Jogjapolitan

Proyek Infrastruktur di Jogja Makin Masif, Perempuan Paling Rentan Jadi Korban

Penulis: Rahmat Jiwandono
Tanggal: 15 Januari 2020 - 22:17 WIB
Direktur Rifka Annisa Womens Crisis Center, Defirentia One Muharomah menyampaikan presentasi saat Workshop Pemberitaan Berbasis Gender pada Perempuan Terdampak Pembangunan Infrastruktur di Auditorium Kampus Univeristas Islam Indonesia (UII), Jalan Cik Di Tiro, Kota Jogja, Rabu (15/1/2020). - Ist

Harianjogja.com, JOGJA—Perempuan terdampak pembangunan infrastruktur dinilai rentan mengalami kekerasan dan ketidakadilan gender. Hal itu terungkap dalam Workshop Pemberitaan Berbasis Gender pada Perempuan Terdampak Pembangunan Infrastruktur di Auditorium Kampus Univeristas Islam Indonesia (UII), Jalan Cik Di Tiro, Kota Jogja, Rabu (15/1/2020).

Direktur Rifka Annisa Women’s Crisis Center, Defirentia One Muharomah mengungkapkan dampak negatif dan ketidakadilan berbasis gender yang kerap menimpa perempuan saat ada proyek infrastruktur di wilayahnya antara lain tidak dilibatkannya mereka dalam perencanaan pembangunan.

Proyek pembangunan kata dia juga berpotensi meminggirkan perempuan serta kelompok rentan lainnya karena acap kali menghilangkan mata pencaharian. Contohnya kasus pembangunan Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulonprogo yang menghilangkan sumber penghasilan perempuan petani di pesisir lantaran lahan tergusur bandara.

Kondisi tersebut lebih jauh membuka peluang munculnya hal-hal buruk seperti kehilangan pekerjaan, kemiskinan baru, potensi perempuan terjerumus ke dalam prostitusi hingga perdagangan manusia. “Perempuan terjebak dalam prostitusi untuk bertahan hidup,” kata Defirentia One Muharomah, kemarin dalam workshop yang digelar oleh Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), Univeristas Islam Indonesia (UII) dan Rifka Annisa Women’s Crisis Center tersebut .

Pembangunan infrastruktur kata dia tidak menjamin perempuan bisa bekerja seperti semula. “Biasanya hanya sekitar 40 persen lowongan pekerjaan yang bisa diakses perempuan,” kata dia.

Jurnalis The Jakarta Post, Bambang Muryanto, menceritakan pengalamannya meliput warga terdampak pembangunan YIA.

Dikatakannya, ketika sebuah tanah diambil untuk dibangun infrastruktur, konsekuensinya terjadi kerusakan lingkungan dan berkurangnya daerah tangkapan air hujan.

“Padahal perempuan dengan sistem reproduksinya adalah pengguna air paling banyak. Perempuan dalam struktur patriarki juga paling rentan, karena mereka yang mengurus anak dan keluarganya,” jelas Bambang.

Dosen Ilmu Komunikasi UII, Mutia Dewi, mengatakan pembangunan idealnya memberdayakan masyarakat. Kuncinya kata dia, pemerintah menguatkan potensi yang ada di masyarakat. Dalam kasus di Kulonprogo, pertanian menjadi salah satu potensi ekonomi di wilayah pesisir. Pembangunan kata dia juga harus menimbulkan ekonomi yang berkelanjutan bagi kehidupan warga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Rektor UIN: Partisipasi Perempuan di Pendidikan Tinggi Makin Meningkat
Perempuan Nasabah Mekaar Didorong Mampu Berdaya dan Bawa Perubahan Ekonomi di Lingkungannya
Salimah Banguntapan Dukung Program Pengentasan Stunting dan Pencegahan Nikah Dini
Perkuat Jaringan Distributor Lewat Glorious Beauty

Video Terbaru

Berita Lainnya

  1. Panitia Video Announcer Contest SMG 2025 Tetapkan 50 Nominasi, Ini Daftarnya
  2. CIMB Niaga Sponsori VAC SMG 2025, Lomba Video Penyiar Masuk Tahap Penilaian
  3. SEMARAK SATU DASAWARSA BAPERKA Merayakan Dekade Perawatan Perkeretaapian
  4. SEMARAK SATU DASAWARSA BAPERKA Merayakan Dekade Perawatan Perkeretaapian

Berita Terbaru Lainnya

Porda XVII DIY 2025: Sleman Mulai Siapkan OPD Pendamping Cabor Demi Membidik Juara Umum
DPRD DIY Apresiasi Realisasi APBD 2024, Dorong Optimalisasi Aset untuk Tambah PAD
Bamuskal hingga Panewu Akan Dilibatkan Tahapan Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah di Bantul
Ubah Sampah Menjadi Energi Alternatif, Solusi Bangun Indonesia dan dan Got Bag Indonesia Bersihkan Sampah Plastik di Pantai Teluk Awur Jepara
Sempat Alami Darurat Sampah, Kampung Suryoputran Jogja Sukses Olah Sampah Nyaris 1 Ton Per Bulan
Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Petani di Bantul Kesulitan Produksi Garam, Ini Penyebabnya
Gempa Bumi Magnitudo 2-2,7 Guncang Wilayah Kulonprogo, Bantul dan Gunungkidul pada Kamis Pagi Ini
DPAD DIY Gelar Festival Literasi Jogja 2025, Cek Tanggalnya di Sini
Pemkab Kulonprogo Lelang Jabatan Kepala Kesbangpol dan BPBD, Sekda: Penentu Akhir di Tangan Bupati