Advertisement
Lelang Jabatan 4 Kepala Dinas Kulonprogo Menunggu Hasil Akhir
Lelang jabatan / Ilustrasi Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, KULONPROGO—Lelang jabatan untuk empat posisi kepala dinas di Pemkab Kulonprogo tengah menunggu hasil akhir. Sebanyak 26 orang sudah merampungkan proses seleksi di mana Panitia Seleksi (Pansel) akan mengajukan tiga orang untuk masing-masing jabatan tinggi pratama (JTP) kepada bupati.
Proses seleksi JTP diikuti puluhan pegawai negeri sipil (PNS) di Kulonprogo. Para peserta mengikuti ujian pembuatan makalah, presentasi dan pengujian makalah, tes manajerial dan sosiokultural, dan terakhir ujian yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY.
Advertisement
BACA JUGA: Sultan Minta Dinas Tinjau Ulang Izin Tambang yang Merusak Lingkungan
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kulonprogo yang mengurusi proses lelang jabatan ini menerangkan semua proses yang sudah dilewati berjalan lancar. Kepala BKPP Kulonprogo, Sudarmanto pada Kamis (27/6/2024) menyebut hasil ujian terakhir masih menunggu pengumuman dari BKD DIY.
Jika hasil akhir sudah disampaikan BKD DIY, jelas Sudarmanto, maka akan dilakukan akumulasi nilai akhir dari seluruh proses yang sudah dilalui peserta lelang jabatan itu. "Setelah dihitung semua maka akan diambil tiga kandidat dengan nilai terbesar untuk masing-masing formasi," jelasnya.
Setelah ada penentuan tiga kandidat tertinggi nilainya, lanjut Sudarmanto, maka BKPP Kulonprogo akan menyampaikan hasil tersebut ke Pemda DIY, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) , Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
"Karena belum ada bupati definitif maka yang akan menentukan nanti adalah BKN dan KASN yang nantinya disahkan oleh Kemendagri," terangnya.
BACA JUGA: Begini Klasemen Akhir Fase Grup Euro 2024, Austria Mengangkangi Prancis dan Belanda
Sudarmanto menyebut empat jabatan tinggi pratama yang tengah dilelang tersebut adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDP2KB), staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan, serta staf ahli bidang kesejahteraan dan sumber daya manusia.
"Secepatnya akan kami urus agar kekosongan jabatan yang ada dapat segera diisi," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Triwulan 1 2025, 6.000 Ton Sampah di Sleman Telah Diangkut
Dinsos DIY Usulkan 8.000 KPM Dicoret Sebagai Peserta PKH
Pemkab Sleman Alokasikan Anggaran untuk Kelengkapan Stadion Maguwoharjo
Dapat Lampu Hijau, Bupati Bantul Pastikan Pelebaran Jalan Bantul Tetap Jalan di 2025
Advertisement
Puncak Arus Kendaraan Keluar DIY 4 April 2025
Ribuan Keluarga di DIY Diusulkan Dicoret dari Kepesertaan Program Keluarga Harapan
Acara Syawalan Bupati Dihadiri 2.500 Pegawai di Lingkup Pemkab Gunungkidul
Lagi, Kecelakaan Laut Terjadi di Pantai Parangtritis, Remaja 16 Tahun Terseret Ombak
Malioboro Bau Pesing, Pemkot Jogja Pastikan Sudah Dibersihkan dan Disemprot Rutin
Advertisement
Dulu Akhir 1990-an Gunungkidul Punya Dua Bioskop, Ini Lokasinya
Harga Bahan Pokok Kembali Normal, Pasar Wates Kulonprogo Lebih Sepi Setelah Lebaran
Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Pemda DIY Perpanjang Status Siaga Darurat hingga 8 Mei 2025
Advertisement
Seekor Sapi di Depok Bantul Terinfeksi Penyakit LSD Alias Lato-Lato
Berita Pilihan
Advertisement
207 ASN dan Tenaga Kontrak di Pemkot Jambi Bolos Usai Libur Lebaran
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Produktivitas Padi di Bantul Capai 8 Ton Per Hektare, Melebihi Rata-rata Nasional
- Wali Kota Jogja Soroti Libur Lebaran Tak Seramai Tahun Lalu: Ada Penurunan Daya Beli Masyarakat
- DPRD DIY Siapkan Perda Pengelolaan Perfilman
- TPS3R di Srigading dan ITF Pasar Niten Dimaksimalkan untuk Atasi Sampah
- Petani di Seyegan Masih Andalkan Tengkulak untuk Penyerapan Gabah
Advertisement
Advertisement
