Minta PHK Massal, Buruh Geruduk DPRD Kulonprogo

Harianjogja.com, KULONPROGO—Sejumlah buruh mendatangi DPRD Kulonprogo untuk mengadukan nasib mereka yang belum menerima gaji dalam dua tahun terakhir. Mereka meminta PHK massal.

Pekerja PT Kurnia Bumi Pertiwi mendatangi gedung DPRD Kulonprogo pada Kamis (27/1/2022). Koordinator aksi, Yusron Martofa, mengatakan rekan-rekan sejawatnya meminta wakil rakyat menuntaskan persoalan yang dihadapi oleh pekerja. Nasib buruh sendiri luntang-lantung selama kurang lebih dua tahun.

BACA JUGA: Probable Omicron di DIY Bertambah 12 Kasus

“Selama dua tahun ini, dengan alasan pandemi dan perusahaan tidak beroperasi, kami tidak mendapat kompensasi. Kami memperjuangkan hak pekerja yang selama berpuluh tahun berkarya di PT Kurnia Bumi Pertiwi dan selama dua tahun ini dirumahkan,” kata Yusron, Kamis (27/1/2022).

Menurut dia, tidak sedikit karyawan yang sudah bekerja selama sekitar 20 tahun. Namun, perusahaan justru mengambil langkah untuk mengekang karyawan karena berstatus karyawan tetap. Buruh tidak diperbolehkan untuk mencari pekerjaan lain.

Sementara, buruh juga tidak diberi kompensasi selama dua tahun. Buruh justru dirumahkan tetapi kondisinya malah diikat.

“Dengan di-PHK, buruh juga bisa dapat pesangon selama bekerja puluhan tahun di sana. Pekerja menuntut manajemen PT Kurnia Bumi Pertiwi melakukan PHK massal agar mereka bisa mencari pekerjaan di tempat lain. Mereka [buruh] sudah sepakat agar di-PHK saja agar bisa kerja dengan institusi lain, lalu diberi pesangon dan penghargaan dan menuntut persoalan Jamsostek atau asuransi kerja selama kurun waktu puluhan tahun,” jelas Yusron.

Perusahaan Kesulitan

Kedatangan buruh yang berjumlah sekitar 102 orang tersebut disambut Disnakertrans Kulonprogo, serta perwakilan dari perusahaan. Anggota dewan juga turut hadir menyambut aksi damai yang dilakukan oleh sejumlah buruh.

Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati, meminta perusahaan yang menaungi sejumlah buruh yang melakukan demonstrasi di kantor DPRD Kulonprogo memenuhi tanggung jawabnya. Akhid mendesak agar perusahaan mengambil langkah yang solutif.

Perwakilan manajemen PT Kurnia Bumi Pertiwi, Heri Prasetyowati, mengatakan pandemi Covid-19 memang memperburuk kondisi keuangan korporasi. Terlebih, pada 2018 silam perusahaan mengalami kerugian lantaran bahan baku, biaya produksi, dan penghasilan tidak sesuai target.

“Pada 2019 kami mulai tertatih, sampai ada 200 karyawan distop, hanya karyawan tetap yang dipertahankan. Pandemi Covid-19 juga memperparah kondisi keuangan perusahaan. Kebijakan lockdown di sejumlah negara menyulitkan proses ekspor produk briket. Jadi, pabrik memutuskan untuk berhenti operasi,” terang Heri.

BACA JUGA: Puncak Merapi Berubah, Kawasan Bahaya Kini Makin Jauh

Perusahaan, kata Heri, sudah berupaya untuk mengambil sejumlah langkah. Pada Mei 2021 lalu, perusahaan masih berusaha menggaji setengah dari total karyawan dan mengurangi durasi kerja menjadi setengah hari.

“Tetapi, ini sulit karena ada kendala dari internal yang terus lost (rugi) dan ekspor susah karena negara lockdown. Jadi dari kami sebenarnya masih berupaya menggaji karyawan meski tidak beroperasi. Sampai saat ini kami masih mencari solusi atas persoalan yang dihadapi oleh buruh,” ungkap Heri.