Advertisement
Pagi dan Malam Dapat Kabar Kepala Daerah Ditangkap KPK, Begini Perasaan Jokowi
Advertisement
Harianjogja.com, TANGERANG- Penangkapan kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus dugaan korupsi membuat prihatin Presiden Joko Widodo.
"Saya juga sangat sedih loh. Jangan dipikir saya senang, tengah malem tahu-tahu dapat berita, pagi-pagi dapat berita," kata Presiden Jokowi, saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (6/7/2018).
Kepala Negara mengungkapkan bahwa para bupati saat bertemu di Istana Bogor, Kamis (5/7/2018), telah blak-blakan terkait ketakutannya ditangkap KPK karena dianggap korupsi.
"Tapi yang paling takut, seperti tadi sudah disampaikan pak Ketua [APKASI], pak Presiden, sekarang ini banyak gubernur, bupati, wali kota yang ditangkap KPK. Ya, saya sampaikan hati hati, jangan main-main dengan yang namanya korupsi, suap gratifikasi. Hati hati," kata Presiden.
Presiden Jokowi mengingatkan agar kepala daerah tidak bersentuhan dengan namanya korupsi, gratifikasi dan hal lain yang berhubungan dengan masalah hukum.
"Kalau ndak bersentuhan nggak perlu yang namanya takut, nggak perlu yang namanya khawatir. Hati hati. Karena setiap bulan, setiap minggu pasti ada," kata Presiden kembali mengingatkan.
Ketua Umum APKASI Mardani H Mamingsa mengaku bangga, namun hal itu terkikis karena banyak berita yang menyebut kepala daerah ditangkap KPK.
"Dulu saya merasa bangga terpilih menjadi bupati termuda di Indonesia dalam pilkada beberapa tahun lalu. Namun setelah sekian lama menjadi bupati dan setelah menjabat ketua APKASI, saya mulai merasa kehilangan kebanggaan itu," katanya pula.
Dia menyatakan hampir setiap bulan sering mendengar dan menyaksikan berita bahwa bupati dan kepala daerah ditangkap aparat hukum karena tersangkut permasalahan.
Mardani menyebutkan bahwa berdasarkan data, sebanyak 416 bupati di seluruh Indonesia, kurang lebih 300 di antaranya bermasalah hukum atau tersangkut masalah.
"Ini sebuah angka yang fantastis dan perhatian bagi saya. Saya tidak mengerti, apakah bupati yang salah atau sistem hukum kita yang keliru," katanya pula.
Dia menegaskan bahwa ini harus menjadi introspeksi bersama. Jangan sampai muncul anggapan di tengah masyarakat bahwa menjadi bupati adalah para koruptor, sehingga orang baik dan memiliki kemampuan memimpin tidak mau lagi menjadi kepala daerah karena takut dianggap koruptor.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Maling Tinggalkan Motor Curian di Piyungan Bantul Kini Ditangkap Polisi
Advertisement
Peringati Hari Pendidikan Nasional dengan Mengunjungi Museum Dewantara Kirti Griya Tamansiswa di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Puan Maharani Ingatkan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan Semua Buruh
- Kunker di Lombok, Presiden Jokowi dan Mentan Amran Sarapan dan Gowes Bareng
- SYL Pakai Anggaran Kementan Buat Lunasi Cicilan Alphard hingga Sawer Biduan Rp100 Juta
- PM Israel Pastikan Serangan ke Rafah Terus Berjalan Tanpa Kesepakatan Sandera
- Fatwa Arab Saudi, Jemaah Haji dan Umrah Backpacker Dianggap Tidak Sah Ibadahnya
- Buruh Minta Prabowo Subianto Hapus Sistem Outsourcing
- Gacoan Trending di X Setelah Didatangi Jokowi yang Pesan Mi Level 0
Advertisement
Advertisement