Advertisement
Gara-Gara Gempa Palu, Ibu Kota Sulawesi Tengah Diusulkan Dipindah
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Ibu Kota Sulawesi Tengah diusulkan dipindah menyusul gempa bumi dan tsunami yang melanda wilayah itu.
Bencana gempa bumi dan tsunami yang disertai fenomena likuifaksi di Palu dan sekitarnya membuat sejumlah kalangan mengusulkan pemindahan pusat pemerintahan dan permukiman. Kondisi geologis Palu yang rawan menjadi pertimbangan utama.
Advertisement
Mantan Menteri Negara Urusan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Emil Salim mengatakan bahwa berdasarkan pertimbangan para ahli, salah satunya geolog J.A. Katili, Palu tidak layak dibangun sebagai Ibu Kota provinsi.
"Jadi, apakah masih layak di Palu, pertimbangannya harus benar-benar sains, bukan politik," jelasnya dalam acara diskusi di Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia, Senin (8/10/2018).
Gempa berkekuatan 7,4 skala Richter melanda Palu dan sekitarnya pada 28 September 2018. Gempa tersebut disusul tsunami dan juga likuifaksi di beberapa lokasi.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melansir, likuifaksi terjadi di tiga lokasi yakni Balaroa, Petobo, dan Kini Oge. Total area terdampak likuifaksi mencapai 427,8 hektare.
Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IAKI) Andi Renald mengungkapkan bahwa sejumlah kota di Indonesia tidak layak dibangun menjadi kota besar karena berada di lokasi rawan bencana.
Dia mencontohkan Padang dan Bengkulu juga rawan digoyang gempa karena terletak di patahan Sumatra.
"Padang juga tidak layak jadi Ibu Kota. Kalau kita terus membangun, kita seperti menaruh untuk diterjang [bencana]," jelasnya.
Kendati demikian, Andi menerangkan bahwa pemindahan pusat pemerintahan bukan pekerjaan mudah.
Dia menilai bahwa diperlukan perhitungan yang cermat sebelum hal itu dilakukan. Menurut Andi, relokasi permukiman menjadi solusi untuk menghindari potensi bencana di daerah rawan bencana.
Dia menekankan bahwa pemerintah perlu membuat zona bebas pembangunan dan menegakkan hukum secara tegas di area-area yang rawan. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi pertumbuhan permukiman yang berpotensi dihantam bencana pada kemudian hari.
Pakar Geoteknik dan Manajemen Konstruksi dari Universitas Indonesia Budi Susilo Soepandji menilai bahwa usulan untuk memindahkan Ibu Kota Sulawesi Tengah terlalu dini.
Menurutnya, pemindahan pusat pemerintahan perlu dikaji secara komprehensif, termasuk aspek pertahanan.
Palu, kata Budi, mempunyai peran penting dalam pertahanan dan pelayaran karena terletak di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Alur ini melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok.
"Dalam [aspek] pertahanan, ketika ada strike [serangan], kita harus menang," tuturnya.
Di sisi lain, fenomena likuifaksi bisa diatasi dengan dua pendekatan, yakni rekayasa sosial dan rekayasa teknik. Dalam rekayasa sosial, masyarakat harus bisa dipindahkan ke lokasi yang aman.
Pendekatan ini, menurut Budi, memerlukan upaya keras karena memindahkan masyarakat, terlebih yang memiliki kultur kedekatan dengan tempat tinggal bukan hal mudah.
Sementara itu, rekayasa teknik bisa dilakukan dengan beberapa metode, antara lain dynamic compaction dan vibroflotation.
Menurut Budi, rekayasa teknik pernah dilakukan di Indonesia untuk proyek infrastruktur seperti pelabuhan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Unik! Nangka Muda Masuk 5 Besar Penyumbang Inflasi Tertinggi di Kota Jogja
Advertisement
Jadwal Agenda Wisata Jogja Sepanjang Bulan Mei 2024, Ada Pameran Buku Hingga Event Lari
Advertisement
Berita Populer
- Orang Tua Diminta Awasi Aktivitas Anak di internet untuk Cegah Child Grooming
- Pemerintah Siapkan Aturan Perlindungan Anak di Ranah Online
- Momentum Hardiknas, Puan Ajak Dukung Kemajuan Ekosistem Pendidikan
- Ratusan Rumah Terendam Akibat Luapan Sungai Cibeureum
- Airlangga Bertemu Sekjen Cormann, Tegaskan Komitmen Percepat Proses Keanggotaan Indonesia.
- Mendagri Sebut Pilkada 2024 Telan Anggaran hingga Rp27 Triliun
- AS Mengaku Belum Mendapat Tanggapan Hamas Soal Usulan Gencatan Senjata di Gaza
Advertisement
Advertisement