HomeJogjapolitan

Tahun Ini, Alokasi Dana Desa untuk Desa Bantul Dipotong 10%, Kenapa?

Oleh:Ujang Hasanudin
09 Januari 2020 - 16:47 WIB

Ilustrasi - JIBI/Harian Jogja

Harianjogja.com, BANTUL—Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Bantul tahun ini dikurangi 10%. Hal itu lantaran Pemerintah Desa Bantul terlambat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Bantul 2020.

Bahkan sampai pekan kedua Januari APB-Des Bantul belum juga disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Bantul. “Sampai sekarang saya lihat APB-Des Bantul belum diposting di aplikasi Siskeudes [Sistem Keuangan Desa] karena memang belum disahkan,” kata Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa, Sekretariat Daerah Bantul, Kurniantoro, Kamis (9/1/2020).

Kurniantoro mengatakan APB-Des 2020 seharusnya disahkan paling lambat pada 31 Desember 2019. Semua desa, kata dia, sudah menyelesaikannya tepat waktu, kecuali Desa Bantul. Sayangnya dia enggan menjelaskan alasan keterlambatan tersebut.

Lantaran keterlambatan itu, Pemkab menerapkan sanksi sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) No.82/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dia mengatakan sanksi administrasi keterlambatan pembahaan APBDes ini baru tahun ini diterapkan. “Tahun-tahun sebelumnya juga ada keterlambatan [pembahasan APB-Des, namun dianggap biasa, sehingga kami mengeluarkan perbup yang mengatur sanksi tersebut,” ucap Toro, sapaan akrab Kurniantoro.

Menurut dia, keberadaan sanksi tersebut cukup efektif dalam meningkatkan kedisiplinan pemerintah desa, khususnya terkait dengan urusan administrasi. “Buktinya [sejak Perbup 82 ditetapkan], hanya ada satu desa yang terlambat, sementara 74 desa lainnya sudah selesai,” ujar Kurniantoro.

Camat Bantul Bayu Jati Broto mengatakan dalam proses pembahasan APB-Des Bantul, sejak awal memang penuh dengan dinamika yang demokratis antara desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat. Hal itulah yang menurut dia menjadi penyebab pemerintah desa terlambat menyajikan draf akhir kepada BPD. “Sehingga pengambilan keputusan persetujuan bersama menjadi terlambat,” kata mantan Sekretaris Satpol PP Bantul itu.

Tag: desa, keuangan daerah Editor: Arief Junianto

Artikel Terkait

Berita Pilihan

Ini Penyebab Klithih Menurut Sosiolog UGM Cukai Naik, Rokok Murah Jadi Pilihan Volume Sampah di Pantai Selatan Bantul Diprediksi Naik 15 Persen Disinfektan Udara Buatan Dosen UMY Ini Bisa Hemat Investasi Faskes hingga Ratusan Juta  Sudah 79 Tahun, Mbah Wahidi Masih Kuat Menjual Burger Keliling Sleman
Berita Terbaru
Setahun Terjadi 1.309 Kasus Kekerasan dalam Pacaran 6 hours ago
PKL Malioboro Pindah 26 Januari, Ini Respons Pedagang 10 hours ago
Update Covid-19 DIY 24 Januari 2022: Kasus Positif Tambah 12 10 hours ago
Harga Tanah Sudah Mahal, Penerima Ganti Rugi Tol Jogja Bawen Kesulitan Cari Tanah Pengganti 10 hours ago
Terima Ganti Rugi Rp2,4 Miliar dari Tol Jogja Bawen, Pensiunan Guru Bertekad Kembalikan Tanah Menjadi Tanah 10 hours ago

Terpopuler

Hadiri Jagongan Kalurahan, Kanjeng Yudanegara Diskusi dengan Warga Girikerto Turi KAMPUS JOGJA : Prodi KPI UMY Pertahankan Akreditasi A RUMAH SAKIT JOGJA : ARSSI Wadah Bersatunya RS Swasta FACEBOOK BERUJUNG PENJARA : Pembela Nilai Tuntutan Terlalu Memaksakan Waspada, Ubur-Ubur Kembali Menepi di Pantai Gunungkidul
Wisata Seni dan Budaya Bakal Hadir di Kampung Cokrodirjan Jogja 11 hours ago
Sekolah di Kota Jogja Mulai PTM 100 Persen, Ini Teknisnya 11 hours ago
Sultan Jogja Tegaskan PTM Tetap Jalan Meski Puncak Omicron Datang Akhir Februari 11 hours ago
Harga Rumah Subsidi Jogja Jadi Tantangan, Gunungkidul Paling Realistis 12 hours ago
Sultan Jogja: Tidak Usah Membesar-besarkan Omicron 12 hours ago