kampanye juga berpotensi menimbulkan kerawanan. Dia menyebut, Bawaslu mencatat sejumlah pelanggaran kampanye yang terjadi selama pemilu kemarin.

“Baik itu dalam pemasangan alat peraga kampanye maupun dari sisi ketaatan terhadap regulasi kampanye yang tidak boleh, misalkan di sarana pendidikan, ibadah. Kan ada beberapa yang nyerempet-nyerempet begitu. Kalau berkaitan dengan kampanye pasti akan diwarnai dengan hal-hal seperti itu,” ucapnya.

nBawaslu akan mengantisipasi sejumlah kerawanan yang akan terjadi pada gelaran Pilkada mendatang. Misalnya dengan melakukan komuunikasi yang lebih intensif dengan berbagai stake holders untuk memastikan pilkada berjalan sesuai dengan regulasi.

Selain itu, dia juga memastikan nantinya badan adhoc akan diberi pelatihan secara maksimal untuk mengindari potensi pemungutan suara ulang. “Kalau terkait pilkada tentu ada kerawanan juga terkait dengan netralitas ASN, TNI, Polri. Itu juga harus kita jaga, kita kedepankan untuk bisa dikawal bersama oleh seluruh stake holder di Kota Jogja,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News