HomeJogjapolitan

Sudah Diberi Izin, Puluhan Perusahaan Tambang di Kulonprogo Malah Melanggar Aturan

Oleh:Jalu Rahman Dewantara
23 Desember 2019 - 17:17 WIB

Ilustrasi penambangan pasir - JIBI

Harianjogja.com, KULONPROGO--Selama 2019, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kulonprogo telah melayangkan surat teguran kepada 22 usaha pertambangan. Teguran diberikan karena aktivitas penambangan tidak sesuai dengan perencanaan awal.

Kepala DLH Kulonprogo, Arif Prastawa mengatakan sebelum mengirim surat teguran, jawatannya terlebih dahulu melakukan pengawasan di lapangan. Hasilnya sebagian besar usaha pertambangan di Kulonprogo baik yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) ataupun Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tidak beroperasi sesuai ketentuan awal.

Semisal kewajiban reklamasi dan revegetasi oleh penambang tidak sesuai dengan yang dicantumkan dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Masih didapati penyimpanan dan pengamanan tanah pucuk lahan pertambangan belum optimal.

Koordinasi antara pengusaha tambang dan pemerintah desa setempat juga belum berjalan. Sebab masih ada desa yang tidak tahu sejauh mana aktivitas penambangan itu dilakukan, termasuk perihal kompensasi lahan, dan pemberian Corporate Social Responsibility (CSR) kepada warga terdampak.

"Sejumlah desa yang jadi lokasi pertambangan, masih ada yang belum tahu perkembangan aktivitas penambangan," ungkap Arif, Senin (23/12/2019).

Selain itu, juga ditemukan adanya usaha pertambangan yang tidak melakukan pemeriksaan kualitas udara dan belum mengolah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan benar. Sebagian besar pemegang izin belum menyampaikan laporan pelaksanaan Izin Lingkungan atau rekomendasi dokumen lingkungan secara berkala setiap enam bulan sekali.

Kepada tambang yang melanggar ketentuan, pihaknya merekomendasikan agar dilakukan koordinasi dan evaluasi terkait permasalahan teknik dan sosial yang menyebabkan penambangan tidak sesuai rencana teknis. Ini dilakukan sebagai acuan perbaikan kebijakan dalam pengelolaan usaha pertambangan.

Kalangan dewan sebelumnya telah meminta Pemkab Kulonprogo untuk lebih cermat menerbitkan rekomendasi izin penambangan dan persetujuan dokumen (UKL/UPL). Sebab kerap ditemukan dokumen pertambangan yang tak sesuai realita di lapangan. Hal ini berpotensi merugikan masyarakat.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulonprogo, Akhid Nuryati mengatakan pihaknya sudah cukup sering mendapat aduan masyarakat perihal praktik pertambangan yang tak sesuai kesepakatan yang berdampak pada lingkungan seperti kerusakan jalan, salah sasaran sosialisasi, konflik dan kerugian dari ganti rugi lahan.

Pihaknya meminta DLH berhati-hati sebelum menertibkan rekomendasi UKL/UPL terhadap penambang. Perlu diklarifikasi terlebih dahulu kepada warga terdampak mengenai syarat kesepakatan yang harus terpenuhi.

Tag: Tambang Editor: Bhekti Suryani

Artikel Terkait
Lumpur Lapindo Disebut Kandung Harta Karun Super Langka, Siapa Pemiliknya? 19 hours ago
460 Rencana Kerja Perusahaan Tambang Ditolak 3 days ago
Konflik Tambang Wadas Memanas, Polisi Terbangkan Drone Awasi Warga 1 week ago
Polemik Penambangan Kali Progo: GKR Hemas Minta Kepala Dinas Hati-Hati Keluarkan Izin 1 week ago
Dituding Sebar Hoaks di Info Cegatan Jogja, Akun Facebook Diadukan Penambang Kali Progo ke Polisi 1 week ago

Berita Pilihan

Ini Penyebab Klithih Menurut Sosiolog UGM Cukai Naik, Rokok Murah Jadi Pilihan Volume Sampah di Pantai Selatan Bantul Diprediksi Naik 15 Persen Disinfektan Udara Buatan Dosen UMY Ini Bisa Hemat Investasi Faskes hingga Ratusan Juta  Sudah 79 Tahun, Mbah Wahidi Masih Kuat Menjual Burger Keliling Sleman
Berita Terbaru
Setahun Terjadi 1.309 Kasus Kekerasan dalam Pacaran 6 hours ago
PKL Malioboro Pindah 26 Januari, Ini Respons Pedagang 9 hours ago
Update Covid-19 DIY 24 Januari 2022: Kasus Positif Tambah 12 9 hours ago
Harga Tanah Sudah Mahal, Penerima Ganti Rugi Tol Jogja Bawen Kesulitan Cari Tanah Pengganti 9 hours ago
Terima Ganti Rugi Rp2,4 Miliar dari Tol Jogja Bawen, Pensiunan Guru Bertekad Kembalikan Tanah Menjadi Tanah 10 hours ago

Terpopuler

Hadiri Jagongan Kalurahan, Kanjeng Yudanegara Diskusi dengan Warga Girikerto Turi KAMPUS JOGJA : Prodi KPI UMY Pertahankan Akreditasi A RUMAH SAKIT JOGJA : ARSSI Wadah Bersatunya RS Swasta FACEBOOK BERUJUNG PENJARA : Pembela Nilai Tuntutan Terlalu Memaksakan Waspada, Ubur-Ubur Kembali Menepi di Pantai Gunungkidul
Wisata Seni dan Budaya Bakal Hadir di Kampung Cokrodirjan Jogja 10 hours ago
Sekolah di Kota Jogja Mulai PTM 100 Persen, Ini Teknisnya 10 hours ago
Sultan Jogja Tegaskan PTM Tetap Jalan Meski Puncak Omicron Datang Akhir Februari 10 hours ago
Harga Rumah Subsidi Jogja Jadi Tantangan, Gunungkidul Paling Realistis 11 hours ago
Sultan Jogja: Tidak Usah Membesar-besarkan Omicron 11 hours ago