News

Dianggap Ganggu Pemandangan, Depo Pasir di JJLS Diminta Pindah

Penulis: Ujang Hasanudin
Tanggal: 03 Desember 2021 - 18:47 WIB
Depo pasir di samping JJLS di Kalurahan Gadingsari, Kapanewon Sanden, yang diprotes warga setempat, Jumat (3/12/2021). - Harian Jogja/Ujang Hasanudin

Harianjogja.com, BANTUL—Kepala Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Yudanegara, meminta depo pasir yang berada di Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di Kalurahan Gadingsari, Kapanewon Sanden, untuk pindah. Selain tidak memiliki izin menempati lahan Sultan Grond (SG),  depo pasir tersebut dianggap mengganggu keindahan pemandangan wisata.

KPH Yudanegara datang ke lokasi depo pasir, Jumat (3/12/2021) bersama Wakil Bupati Bantul, Joko Purnomo, dan sejumlah perangkat Kapanewon Sanden dan Kalurahan Gadingsari. Suami GKR Bendara tersebut juga berdialog dengan warga di Pantai Gua Cemara.

Yudanegara mengatakan kedatangannya sebagai tindaklanjut atas aduan warga melalui Lurah Gadingsari yang mengeluhkan keberadaan depo pasir karena mengganggu pemandangan wisata, karena lokasinya berada di dekat objek wisata Gua Cemara. “Solusinya harus pindah dengan batas waktu selama tiga bulan,” kata Yudanegara.

Depo pasir yang menempati lahan SG tersebut tidak memiliki izin dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dalam dialog, Yudanegara juga menyampaikan pemanfaatan tanah SG harus seizin Kraton.

Wakil Bupati Bantul, Joko Budi Purnomo, mengatakan dirinya dan KPH Yudanegara mendapatkan pengaduan dari warga terkait dengan adanya depo pasir tak jauh dari Pantai Gua Cemara. Ia bersyukur KPH Yudanegara datang untuk menindaklanjuti keluhan warga. Joko juga mengapresiasi ketegasan dari Kraton untuk menghentikan aktivitas kegiatan di lahan SG yang belum mendapat izin. “Jika tak segera ditindaklanjuti keberadaan depo pasir bisa menambah semrawut akses menuju Gua Cemara,” kata Joko.

Lurah Gadingsari, Mashuri mengatakan depo pasir yang beroperasi selama sebulan terakhir dimiliki warga Karanganyar, Kalurahan Gadingsari. Sebagai Lurah dia mengaku telah menemui pemilik depo, namun yang bersangkutan tak berkenan. “Karena masih ngotot dan merasa benar akhirnya saya sowan KPH Yudanegara dan akhirnya diberi solusi agar depo pasir pindah paling lambat Maret 2022,” ujar Mashuri.

Mashuri menegaskan keberadaan depo pasir di lahan SG sangat merasakan warga, terutama pelaku wisata Pantai Gua Cemara dan sekitarnya, karena jika dibiarkan maka akan semakin banyak depo pasir ilegal yang dibangun di sepanjang JJLS Bantul. 

 

Berita Terkait

WTP 13 Kali Berturut-turut, Pemkot Jogja Terima Penghargaan dari Kemenkeu RI
Penataan Kawasan Kumuh di Sungai Gajah Wong Dapat Apresiasi Bank Dunia
Kisah Dua Brand Kecantikan Lokal Raup Untung dari Tokopedia: Duvaderm dan Guele
YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
Harus Kembalikan Rp6 Miliar Korupsi Uang Ganti Rugi JJLS, Mantan Lurah Karangawen Gunungkidul Bisa Dihukum Lebih Lama
JJLS Kian Mulus, Dishub Buka Opsi Rute Baru Gunungkidul Jawa Timur
Kawasan Girijati Gunungkidul Terbuka Untuk Investor
Tanah di Sekitar Kelok 18 JJLS Gunungkidul Bantul Sudah Mahal, Warga Enggan Menjual

Video Terbaru

Advertisement

Berita Lainnya

  1. Ada Raisa hingga Kangen Band di Solo Batik Music Festival, Ini Jadwalnya
  2. 162 Judi Daring Diungkap, Pelaku Dijerat Pasal Pencucian Uang
  3. Agenda Solo Hari Ini: Bakar Musik di Pucangsawit, New Kendedes di Sekaten
  4. Prakiraan Cuaca Boyolali Hari Ini bakal Gerimis Siang hingga Malam

Berita Terbaru Lainnya

Peringatan BMKG: Waspada! Ada Siklon Tropis Noru di Pantai Selatan DIY
Sayuran Bawa Jogja Menjadi Kota Terbaik dalam Pembangunan Daerah
Fasilitasi Pencari Kerja, UNY Gelar Career Expo
Tahun Depan, Ini yang Jadi Fokus Kegiatan DPRD Bantul
Pekerja Informal Tertarik Manfaat BPJS Kesehatan
Teken MoU dengan 10 Mitra Lintas Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia, Politeknik LPP Yogyakarta Perkuat Tridarma Perguruan Tinggi
Danang Haru & Bangga Mendengar Cerita Penerima Beasiswa
Kembali Ikuti Penilaian ZI-WBK, Ini yang Dilakukan Kemenag Kulonprogo
Pemkab Bantul Bakal Serahkan 23 Sertifikat Warisan Budaya Tak Benda
Peringkat Pertama Keterbukaan Informasi, Pemkot Jogja Berjanji Tingkatkan Pelayanan