Belum Genap Setahun, Bupati Gunungkidul Rombak Pejabat hingga Empat Kali

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Bupati Gunungkidul Sunaryanta kembali melakukan perombakan dan mutasi pejabat di lingkup pemkab di Alun-Alun Kota Wonosari, Kamis (30/12/2021). Kebijakan ini merupakan agenda penataan yang keempat kalinya, sejak dilantik akhir Februari lalu.

Penataan kali ini menyasar ke 116 pegawai eselon II dan III. Selain itu, ada juga pelantikan Kepala Organisasi Perangkat Daerah baru hasil lelang jabatan. Untuk posisi Kepala Dinas Pariwisata, bupati memilih M Arif Aldian, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi, Setda Gunungkidul. Kepala Satpol PP diamanatkan ke bekas Kepala Pelaksana BPBD, Edy Basuki.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan diserahkan ke mantan Kepala Bidang Tanaman Pangan, Rismiyadi. Kepala Kundha Kabudayan atau Dinas Kebudayaan diisi oleh Agus Mantara, yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris dinas kebudayaan. Sedangkan lowongan Kepala Dinas Perhubungan dipilih Rakhmadian Wijayanto yang sebelumnya menjabat sebagai Panewu Tanjungsari.

BACA JUGA: Pengen Bisnis & Karier Sukses? Ketrampilan Ini Wajib Dimiliki

Bupati Gunungkidul, Sunaryanta mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang dilantik. Ia berharap, sumbangsih dan pemikiran yang dimiliki dapat membantu pemkab dalam upaya meberikan pelayanan terbaik serta menunjukan kinerja yang terbaik untuk membantu dalam proses pembangunan di Gunungkidul.

“Akan terus kami evaluasi setiap tiga bulan sekali,” kata Sunaryanta, Kamis kemarin.

Sejak dilantik sebagai Bupati Gunungkidul, Sunaryanta tercatat telah beberapa kali melakukan rotasi. Kocok ulang perdana dilaksanakan pada Sabtu (28/8/2021). Saat itu, ada 11 pejabat eselon II yang dirotasi guna menduduki jabatan baru. Berselang satu bulan kemudian atau tepatnya Sabtu (26/9/2012), bupati melakukan rotasi untuk pejabat eselon III dan empat dan melibatkan sebanyak 297 pegawai.

Penataan pun kembali pada Jumat (17/12/2021) dengan melibatkan tiga pejabat eselon II yang setingkat dengan kepala OPD. Ia berdalih kebijakan ini dilakukan sebagai upaya penyegaran serta pembinaan karir dan personel.

“Kebijakan ini selalu diberlakukan di semua organisasi dan akan terus dilakukan. Jangan sampai seorang pejabat terlalu lama di satu jabatan karena hasilnya tidak baik,” katanya.

Sunaryanta pun mengakui dalam kebijakan rotasi ada beberapa pegawai yang kembali digeser. Menurut dia, hal tersebut bukan masalah karena untuk mendapatkan pejabat yang sesuai dengan jabatannya serta berkinerja bagus dan memiliki etos kerja yang baik. “Ya kalau tidak optimal, maka akan diganti hingga ditemukan pejabat yang pas,” katanya.

Ketua DPRD Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih tidak mempermasalahkan adanya rotasi yang dilakukan bupati. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut merupakan prerogatif bupati. selain itu, dari sisi kebijakan juga tidak ada yang dilanggar karena sudah sesuai prosedur.

Meski demikian, Endah berharap agar kinerja para pegawai lebih ditingkatkan. Tugas pokok dan fungsi yang dimiliki juga dijalanka dengan sebaik-baiknya. “Tujuannya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya.