Jogjapolitan

Alokasi Dana Desa Dikepras, BPD Bantul Akui Ada Kejanggalan dalam APB-Des

Penulis: Ujang Hasanudin
Tanggal: 10 Januari 2020 - 18:47 WIB
Ilustrasi - JIBI/Harian Jogja

Harianjogja.com, BANTUL—Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bantul angkat bicara soal dikeprasnya alokasi dana desa untuk desa tersebut. Mereka mengaku memang banyak persoalan yang harus diselesaikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Bantul, salah satunya adalah soal pendapatan desa.

Ketua BPD Bantul, Mokhamad Basori, menjelaskan rancangan peraturan desa tentang APB-Des Bantul 2020 terlambat disahkan karena harus melalui beberapa tahap revisi. Dalam APB-Des 2020, BPD diakuinya menemukan kejanggalan dalam rancangan keuangan, seperti pendapatan asli desa (PA-Des).

Dalam PA-Des yang direncanakan 2020 awalnya sebesar Rp336 juta yang bersumber dari aset-aset desa yang disewakan atau dikontrakkan. Masa sewa aset-aset yang disewakan tersebut, kata dia, beberapa di antaranya habis pada 2019 kemudian diperpanjang kembali 2020, namun pembayarannya dilakukan pada 2019, “Seharusnya beberapa objek pendapatan tersebut masuk di Tahun Anggaran 2020,” kata Basori, kepada Harianjogja.com, Jumat (10/1/2020).

Untuk itu BPD Bantul lantas meminta Pemerintah Desa (Pemdes) Bantul mengkaji kembali sejumlah dokumen sewa atau kontrak aset desa. Dari hasil pencermatan ulang, ditemukan anggaran pendapatan yang seharusnya masuk 2020 namun tidak dimasukkan. “Nilai pendapatan pun berubah dari Rp366 juta menjadi Rp573 juta,” kata dia.

Akibat perubahan tersebut, maka praktis pos belanja desa dan kegiatan di 2020 pun harus direvisi. Itulah sebabnya revisi rancangan APB-Des 2020 pun dilakukan beberapa tahap sehingga penyelesaiannya pun melampaui batas akhir.

Pada prinspinya, dia mengaku tak mempersoalkan keterlambatan, pasalnya keterlambatan tersebut memang murni demi pencermatan anggaran agar nantinya dapat dipertanggungjawabkan. “Lagipula pencermatan tersebut juga menjadi bagian dari tugas BPD,” kata Basori.

Selain karena pembahasan yang cukup alot, Basori juga menuding Pemdes Bantul dalam melaksanakan pedoman pelaporan keuangan tidak mengacu pada Perbup Bantul No.76/2019 tentang Siklus Tahunan Desa. Dalam perbup tersebut sejatinya diatur tata kala pelaporan mulai dari musyawarah dusun, musyawarah desa, hingga laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Laporan Keuangan Daerah, Pemkab Bantul Raih Predikat WTP ke-13 Kali Berturut-turut
Provinsi Gyeongsangbuk-do Korsel Perkuat Kerja Sama Pengembangan Desa di DIY

Video Terbaru

Berita Lainnya

  1. Panitia Video Announcer Contest SMG 2025 Tetapkan 50 Nominasi, Ini Daftarnya
  2. CIMB Niaga Sponsori VAC SMG 2025, Lomba Video Penyiar Masuk Tahap Penilaian
  3. SEMARAK SATU DASAWARSA BAPERKA Merayakan Dekade Perawatan Perkeretaapian
  4. SEMARAK SATU DASAWARSA BAPERKA Merayakan Dekade Perawatan Perkeretaapian

Berita Terbaru Lainnya

Disdukcapil Uslkan Penambahan Alat Rekam KTP Elektronik
Bentrokan Warga dan Kelompok Pesilat Lukai 4 Orang, Begini Kronologisnya
Sekjen GP Ansor Gus Rifqi Serukan Kader di DIY Harus Hadir Ketika Masyarakat Butuh Bantuan
Bentrokan Warga dengan Kelompok Pesilat di Tamantirto Bantul, 4 Orang Terluka
Menikmati Segala Keajaiban Bambu di Desa Wisata Brajan
Lahan Diserobot Perusahaan Sawit, Begini Kondisi Terkini Transmigran Korban Erupsi Merapi Asal Sleman
Bantul Targetkan 164 Emas di Porda XVII DIY 2025, 850 Atlet Siap Bertanding
Masjid Lapas Wirogunan Jogja Kini Lebih Megah, Sempat Memprihatinkan dengan Lantai Rusak dan Atap Asbes
Rute Trans Jogja, Melewati Kampus, Perkantoran hingga Rumah Sakit
Optimalkan Biopori Jumbo dan Bank Sampah, Warga Mangkuyudan Jogja Tidak Lagi Gunakan Penggerobak