Advertisement
Parpol di DPR Sepakat Hindari Calon Tunggal di Pilpres 2019
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Partai politik oposisi dan pendukung pemerintah sepakat tidak membiarkan Pemilihan Presiden pada 2019 hanya diikuti oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tunggal.
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan regulasi memungkinkan kontestasi tahun depan diikuti satu pasangan capres dan cawapres. Namun, dia menangkap adanya keinginan parpol-parpol untuk mencegah potensi kontestan tunggal terjadi.
Advertisement
“Semua sepakat jangan sampai ada calon tunggal. Malu kita parpol kalau ada calon tunggal,” katanya di Jakarta, Rabu (23/5/2018).
Riza mengajak koleganya dari parpol lain untuk mencegah potensi calon tunggal dengan cara mendesain ulang UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Saat menyusun beleid itu, dia mengatakan Gerindra mengusulkan satu pasangan capres dan cawapres dibatasi menggenggam tiket parpol atau gabungan parpol yang mempunyai 70% kursi Dewan Perwakilan Rakyat.
Dengan demikian, tersisa 30% kursi untuk dapat dipakai mengusung satu kontestan lagi. Saat ini, ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) ditetapkan sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara sah pemilu DPR.
“Kalau dengan cara itu pasti tidak ada calon tunggal,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR ini.
Senada, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nihayatul Wafiroh optimis bakal ada lebih dari dua poros yang mampu mengumpulkan gabungan 20% kursi DPR. Dia mencontohkan kekuatan oposisi saja memiliki kursi lebih dari batas PT.
“Itulah pentingnya ada partai oposisi dan penguasa. Mereka harus sudah fixed kumpulkan suara 20%,” katanya di tempat yang sama.
UU Pemilu memang memungkinkan adanya kontestan tunggal dalam Pilpres 2019, tetapi beleid itu mempersulit skenario tersebut. Pasalnya, KPU akan menolak parpol dan gabungan parpol yang mendaftarkan pasangan capres dan cawapres bila memiliki total kursi DPR lebih dari 80%.
Penyelenggara pemilu bakal memperpanjang pendaftaran selama 2 x 7 hari dengan harapan koalisi tersebut merombak diri sehingga ada satu kontestan lagi.
Di samping itu, Rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Pilpres 2019 telah memasukkan norma baru untuk mengantisipasi kemungkinan hanya ada satu pasangan capres dan cawapres yang mendaftar, padahal masih ada parpol dan gabungan parpol lain yang memenuhi PT. Kepada mereka diberikan waktu perpanjangan registrasi selama 2X7 hari.
Komisioner KPU Hasyim Asy’ari mengatakan lembaganya baru mengizinkan pasangan capres dan cawapres tunggal berlaga apabila tenggat waktu tersebut terlewati. Namun, dia mewanti-wanti bahwa UU Pemilu tidak mengizinkan kolom atau kotak kosong seperti halnya dalam pemilihan kepala daerah.
Alasannya, tambah Hasyim, klausul desain surat suara pilpres dalam UU Pemilu tidak mengakomodasi kotak kosong. Alhasil, suara sah akan terdistribusi 100% kepada kontestan tunggal dan menjadi pemenang.
“Kalau di UU yang mengatur pilkada kan jelas ada klausul kotak kosong dan mencoblos kotak kosong juga sah,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Top 7 News Harian Jogja Online, Kamis 2 Mei 2024, Persoalan Sampah di Jogja hingga Peringatan May Day 2024
Advertisement
Peringati Hari Pendidikan Nasional dengan Mengunjungi Museum Dewantara Kirti Griya Tamansiswa di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Aksi Buruh 1 Mei: Masyarakat Diminat Hindari Kawasan Monas Jakarta
- Prihatin Atas Temuan Kuburan Maasa di Gaza, Sekjen PBB Minta Operasi militer di Rafah Dihentikan
- Pendiri Sriwijaya Air Hendry Lie Terlibat Korupsi Timah Rp217 Triliun, Begini Respons Manajemen
- Di Jakarta Ada Aksi Buruh 1 Mei, Jokowi Pilih ke NTB
- Buruh Desak Presiden Terpilih Prabowo Subianto Cabut UU Cipta Kerja
- Bangun Kota Cerdas, Pusat Data IKN Dilengkapi Komputasi Performa Tinggi
Advertisement
Advertisement