Harianjogja.com, JOGJA—Perempuan terdampak pembangunan infrastruktur dinilai rentan mengalami kekerasan dan ketidakadilan gender. Hal itu terungkap dalam Workshop Pemberitaan Berbasis Gender pada Perempuan Terdampak Pembangunan Infrastruktur di Auditorium Kampus Univeristas Islam Indonesia (UII), Jalan Cik Di Tiro, Kota Jogja, Rabu (15/1/2020).
Direktur Rifka Annisa Women’s Crisis Center, Defirentia One Muharomah mengungkapkan dampak negatif dan ketidakadilan berbasis gender yang kerap menimpa perempuan saat ada proyek infrastruktur di wilayahnya antara lain tidak dilibatkannya mereka dalam perencanaan pembangunan.
Proyek pembangunan kata dia juga berpotensi meminggirkan perempuan serta kelompok rentan lainnya karena acap kali menghilangkan mata pencaharian. Contohnya kasus pembangunan Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulonprogo yang menghilangkan sumber penghasilan perempuan petani di pesisir lantaran lahan tergusur bandara.
Kondisi tersebut lebih jauh membuka peluang munculnya hal-hal buruk seperti kehilangan pekerjaan, kemiskinan baru, potensi perempuan terjerumus ke dalam prostitusi hingga perdagangan manusia. “Perempuan terjebak dalam prostitusi untuk bertahan hidup,” kata Defirentia One Muharomah, kemarin dalam workshop yang digelar oleh Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), Univeristas Islam Indonesia (UII) dan Rifka Annisa Women’s Crisis Center tersebut .
Pembangunan infrastruktur kata dia tidak menjamin perempuan bisa bekerja seperti semula. “Biasanya hanya sekitar 40 persen lowongan pekerjaan yang bisa diakses perempuan,” kata dia.
Jurnalis The Jakarta Post, Bambang Muryanto, menceritakan pengalamannya meliput warga terdampak pembangunan YIA.
Dikatakannya, ketika sebuah tanah diambil untuk dibangun infrastruktur, konsekuensinya terjadi kerusakan lingkungan dan berkurangnya daerah tangkapan air hujan.
“Padahal perempuan dengan sistem reproduksinya adalah pengguna air paling banyak. Perempuan dalam struktur patriarki juga paling rentan, karena mereka yang mengurus anak dan keluarganya,” jelas Bambang.
Dosen Ilmu Komunikasi UII, Mutia Dewi, mengatakan pembangunan idealnya memberdayakan masyarakat. Kuncinya kata dia, pemerintah menguatkan potensi yang ada di masyarakat. Dalam kasus di Kulonprogo, pertanian menjadi salah satu potensi ekonomi di wilayah pesisir. Pembangunan kata dia juga harus menimbulkan ekonomi yang berkelanjutan bagi kehidupan warga.