Advertisement
Ulah AS Bikin Tiongkok Batalkan Pembicaraan Militer dengan AS
Advertisement
Harianjogja.com, SHANGHAI-Sebagai protes terhadap keputusan AS menjatuhkan sanksi terhadap lembaga militer Tiongkok dan direkturnya, Tiongkok memanggil duta besar Amerika Serikat di Beijing dan membatalkan pembicaraan militer gabungan.
AS mengambil keputusan tersebut karena Tiongkok membeli jet tempur Rusia dan peluru kendali permukaan-ke-udara.
Advertisement
Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Zheng Zeguang memanggil Dubes Terry Branstad untuk menyampaikan "sikap tegas", kata kementerian luar negeri.
Kementerian Pertahanan Tiongkok dalam pernyataan mengatakan akan memanggil kepala Staf Angkatan Laut Shen Jinlong, yang melakukan kunjungan ke AS, dan menunda pembicaraan di Beijing antara pejabat militer Tiongkok dan AS, yang dijadwalkan pada pekan depan.
Ditambahkannya, militer Tiongkok memiliki hak mengambil langkah balasan, tanpa memberikan rincian lebih jauh.
Juru bicara kementerian Wu Qian mengatakan keputusan Tiongkok untuk membeli jet-jet tempur itu merupakan hal lumrah dan merupakan kerja sama antara negara-negara berdaulat, dan AS "tak punya hak untuk campur tangan".
Pada Kamis, Departemen Luar Negeri AS memberlakukan sanksi-sanksi atas Departemen Pengembangan Peralatan Tiongkok (EED), cabang dari militer yang bertanggung jawab atas kegiatan untuk pembelian senjata, setelah terlibat "dalam transaksi signifan" dengan Rosoboronexport, eksporter senjata utama Rusia.
Sanksi tersebut terkait dengan pembelian 10 pesawat serbu tahun 2017 dan peralatan terkait sistem peluru kendali permukaan-ke-udara s-400 tahun 2018, kata Deplu AS.
Pejabat tinggi Deplu AS mengatakan pada Sabtu, Tiongkok satu-satunya negara yang memiliki sistem rudal S-400, suatu pelanggaran terhadap undang-undang sanksi AS yang diberlakukan sebagai tanggapan atas "sikap dengki" Rusia.
Pejabat itu, yang berbicara kepada Reuters dan tak mau disebutkan jatidirinya, menyatakan sanksi-sanksi tersebut ditujukan kepada Moskow, bukan Beijing.
"Countering America's Adversaries Through Sanctions Act" (CAATSA), yang ditandatangani menjadi UU tahun 2017 menghukum Rusia karena campur tangan dalam pemilihan AS, agresi di Ukraina dan keterlibatn dalam perang saudara Suriah.
"Tiongkok satu-satunya negara di dunia yang menggunakan dua sistem itu," kata pejabat tersebut, "Kedua sistem itu sangat canggih dan sangat bernilai tinggi."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
- Ivar Jenner Bawa Indonesia Unggul 1-0 atas Irak, Tiket Olimpiade di Depan Mata
- Demo May Day Ricuh hingga Mahasiswa Luka-luka, Ini Kata Kapolrestabes Semarang
- Justin Hubner Kapten, Kelly Sroyer Starter, Sananta di Bangku Cadangan
- Laga Masih 1 Jam Lagi, Stadion Abdullah bin Khalifah Disesaki Suporter Garuda
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Advertisement
Peringati Hari Pendidikan Nasional dengan Mengunjungi Museum Dewantara Kirti Griya Tamansiswa di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Kunker Jokowi Diduga karena Menghindari Demo Hari Buruh, Istana Bilang Begini
- Polisi Tangkap 300 Demonstran Pro Palestina di New York
- Fakta-fakta Seputar Korupsi SYL yang Terungkap di Persidangan, dari Beli Mobil, Kaca Mata hingga Bayar Biduan
- Polisi Tembak Gas-Peluru Karet Saat Demo Buruh di Turki, Ratusan Orang Ditangkap
- Paus Fransiskus Kecam Industri Senjata Ambil Untung dari Kematian
- Update Harga Pangan 2 Mei: Komoditas Beras dan Bawang Putih Naik
- BMKG Pastikan Udara Panas di Indonesia Akhir-akhir Ini Bukan Heatwave, Ini Penjelasannya
Advertisement
Advertisement