News

Sultan Minta Sleman Segera Selesaikan Raperda Perubahan Nama Desa & Kecamatan

Penulis: Sunartono
Tanggal: 29 November 2019 - 20:47 WIB
Sri Sultan HB X - Harian Jogja/Desi Suryanto

Harianjogja.com, JOGJA—Gubernur DIY Sri Sultan HB X meminta kepada kabupaten segera menuntaskan raperda yang menjadi payung hukum perubahan nama desa dan kecamatan. Kabupaten yang belum menuntaskan penyusunan regulasi ini adalah Sleman.

Sultan mengatakan perda tersebut menjadi dasar perubahan nomenklatur desa dan kecamatan di wilayah DIY sesuai dengan Perdais No.1/2018 tentang Kelembagaan. “Itu bikin perda kabupaten-kabupaten kan sesuai dengan perda keistimewaan,” kata dia di Kepatihan, Jumat (29/11/2019).

HB X meminta kepada kabupaten yang belum menyelesaikan raperda ini menjadi perda untuk segera menyelesaikannya. Perda ini akan menjadi dasar pemilihan lurah sebagai pengganti pemilihan kepala desa.

“Nek terus ana [kalau ada] pemilihan lurah mandel gimana? Kalau bisa tahun ini kami minta untuk diselesaikan, sampai akhir tahun,” kata Sultan.

Ketentuan kabupaten dan kota harus menyesuaikan dengan Pemda DIY untuk urusan kelembagaan ini telah diatur dalam Perdais N0.1/2018.

Paniradyapati DIY Beny Suharsono mengatakan perubahan nomenklatur kecamatan dan desa akan direalisasikan di 2020 mendatang. Secara umum empat kabupaten dan kota di DIY sudah siap dengan perdanya, saat ini masih menunggu Sleman yang belum menyelesaikan pembuatan aturan tersebut.

Pada 2020 , nama desa akan berubah menjadi kalurahan dengan dipimpin lurah, kemudian kecamatan di wilayah kabupaten akan berubah menjadi kapanewon dengan pimpinan bernama penewu. Kota Jogja akan mendapatkan perlakuan berbeda soal nomenklatur ini. Kecamatan di Kota Jogja akan berubah menjadi kemantren dengan pimpinan diberi nama mantri. “Ada 78 kecamatan akan berubah menjadi kapanewon dan 14 kecamatan yang berada di Kota Jogja akan berubah menjadi kemantren,” ujarnya.

Ketua DPRD Sleman Haris Sugiharta menyatakan saat ini raperda yang menjadi payung hukum perubahan nomenklatur kecamatan dan desa di Sleman masih dibahas di Pansus DPRD Sleman. Ia memastikan raperda akan diselesaikan akhir 2019.

Sesuai jadwal, kata dia, rapur penetapan raperda ini akan dihelat pada 31 Desember 2019 mendatang. Sebelumnya akan digelar penyampaian nota pengantar pada 23 Desember 2019 dan pandangan umum fraksi pada 30 Desember 2019.

Berita Terkait

WTP 13 Kali Berturut-turut, Pemkot Jogja Terima Penghargaan dari Kemenkeu RI
Penataan Kawasan Kumuh di Sungai Gajah Wong Dapat Apresiasi Bank Dunia
Kisah Dua Brand Kecantikan Lokal Raup Untung dari Tokopedia: Duvaderm dan Guele
YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
Begini Strategi Mewujudkan Poros Maritim Menurut Sultan Jogja
Sultan Gelorakan Wawasan Nusantara Bahari
Disomasi Sultan HB X, Direktur Deztama Tegaskan Patuhi Aturan Tanah Kas Desa DIY
Layangkan Somasi ke Pengelola Tanah Kas Desa di Sleman, Sultan Singgung Ancaman Pidana

Video Terbaru

Advertisement

Berita Lainnya

  1. Rekan Kecewa Febri Diansyah Bela Putri Sambo, Dianggap Tindakan Gegabah
  2. Ada Raisa hingga Kangen Band di Solo Batik Music Festival, Ini Jadwalnya
  3. 162 Judi Daring Diungkap, Pelaku Dijerat Pasal Pencucian Uang
  4. Dinobatkan sebagai Tokoh Transformasi Digital Kelistrikan, Ini Kata Dirut PLN

Berita Terbaru Lainnya

Tak Hanya Soal Kontrasepsi, Kampung KB di Jogja Garda Pembangunan Kesejahteraan
Halim Banggakan Industri Kreatif Bantul di Hadapan Banyak Kepala Daerah
Peringatan BMKG: Waspada! Ada Siklon Tropis Noru di Pantai Selatan DIY
Sayuran Bawa Jogja Menjadi Kota Terbaik dalam Pembangunan Daerah
Fasilitasi Pencari Kerja, UNY Gelar Career Expo
Tahun Depan, Ini yang Jadi Fokus Kegiatan DPRD Bantul
Pekerja Informal Tertarik Manfaat BPJS Kesehatan
Teken MoU dengan 10 Mitra Lintas Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia, Politeknik LPP Yogyakarta Perkuat Tridarma Perguruan Tinggi
Danang Haru & Bangga Mendengar Cerita Penerima Beasiswa
Kembali Ikuti Penilaian ZI-WBK, Ini yang Dilakukan Kemenag Kulonprogo