Pejabat Gunungkidul Terlalu Sering Dirombak, DPRD: Bisa Bikin Gaduh 

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Ketua DPRD Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih menyoroti proses penataan pejabat yang dilakukan bupati. Pasalnya, selain dinilai terlalu sering juga berpotensi menimbulkan kegaduhan di lingkungan pegawai sehingga berdampak terhadap kinerja.

Terlebih lagi, bupati telah berkomitmen akan melakukan evaluasi setiap tiga bulan sekali dan tidak segan-segan mengganti pegawai yang dirasa tidak sesuai. “Ya kalau setiap tiga bulan ganti, maka bisa membuat para pegawai menjadi tidak tenang. Ujung-ujungnya bisa berpengaruh terhadap kinerja,” kata Endah, Selasa (4/1/2022)

Sorotan yang disuarakan Endah pelantikan yang dilaksanakan pada Selasa (4/1/2022) tidak hanya mengisi posisi pegawai di organisasi perangkat daerah yang baru. Namun demikian, ada juga pergeseran pejabat untuk menduduki jabatan baru.

BACA JUGA: 4 Tips Ini Bisa Bikin Awet Muda dan Bahagia 

Penataan ini merupakan yang kelima kalinya, sejak Sunaryanta dilantik menjadi bupati pada akhir Februari 2020. Kocok ulang perdana dilaksanakan pada Sabtu (28/8/2021). Saat itu, ada 11 pejabat eselon II yang dirotasi guna menduduki jabatan baru. Berselang satu bulan atau tepatnya Sabtu (26/9/2012), bupati melakukan rotasi untuk pejabat eselon III dan IV dengan melibatkan sebanyak 297 pegawai.

Sedangkan penataan ketiga dilakukan pada Jumat (17/12/2021) dengan melibatkan tiga pejabat eseon II. Adapun penataan keempat dilaksanakan pada Kamis (30/12/2021) yan  122 pegawai di lingkup pemkab. Endah mengakui, penataan pejabat merupakan kewenangan yang dimiliki bupati.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa intensitas penataan yang terlalu sering, malah cenderung merugikan. Idealnya, menurut Endah penataan dilakukan setiap satu tahun anggaran sehingga diketahui secara pasti indikatornya, karena ada penyesuaian antara target dengan capaian yang diperoleh.

“Misalnya dinas pariwisata bisa dilihat dari capaian PAD di akhir tahun. Kalau tidak terpenuhi bisa diganti. Hal yang sama juga dilakukan di OPD lain sehingga ada indikator yang jelas,” katanya.

Endah menambahkan, akan meminta Komisi A untuk melakukan pencermatan tdan pengawasan terkait dengan proses penataan pejabat. “Nanti hasilnya akan kami masukan dalam fungsi pengawasan triwulan pertama dan rekomendasinya diserahkan ke bupati,” katanya.

Bupati Gunungkidul, Sunaryanta saat dikonfirmasi kemarin tidak menampik sering melakukan bongkar pasang di struktur pejabat di pemkab. Langkah ini diambil sebagai penyegaran serta pembinaan di lingkup kepegawaian.

“Akan kami evaluasi setiap tiga bulan sekali,” katanya.

Menurut Sunaryanta, evaluasi dan pergantian pegawai ini juga sebagai upaya mencari pejabat yang pas serta berkinerja bagus dan memiliki etos kerja yang baik. “Ya kalau tidak optimal, maka akan diganti hingga ditemukan pejabat yang pas,” katanya.