HomeJogjapolitan

Pemkot Jogja Tak Data Ulang Penerima Jaminan Sosial Tahun 2021

Oleh:Sirojul Khafid
03 Desember 2021 - 19:17 WIB

Ilustrasi. - Freepik

Harianjogja.com, JOGJA–Pemkot Jogja tidak mendata ulang keluarga penerima jaminan perlindungan sosial pada 2021. Pelaksanaan berbagai program pemberdayaan dan jaring pengaman sosial pada 2022 akan menggunakan data tahun sebelumnya.

Menurut Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jogja, Maryustion Tonang, berdasarkan Peraturan Wali Kota Jogja No.12/2020 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial Kota Jogja, pendataan bisa dilakukan minimal dua tahun sekali, kecuali untuk kondisi tertentu seperti bencana.

"Kami memang tidak melakukan pendataan ulang untuk warga miskin pada tahun ini karena di dalam regulasi masih memungkinkan menggunakan data tahun sebelumnya," kata Tion, Jumat (3/12/2021).

Pendataan terakhir Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) berlangsung pada 2020. Data ini sebagai dasar pelaksanaan sejumlah program jaring pengaman sosial pada 2021. Pada 2021, penduduk miskin Kota Jogja yang masuk dalam data KSJPS berjumlah 15.584 kepala keluarga (KK) atau 48.269 jiwa. Jumlah tersebut meningkat 8,53% dibandingkan dengan data 2020.

"Karena tidak dilakukan pendataan ulang, maka jumlah warga yang masuk dalam KSJPS tidak akan berubah. Misalnya pada 2021 jumlah penerima adalah 100 orang, maka pada 2022 juga tidak berubah. Bahkan kemungkinan berkurang karena ada warga yang meninggal dunia atau pindah domisili," kata Tion.

Apabila dalam KSJPS terdapat tambahan anggota keluarga, seperti bayi yang baru lahir, maka anggota keluarga baru tersebut tidak dapat masuk dalam data KSJPS. Pendataan ulang belum tentu juga dilakukan pada 2022. Tion masih akan melihat perkembangan kondisi dan situasi serta kajian.

Selain itu, integrasi hasil pendataan KSJPS dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial juga terus dilakukan. "Hingga saat ini sudah 98 persen data KSJPS masuk di dalam DTKS. Tinggal dua persen saja dan terus kami usulkan agar seluruhnya masuk ke DTKS. Jika datanya sama, maka proses pemberian bantuan atau pelaksanaan program lain bisa dilakukan lebih mudah," kata Tion. 

 

Tag: bantuan sosial Editor: Budi Cahyana

Artikel Terkait
Pandemi Belum Berakhir, Paguyuban Tionghoa Tebar 18.690 Paket Sembako di Banyumas 18 hours ago
BLT UMKM 2022 untuk PKL hingga Nelayan Segera Cair, Ini Syarat Terbaru 6 days ago
Ini Daftar 5 Bansos Pemerintah yang Akan Diberikan pada 2022 1 week ago
Puluhan Ribu Pelaku Usaha Gunungkidul Dapat Suntikan Dana 3 weeks ago
Catat! Ini Daftar Bansos yang Berlanjut Tahun Depan 3 weeks ago

Berita Pilihan

Ini Penyebab Klithih Menurut Sosiolog UGM Cukai Naik, Rokok Murah Jadi Pilihan Volume Sampah di Pantai Selatan Bantul Diprediksi Naik 15 Persen Disinfektan Udara Buatan Dosen UMY Ini Bisa Hemat Investasi Faskes hingga Ratusan Juta  Sudah 79 Tahun, Mbah Wahidi Masih Kuat Menjual Burger Keliling Sleman
Berita Terbaru
Tol Jogja Dapat Jatah Dana Lahan Terbesar dari Pemerintah Tahun Ini 3 minutes ago
Update: Naik Lagi, Positif Covid-19 DIY Tambah 26, 1 Orang Meninggal Dunia   33 minutes ago
Pembangunan Tol Jogja-Bawen Libatkan Pekerja Lokal, Ini yang Dibutuhkan 43 minutes ago
Keren! Begini Penampakan Lapak PKL Malioboro di Eks Bioskop Indra 1 hour ago
Pemkot Jogja Terima Rp796 Juta dari Lelang Kendaraan 1 hour ago

Terpopuler

Hadiri Jagongan Kalurahan, Kanjeng Yudanegara Diskusi dengan Warga Girikerto Turi KAMPUS JOGJA : Prodi KPI UMY Pertahankan Akreditasi A RUMAH SAKIT JOGJA : ARSSI Wadah Bersatunya RS Swasta FACEBOOK BERUJUNG PENJARA : Pembela Nilai Tuntutan Terlalu Memaksakan Waspada, Ubur-Ubur Kembali Menepi di Pantai Gunungkidul
Penasaran dengan Kebakaran, 2 Pemotor Tabrakan dengan Mobil Pemadam 1 hour ago
Setelah Menunggu 18 Tahun, Keinginan Sultan Memindah PKL Malioboro Terwujud 2 hours ago
Pabrik Wig Kulonprogo Terbakar, Pemadaman Terhalang Jalan & Stok Air 2 hours ago
Tukang Parkir Nuthuk Bus Wisata Rp350.000 Didenda Rp2 Juta 3 hours ago
Partai Ummat DIY Tegaskan Perekrutan Caleg Tanpa Mahar 3 hours ago