Advertisement
KPK Yakin Penetapan Tersangka Ahmad Mus Sudah Sesuai Prosedur
Advertisement
Harianjogja.com,JAKARTA—Tidak ada yang salah dalam penetapan Calon Gubernur Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus, sebagai tersangka dugaan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi meyakini penetapan itu sudah sesuai prosedur.
Tersangka yang merupakan mantan Bupati Kepulauan Sula, Maluku Utara menilai penetapan status tersangka atas dirinya tidak sah. Ahmad Mus, yang terbelit perkara korupsi pengadaan lahan pembangunan Bandara Bobong itu, pun mengajukan permohonan praperadilan.
Advertisement
Dalam permohonan praperadilan tersebut, kubu Ahmad Hidayat Mus menilai penetapan status tersangka yang dilakukan KPK tidak melalui proses penyidikan.
Selain itu, lembaga penegak hukum tersebut juga tidak berhak menetapkan status tersangka berdasarkan prinsip nibis in idum yang berarti seseorang tidak dapat disangkakan dalam perkara yang sama setelah berkekuatan hukum tetap.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah mengatakan bahwa dalam jawaban terhadap permohonan praperadilan, komisi tersebut menyatakan bahwa pihak pemohon tidak memahami ketentuan khusus yang terdapat dalam UU KPK.
Ketentuan itu menyebutkan bahwa KPK dapat melakukan upaya pengumpulan bahan bukti dan keterangan dalam proses penyelidikan.
“Begitu kita temukan minimal dua alat bukti, langsung dinaikkan status perkaranya ke penyidikan dan menetapkan status tersangka,” tuturnya, Rabu (18/4/2018).
Terkait prinsip nibis in idum, menurutnya Ahmad Hidayat Mus masih bisa disangkakan dalam perkara korupsi tersebut karena sebelumnya, perkara yang disidik oleh Polda Maluku Utara tersebut mentah di tengah jalan ketika politisi tersebut memenangi praperadilan di Pengadilan Negeri Ternate.
Menurutnya, putusan praperadilan bukanlah putusan mengenai pokok perkara sebagaimana yang dimaksud dalam prinisp nibis in idum, sehingga KPK yang mengambil alih perkara tersebut bisa menetapkan status tersangka kepada Ahmad.
Ahmad Hidayat Mus selaku Bupati Kepulauan Sula, Maluku Utara periode 2005-2010 bersama-sama dengan adiknya Zainal Mus yang juga menjadi Ketua DPRD pada masa itu diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi kala melakukan pembebasan lahan Bandara Bobong yang kini masuk dalam wilayah Kabupaten Taliabu.
Kabupaten Taliabu ketika itu masih masuk dalam Kabupaten Kepulauan Sula.
Kedua tersangka diduga melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri untuk tahun anggaran 2008. Adapun kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan korupsi ini mencapai Rp3,4 miliar berdasarkan perhitungan BPK.
Diduga kuat pengadaan pembebasan lahan di Bobong pada APBD 2008 merupakan pengadaan fiktif. Pasalnya, pemerintah daerah setempat seakan-akan membeli tanah yang dibeli dari masyarakat padahal tanah tersebut milik Zainal Mus.
Selain perkara Abdul Mus, KPK juga tengah menghadapi gugatan praperadilan Asrun, calon Gubernur Sulawesi Tenggara yang merupakan mantan Wali Kota Kendari.
Dia diciduk bersama putranya Adriatama Dwi Putra, saat ini tercatat sebagai Wali Kota Kendari, dalam perkara penerimaan gratifikasi untuk mencari dana kampanye.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Unjuk Rasa di Tugu Jogja, Ini Tuntutan Serikat Buruh pada Momen May Day
Advertisement
Ada Gunung Menyerupai Piramida di China Bikin Heboh Warganet, Begini Penjelasan Ahli
Advertisement
Berita Populer
- Dugaan Korupsi Investasi Fiktif di Taspen Capai Rp1 Triliun, KPK Mencekal Sejumlah Pejabat
- Larang Umrah Backpacker, Menteri Haji Saudi Tegaskan Penggunaan Visa Resmi
- Peringatan May Day, Ini Kata-kata Ucapan Hari Buruh 2024 dalam Bahasa Indonesia dan Inggris
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Gim Free Fire Ada Unsur Kekerasan, Kominfo Minta Pertimbangan KPAI Terkait Wacana Pemblokiran
- Jokowi Sebut Mafia Tanah Sudah Berkurang, Ini Alasannya
- Kelola Judi Online Cuaca77.com, 11 Orang Ditetapkan Tersangka
Advertisement
Advertisement