HomeJogjapolitan

Alokasi Dana Desa Dikepras, BPD Bantul Akui Ada Kejanggalan dalam APB-Des

Oleh:Ujang Hasanudin
10 Januari 2020 - 18:47 WIB

Ilustrasi - JIBI/Harian Jogja

Harianjogja.com, BANTUL—Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bantul angkat bicara soal dikeprasnya alokasi dana desa untuk desa tersebut. Mereka mengaku memang banyak persoalan yang harus diselesaikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Bantul, salah satunya adalah soal pendapatan desa.

Ketua BPD Bantul, Mokhamad Basori, menjelaskan rancangan peraturan desa tentang APB-Des Bantul 2020 terlambat disahkan karena harus melalui beberapa tahap revisi. Dalam APB-Des 2020, BPD diakuinya menemukan kejanggalan dalam rancangan keuangan, seperti pendapatan asli desa (PA-Des).

Dalam PA-Des yang direncanakan 2020 awalnya sebesar Rp336 juta yang bersumber dari aset-aset desa yang disewakan atau dikontrakkan. Masa sewa aset-aset yang disewakan tersebut, kata dia, beberapa di antaranya habis pada 2019 kemudian diperpanjang kembali 2020, namun pembayarannya dilakukan pada 2019, “Seharusnya beberapa objek pendapatan tersebut masuk di Tahun Anggaran 2020,” kata Basori, kepada Harianjogja.com, Jumat (10/1/2020).

Untuk itu BPD Bantul lantas meminta Pemerintah Desa (Pemdes) Bantul mengkaji kembali sejumlah dokumen sewa atau kontrak aset desa. Dari hasil pencermatan ulang, ditemukan anggaran pendapatan yang seharusnya masuk 2020 namun tidak dimasukkan. “Nilai pendapatan pun berubah dari Rp366 juta menjadi Rp573 juta,” kata dia.

Akibat perubahan tersebut, maka praktis pos belanja desa dan kegiatan di 2020 pun harus direvisi. Itulah sebabnya revisi rancangan APB-Des 2020 pun dilakukan beberapa tahap sehingga penyelesaiannya pun melampaui batas akhir.

Pada prinspinya, dia mengaku tak mempersoalkan keterlambatan, pasalnya keterlambatan tersebut memang murni demi pencermatan anggaran agar nantinya dapat dipertanggungjawabkan. “Lagipula pencermatan tersebut juga menjadi bagian dari tugas BPD,” kata Basori.

Selain karena pembahasan yang cukup alot, Basori juga menuding Pemdes Bantul dalam melaksanakan pedoman pelaporan keuangan tidak mengacu pada Perbup Bantul No.76/2019 tentang Siklus Tahunan Desa. Dalam perbup tersebut sejatinya diatur tata kala pelaporan mulai dari musyawarah dusun, musyawarah desa, hingga laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

Tag: keuangan daerah, desa Editor: Arief Junianto

Artikel Terkait

Berita Pilihan

Ini Penyebab Klithih Menurut Sosiolog UGM Cukai Naik, Rokok Murah Jadi Pilihan Volume Sampah di Pantai Selatan Bantul Diprediksi Naik 15 Persen Disinfektan Udara Buatan Dosen UMY Ini Bisa Hemat Investasi Faskes hingga Ratusan Juta  Sudah 79 Tahun, Mbah Wahidi Masih Kuat Menjual Burger Keliling Sleman
Berita Terbaru
Setahun Terjadi 1.309 Kasus Kekerasan dalam Pacaran 6 hours ago
PKL Malioboro Pindah 26 Januari, Ini Respons Pedagang 9 hours ago
Update Covid-19 DIY 24 Januari 2022: Kasus Positif Tambah 12 9 hours ago
Harga Tanah Sudah Mahal, Penerima Ganti Rugi Tol Jogja Bawen Kesulitan Cari Tanah Pengganti 10 hours ago
Terima Ganti Rugi Rp2,4 Miliar dari Tol Jogja Bawen, Pensiunan Guru Bertekad Kembalikan Tanah Menjadi Tanah 10 hours ago

Terpopuler

Hadiri Jagongan Kalurahan, Kanjeng Yudanegara Diskusi dengan Warga Girikerto Turi KAMPUS JOGJA : Prodi KPI UMY Pertahankan Akreditasi A RUMAH SAKIT JOGJA : ARSSI Wadah Bersatunya RS Swasta FACEBOOK BERUJUNG PENJARA : Pembela Nilai Tuntutan Terlalu Memaksakan Waspada, Ubur-Ubur Kembali Menepi di Pantai Gunungkidul
Wisata Seni dan Budaya Bakal Hadir di Kampung Cokrodirjan Jogja 10 hours ago
Sekolah di Kota Jogja Mulai PTM 100 Persen, Ini Teknisnya 10 hours ago
Sultan Jogja Tegaskan PTM Tetap Jalan Meski Puncak Omicron Datang Akhir Februari 11 hours ago
Harga Rumah Subsidi Jogja Jadi Tantangan, Gunungkidul Paling Realistis 11 hours ago
Sultan Jogja: Tidak Usah Membesar-besarkan Omicron 11 hours ago