Harianjogja.com, JOGJA–Modal sosial merupakan tulang punggung pengurangan risiko bencana di DIY. Wujudnya bisa berupa keterlibatan masyarakat sampai di tingkat terbawah. Tidak hanya dalam pengurangan risiko sebelum terjadinya bencana, modal sosial ini juga menjadi ujung tombak dalam penanganan bencana saat terjadi maupun sesudahhnya.
Menurut Kasub Bid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Mahujud, saat ini penanganan bencana meliputi upaya preventif partisipatif. Dalam proses ini, peran masyarakat, khususnya yang tergabung dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) menjadi vital. FBRB telah tersebar di seluruh kota dan kabupaten di DIY. Unit terkecil di tingkat kelurahan atau kampung atau desa juga sudah banyak terbentuk.
Agar FPRB di DIY semakin kuat, maka konsolidasi menjadi satu hal yang penting. Satu sama lain bisa saling membantu dan belajar. “Perlu adanya sinergitas yang berkelanjutan melalui konsolidasi dan sinergi yang kian menguat, karena keberadaan FPRB dan sektor lain sangat penting,” kata Mahujud dalam acara Konsolidasi FPRB DIY dengan FPRB Kabupaten/Kota Se-DIY dengan tema Menuju Ketangguhan Bangsa Menghadapi Bencana di Hotel Lynn, Mantrijeron, Jogja, Sabtu (16/10/2021).
Selain bisa lebih akrab dan kompak secara personal, dalam konsolidasi ini juga bisa membentuk langkah bersama ke depannya. Dengan peran bersama ini, slogan DIY Tangguh menuju Indonesia Tangguh akan terwujud ke depannya.
Modal sosial yang dimiliki DIY termasuk sukarelawan telah terbukti sangat membantu dalam hal kebencanaan. Dalam setiap terjadi bencana, sukarelawan selalu berbondong-bondong membantu. “Bisa dikatakan sukarelawan kami surplus. Banyak indikasinya, sebagai contoh saat ada turis yang hilang di kawasan Gunung Merapi. Dalam tiga jam pertama sejak laporan, sudah ada 500 sukarelawan yang mencari,” kata Mahujud.
Belum lagi kegiatan-kegiatan sukarelawan di masing-masing kampung atau desa atau kelurahan. Banyak kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis terkait dengan kebencanaan. Hal ini guna mengurangi risiko kebencanaan ke depan.
“Kami tidak bisa bayangkan apabila tidak ada partisipasi ini, program-program tidak akan optimal,” kata Mahujud. “Termasuk dalam penanganan bencana Covid-19, FPRB menjadi ujung tombak,” ujarnya.
Selain peran masyarakat, kerja sama dalam penanggulangan bencana juga harus terjalin dengan pihak pemerintah, masyarakat, organisasi massa, dunia usaha, akademisi, serta media.
Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan kolaborasi sinergitas pentahelix.
Miliki Sinergitas
Menurut Koordinator Umum FPRB DIY, M. Taufiq, lima sektor ini penting untuk memiliki sinergitas yang baik dan terus menguat.
Pencegahan maupun penanggulangan bencana merupakan kebutuhan bersama. “FPRB sudah merepresentasikan komponen masyarakat yang punya hajat bersama untuk mengurangi risiko bencana. Dengan bertemu seperti ini bisa saling kenal, berbagi pengalaman dan inspirasi, serta semakin solid. Cita-cita DIY adalah menjadi pusat keunggulan dalam olah konsep dan olah laku penanganan bencana berbasis komunitas,” kata Taufiq.
Konsolidasi FPRB juga bisa memberikan masukan maupun dorongan terhadap pembangunan yang dilakukan Pemerintah Pusat maupun daerah. “Misalnya terkait kebijakan pemerintah daerah yang merupakan satu pilar, yang memandatkan pembangunan harus memiliki kacamata pengurangan risiko bencana sekaligus inklusi,” kata Taufiq.
“Maraknya aktivitas ekonomi dan tambang di mana-mana kadang tidak mencermati dan tidak eling dengan Hamemayu Hayuning Bawana. Kita punya tangung jawab menjaga alam. Dan masyarakat merupakan bagian modal sosial yang kami punya di DIY.”