HomeJogjapolitan

Kalurahan Antikorupsi di Bantul: Tekan Rasuah dengan Perkuat Partisipasi Publik

Oleh:Ujang Hasanudin
04 Desember 2021 - 09:37 WIB

Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Bantul. - Harian Jogja/Ujang Hasanudin

Harianjogja.com, BANTUL—Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Bantul, menjadi percontohan kalurahan atau desa antikorupsi yang dicanangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apa alasan desa tersebut dipilih? Berikut laporan wartawan Harian Jogja, Ujang Hasanudin.

Wahyudi Anggoro Hadi, tidak pernah bermimpi kalurahan yang dipimpinnya dipilih sebagai percontohan desa antikorupsi oleh KPK.

Lurah Panggungharjo itu hanya diberitahu oleh Pemerintah Kabupaten Bantul bahwa kalurahannya terpilih sebagai percontohan desa antikorupsi oleh KPK. “Akhir Oktober kemarin diberi informasi KPK melalui Pemkab, kami masuk nominasi. Kami tidak mendaftar, kami tak kirim aplikasi [untuk menjadi percontohan desa antikorupsi],” ujar Wahyudi, seusai peluncuran Desa Antikorupsi oleh KPK di Kampung Mataraman, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Rabu (1/12).

Hadir dalam peluncuran tersebut Gubernur DIY Sri Sultan HB X; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar; Dirjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo; Wakil Ketua KPK Alexander Marwata; Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan Astera Prima Bhakti, bupati dan wali kota serta forkominda di seluruh wilayah DIY, Pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), serta perangkat dan masyarakat Kalurahan Panggungharjo.

Ada tiga kalurahan di Bantul yang semula diusulkan menjadi percontohan desa antikorupsi, yakni Kalurahan Sumbermulyo, Bambanglipuro, dan Kalurahan Sumberagung, Jetis.

Dari ketiga kandidat, KPK memilih Panggungharjo karena memiliki lima indikator, yakni penguatan tata laksana, pengawasan, kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal.

Wahyudi mengapresiasi kepercayaan KPK. Kepercayaan tersebut menjadi penanda bahwa apa yang sudah dilakukan Pemerintah Kalurahan Panggungharjo dalam membangun kemandirian dan kedaulatan kalurahan sudah berada pada jalan yang benar.

Ia mengaku selama ini tidak melakukan upaya lebih. Dia hanya mengumpulkan dokumentasi sejak 2013, kemudian dilakukan asesmen dan verifikasi.

Ia menganggap percontohan desa antikorupsi menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pemerintahan. Penilaian KPK, diakuinya, selama ini sama dengan persoalan yang dihadapi Pemerintahan Kalurahan Panggungharjo sebelum 2013 lalu di mana warga merasa terkendala dalam mendapatkan pelayanan. Namun kini pelayanan yang dilakukan Pemkal Panggungharjo sudah transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan serta melibatkan masyarakat.

Kepercayaan KPK tersebut juga menjadi penyemangat atas upaya yang dilakukan selama ini. Namun demikian karena lurah merupakan identitas politik yang dibatasi masa jabatan, Wahyudi menitipkan kepada warganya agar desa antikorupsi tersebut terus berkelanjutan. Ia ingin ekosistem antikorupsi telah terbangun dengan kokoh di desa itu sehingga budaya antikorupsi dan nilai-nilai antikorupsi menjadi praktik keseharian warga masyarakat.

“Saya dibatasi masa jabatan, maka masyarakat jadi pilar utama mempertahankannya,” ucap Wahyudi.

Lebih lanjut Wahyudi memaparkan arah kebijakan Pemerintah Kalurahan Panggungharjo dipandu dalam visi yang disebut kemandirian. Bagaimana menyelenggarakan pemerintah kalurahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab mewujudkan kalurahan yang mandiri. Ia berkeyakinan untuk mewujudkan kalurahan mandiri dan sejahtera maka tata kelola pemerintah harus diubah.

Sejak 2012, Wahyudi mendorong adanya reformasi birokrasi dalam membangun pola relasi yang baru antara pemerintahan kalurahan dan warga desa. Relasinya tak sebatas administratif, tetapi ikut melibatkan warga dalam pembangunan, terutama sejak dari perencanaan.

Sejak 2015 pemerintah kalurahan menetapkan semua data yang dikelola adalah data publik selain yang dikecualikan undang-undang.

“Pada 2015 kami membebaskan semua pungutan terkait dengan pelayanan administrasi publik. Semua pelayanan administrasi yang merupakan hak publik diperoleh gratis tanpa ada pungutan,” kata Wahyudi.

