Advertisement
HASIL SURVEI : Diadang Warga, Gerakan #2019GantiPresiden Makin Populer
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Gerakan 2019 Ganti Presiden yang belakangan menimbulkan kontroversi di masyarakat, berdasarkan hasil survei justru semakin populer.
Meski banyak menerima adangan atau penolakan, Gerakan #2019GantiPresiden disebut semakin populer. Lembaga survei Y-Publica menyebut, kepopuleran gerakan #2019GantiPresiden bahkan mencapai angka 70 persen.
Advertisement
"Angka ini lebih tinggi dibanding temuan survei sebelumnya pada bulan Mei 2018, yakni masih 50,3 persen," kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono saat memaparkan hasil survei yang dilakukan pada tanggal 13-23 Agustus 2018 di Bakoel Koffe, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (3/9/2018).
Menurut dia, meski makin populer di kalangan masyarakat, gerakan yang awalnya dimulai dari akar rumput ini mendapat respon berbeda-beda. Banyak yang mendukungnya, tetapi tak sedikit yang mengkritisinya.
"Sebanyak 28 persen yang menganggap sebagai gerakan bermuatan politik, 25 persen menilainya sebagai kampanye politik sebelum Pemilu. Bahkan ada 13,6 persen yang menilai gerakan itu mengarah makar," papar Rudi.
Kemudian hanya ada 8,4 persen yang menilai gerakan yang digagas oleh politisi PKS Mardani Ali Sera tersebut sebagai gerakan protes atau bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah. Bahkan kata Rudi, publik pun sudah menilai ada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang diuntungkan dengan gerakan tersebut.
"Sebanyak 32,1 persen menganggap gerakan itu menguntungkan kubu oposisi atah lawan politik Jokowi. Malah ada 24,9 persen yang menuding langsung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno sebagai pihak yang diuntungkan," sebut Rudi.
Kemudian ada 20,6 persen responden yang menilai gerakan yang dilakukan oleh partai pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno tersebut sangat menguntungkan kelompok anti Negara Keasatuan Republik Indonesia (NKRI). Dia juga menilai bahwa gerakan tersebut menguntungkan para pendukung khilafah, di mana jumlahnya mencapai 12,8 persen.
"Mayoritas [75,6 persen] menganggap gerakan itu bukan lagi sebagai ekspresi kebebasan berpendapat," kata dia.
Karena itu, meski semakin populer, gerakan tersebut juga makin ditolak oleh masyarakat. Sekitar 68,6 persen responden menolak gerakan tersebut.
"Meskipun, makin populer, tetapi sikap publik tidak setuju dengan gerakan itu justru naik, dari 67,3 persen pada survei sebelumnya menjadi 68,6 persen," tandas Roy.
Survei yang dilakukan oleh Y-Publica ini menggunakan metodologi multistage random sampling dengan jumlah responden mencapai 1.200 orang, dengan margin error 2,98 persen serta tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. Pengummpulan datanya dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Bareskrim Gerebek Pabrik Sabu di Vila Bali, 3 WNA Ditangkap
- Korlantas Uji Coba Kirim Surat Tilang via Whatsapp
- Pabrik Sepatu Bata di Purwakarta Tutup, Karyawan Ucapkan Selamat Tinggal
- Kapal KLM yang Mengangkut Sembako Tenggelam di Perairan Meranti, 9 Awak Selamat
- BMKG: Hari Ini Sebagian Besar Wilayah Indonesia Cerah!
- Suami Mutilasi Istri di Ciamis, Kementerian PPPA: Jika Depresi Segera Cari Bantuan Profesional
- Menlu Retno Soroti Kesenjangan Pembangunan Negara Anggota OKI
Advertisement
Advertisement