HomeJogjapolitan

Kanwil DJPb DIY Gelar Diskusi Rekonsiliasi Pajak Pusat

Oleh:Media Digital
14 Januari 2020 - 19:37 WIB

Acara FGD mengani mekanisme rekonsiliasi pajak-pajak Pusat yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN). - Ist

Harianjogja.com,JOGJA--Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi DIY menggelar focus group discussion (FGD) mengani mekanisme rekonsiliasi pajak-pajak Pusat yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) berdasarkan transaksi yang dibayarkan atas beban APBD.

Kegiatan ini digelar, Senin (13/1/2020) di Ruang Rapat Lt.II Kanwil DJPB Provinsi DIY.

Sejumlah narasumber hadir antara lain Kasubdit Manajemen Penerimaan dan Pengeluaran Kas Direktorat Pengelolaan Kas Negara DJPb, Dayu Rusanto; Kepala Bidang Data Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Provinsi DIY, Heri Aristyanto; dan Kepala Seksi Alokasi DBH Pajak Direktorat Dana Transfer Umum DJPK, Tohjaya.

FGD diawali dengan sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY, Heru Pudyo Nugroho yang menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan Dana Bagi Hasil PPh dilaksanakan setelah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan kinerja pemerintah daerah yang berupa Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dari pemerintah daerah.

"Untuk itu diperlukan sinergi antara Kanwil DJPb, Pemda, KPPN dan KPP lingkup D.I. Yogyakarta sehingga diharapkan pelaksanaan PMK tersebut berjalan lancar," kata Heru Pudyo Nugroho.

Kepala Kanwil DJP Provinsi D.I. Yogyakarta, Dionysius Lucas Hendrawan dalam sambutannya menyampaikan bahwa rekonsialiasi pajak Pusat dilaksanakan agar penerimaan pajak dari pemerintah daerah lebih transparan dan memberikan gambaran yang utuh dalam pengelolaan DBH PPh dan PBB.

FGD kali ini dipandu oleh Plt. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, MI Sri Nuryati.

Adapun pemateri pertama, Tohjaya, Kepala Seksi Alokasi DBH Pajak DJPK dalam paparannya mengenai mekanisme penyaluran DBH PPh dan PBB menyatakan berdasarkan kebijakan baru yang tertuang dalam PMK 139/PMK.07/2019, penyaluran DBH Pajak dilakukan setiap triwulan setelah Kemenkeu menerima laporan BAR (Berita Acara Rekonsiliasi) penyetoran pajak Pusat dari pemerintah daerah.

Bagi yang tidak menyampaikan akan dilakukan penundaan penyaluran DBH bulan bersangkutan sebesar 100% kecuali untuk DBH CHT.

Kepala Bidang Data Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Provinsi D.I. Yogyakarta, Heri Aristyanto dalam paparannya mengenai PMK No.85/PMK.03/2019 menyatakan dalam pemotongan atau penyetoran pajak atas belanja daerah Bendahara Pengeluaran SKPD wajib membuat Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah dan Rekapitulasi Transaksi Belanja Harian Daerah sebagai dasar penyusunan DTH yang disampaikan DJPK.

Dalam hal Bendahara Pengeluaran tidak menyampaikan DTh dan RTH maka akan diadakan penundaan penyaluran DBH dan DAU pada periode berikutnya.

Dayu Rusanto sebagai narasumber ketiga dalam paparannya mengenai mekanisme rekonsiliasi pajak Pusat yang disetorkan ke kas negara berdasarkan transaksi pengeluaran yang dibayarkan atas beban APBD menyatakan bahwa hal ini merupakan sinergi antara DJPK, DJP dan DJPb dalam rangka meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan penerimaan pajak.

Penyaluran DBH Pajak dilakukan setiap triwulan setelah Kemenkeu menerima laporan BAR (Berita Acara Rekonsiliasi) penyetoran pajak pusat dari pemerintah daerah dan bagi yang tidak menyampaikan akan dilakukan penundaan penyaluran DBH bulan bersangkutan sebesar 100% keculai untuk DBH CHT. Acara dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.

Tag: pajak Editor: Bhekti Suryani

Artikel Terkait
Bill Gates Ajak Para Miliarder Bayar Pajak Tinggi 1 year ago
Pemkab Sleman Tegaskan Tak Ada Kenaikan NJOP secara Massal Tahun Ini 1 year ago
Tahun Ini, SPPT PBB-P2 Sleman Dibagikan Lebih Awal 1 year ago
Pemilik Lamborghini Todong Pelajar, STNK Atas Nama Buruh Serabutan 1 year ago
Kemenkominfo Incar Pajak dari Netflix dan Sportify 1 year ago

Berita Pilihan

Informasi Stok Darah di PMI DIY 7 Desember 2021 Perbaikan Empat Titik Longsor di Bantul Habiskan Setengah Miliar Kalurahan Antikorupsi di Bantul: Tekan Rasuah dengan Perkuat Partisipasi Publik Kasus DBD di Kota Jogja Turun dari Tahun Sebelumnya Rayakan HUT ke-2, Aveta Hotel Malioboro Rayakan Berbagai Kegiatan Bersama Masyarakat
Berita Terbaru
Erupsi Semeru, Bantul Kirimkan Relawan dan Sembako ke Lumajang 11 minutes ago
Rencana Penataan Kawasan Stadion Kridosono dan Stasiun Tugu Ditunda 41 minutes ago
Tingkat Kemiskinan 2021 di Kulonprogo Diharapkan Turun 1 hour ago
Informasi Stok Darah di PMI DIY 7 Desember 2021 1 hour ago
Jelang PPKM Level 3, Dishub Gunungkidul Mulai Lakukan Hal Ini.. 1 hour ago

Terpopuler

Hadiri Jagongan Kalurahan, Kanjeng Yudanegara Diskusi dengan Warga Girikerto Turi KAMPUS JOGJA : Prodi KPI UMY Pertahankan Akreditasi A RUMAH SAKIT JOGJA : ARSSI Wadah Bersatunya RS Swasta FACEBOOK BERUJUNG PENJARA : Pembela Nilai Tuntutan Terlalu Memaksakan Waspada, Ubur-Ubur Kembali Menepi di Pantai Gunungkidul
Perbaikan Empat Titik Longsor di Bantul Habiskan Setengah Miliar 2 hours ago
Hari Ini, PMI DIY Kirim Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Erupsi Semeru 2 hours ago
Jelang Nataru, Bantul Siapkan Operasi Pasar 3 hours ago
Transformasi Informasi Lewat Srawung Kariyo Bakul 4 hours ago
Gunungkidul Dorong Pengembangan 18 Desa Wisata 4 hours ago