Advertisement
Pengamat : Premanisme Merebak Pasca Orde Baru Tumbang
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Maraknya kasus premanisme di Tanah Air dinilai muncul karena disebabkan adanya kebebasan pasca rezim Orde Baru.
Pengamat sosial Universitas Indonesia, Devie Rahmawati menilai munculnya aksi premanisme seperti kasus Hercules yang menduduki suatu lahan disebabkan "buah" dari kebebasan yang dirasakan masyarakat selepas masa Orde Baru.
Advertisement
"Ini dikarenakan runtuhnya Orde Baru karena selepas orde baru masa reformasi menjadi masa bulan madu bagi semua organisasi. Sebab di masa kepemimpinan Orde Baru tidak memberikan kesempatan masyarakat untuk tumbuh dan berkembang," ujar Devie ketika dihubungi Antara di Jakarta pada Jumat (23/11/2018).
Selain itu, pada era setelah reformasi ketika kekerasan itu terjadi, kekerasan antarwarga terjadi karena para elit pada masa reformasi sibuk dengan kepentingan politik masing-masing sehingga tidak ada lagi yang "berkuasa".
"Justru penguasa itu sebenarnya yang mencegah premanisme atau kekerasan berbasis masyarakat lainnya," tambah Devie.
Devie menjelaskan selepas masa orde baru sebenarnya bukan hanya orang seperti Hercules yang muncul, namun perebutan lahan terjadi karena sebagai cara masyarakat untuk bertahan hidup mencari keadilan saat para elit sibuk dengan kepentingan sendiri.
Banyaknya kasus pemekaran setelah reformasi memicu konflik horizontal antar masyarakat karena persoalan lahan. Ironisnya, hal seperti itu menjadi sebuah "tren" yang mengikuti garis perubahan politik di Indonesia.
Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Barat mengamankan tokoh pemuda Hercules Rosario Marshal terkait dugaan aksi premanisme dengan modus menguasai dan mengintimidasi kepada pemilik lahan resmi.
Tindakan pidana yang dilakukan Hercules terkait dengan penangkapan 23 preman yang menguasai lahan bersertifikat dan melakukan intimidasi terhadap pemilik lahan di Kalideres Jakarta Barat pada Selasa (6/11/2018).
Diharapkan dari kasus Hercules, para aparat hukum harus lebih kokoh menegakkan aturan main untuk mencegah timbulnya aksi premanisme yang membuat masyarakat berpikir dua hingga tiga kali sebelum mengambil langkah-langkah ekstra yudisial.
"Saya yakin polisi telah melakukan aksi serupa dengan orang-orang yang dianggap mengganggu ketertiban umum dan melanggar aturan. Pengelola tidak perlu perlu menerima tawaran dari kelompok seperti Hercules untuk membantu toko atau kawasan tertentu lebih aman dan tertib," tukas Devie lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Bareskrim Gerebek Pabrik Sabu di Vila Bali, 3 WNA Ditangkap
- Korlantas Uji Coba Kirim Surat Tilang via Whatsapp
- Pabrik Sepatu Bata di Purwakarta Tutup, Karyawan Ucapkan Selamat Tinggal
- Kapal KLM yang Mengangkut Sembako Tenggelam di Perairan Meranti, 9 Awak Selamat
- Melaju ke Final, BNI Apresiasi Keberhasilan Tim Thomas dan Uber Indonesia
- BMKG: Hari Ini Sebagian Besar Wilayah Indonesia Cerah!
- Suami Mutilasi Istri di Ciamis, Kementerian PPPA: Jika Depresi Segera Cari Bantuan Profesional
Advertisement
Advertisement