Kemudian ia mencoba mendorong, membuka ruang-ruang partisipasi melalui pelibatan warga dalam lembaga-lembaga kalurahan. Ada 11 lembaga kalurahan yang selama ini bekerja bersama pemerintah kalurahan dan membantu sebagian kewenangan pemerintah kalurahan. Warga berkesempatan langsung ikut dalam proses penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Mereka terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah kalurahan.

Minimalkan Korupsi

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan keandalan perangkat desa yang didukung dengan sistem pengelolaan pemerintah yang akuntabel, transparan, dengan melibatkan peran aktif masyarakat akan meminimalkan terjadinya korupsi pada pengelolaan keuangan di desa.

“Desa adalah miniaturnya Negara Indonesia. Kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat dan juga mengelola anggaran secara otonom. Oleh karenanya, upaya-upaya pencegahan korupsi penting dilakukan sejak di lingkup desa,” kata Alexander.

Sri Sultan menyatakan Dana Keistimewaan DIY akan direalisasikan untuk bantuan bagi seluruh kalurahan. Namun pengelolaan dana tersebut harus mengacu pada prinsip-prinsip reformasi birokrasi yang sedang disusun secara khusus untuk tata kelola pemerintah kalurahan di DIY.

“Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan selaras dengan pencanangan desa antikorupsi, yang akhirnya akan menumbuhkan desa mandiri, berbudaya, dan memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakatnya,” kata Sultan. (hasanudin@harianjogja.com)

Tag: korupsi Editor: Sugeng Pranyoto

Artikel Terkait
Azis Syamsuddin Dituntut 4 Tahun 2 Bulan Penjara, Hak Politik Dicabut 4 hours ago
Terdakwa Kasus Kredit Fiktif Bank Jogja Dihukum 10 Tahun Penjara 4 days ago
Fantastis! Kasus Korupsi Garuda Indonesia Rugikan Negara Rp3,6 Triliun 4 days ago
Hukuman untuk Heru Hidayat Melorot, Jampidsus Perintahkan Jaksa Banding 5 days ago
Kerugian Negara akibat Korupsi Satelit Kemenhan Rp514,2 Miliar 1 week ago

Berita Pilihan

Ini Penyebab Klithih Menurut Sosiolog UGM Cukai Naik, Rokok Murah Jadi Pilihan Volume Sampah di Pantai Selatan Bantul Diprediksi Naik 15 Persen Disinfektan Udara Buatan Dosen UMY Ini Bisa Hemat Investasi Faskes hingga Ratusan Juta  Sudah 79 Tahun, Mbah Wahidi Masih Kuat Menjual Burger Keliling Sleman
Berita Terbaru
Honorer Dihapus Tahun Depan, Pemerintahan Bantul Bisa Terganggu 40 minutes ago
Bikin Video Porno, Pemuda Patuk Gunungkidul Ditangkap Polisi 1 hour ago
Klithih Orang yang Akan Berolahraga di Alun-Alun Selatan, 5 Pemuda Ditangkap 1 hour ago
Mengenal Qzruh, Geng Legendaris Kota Jogja yang Masih Eksis Sampai Sekarang 2 hours ago
Merasa Dipelototi, Rombongan Pelajar Terlibat Pengeroyokan di Jalan Magelang 2 hours ago

Terpopuler

Hadiri Jagongan Kalurahan, Kanjeng Yudanegara Diskusi dengan Warga Girikerto Turi KAMPUS JOGJA : Prodi KPI UMY Pertahankan Akreditasi A RUMAH SAKIT JOGJA : ARSSI Wadah Bersatunya RS Swasta FACEBOOK BERUJUNG PENJARA : Pembela Nilai Tuntutan Terlalu Memaksakan Waspada, Ubur-Ubur Kembali Menepi di Pantai Gunungkidul
Ditangkap karena Bikin Bakso Ayam Tiren, Pelaku: Saya Senang 3 hours ago
Bayi Meninggal Penuh Darah Dibuang di Masjid Brajan Tamantirto 3 hours ago
Kronologis Penggerebekan Rumah Produksi Bakso Berbahan Ayam Bangkai 4 hours ago
Update Stok Darah di DIY Hari Ini 24 Januari 2022. Anda Membutuhkan? 6 hours ago
Tak Cuma Mengajar, Guru-Guru Ini Rela Sisihkan Tunjangan Mengajar demi Bantu Duafa 7 hours ago