Advertisement
Jusuf Kalla : Pelajaran PMP Masuk Kurikulum, Belum Tentu Semuanya Beres
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dinilai tak perlu masuk ke dalam kurikulum.
Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengatakan, mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) tidak perlu dimasukkan kembali ke dalam kurikulum mata pelajaran di sekolah, karena memberikan contoh hidup berbangsa secara langsung dinilai lebih efektif.
Advertisement
"Justru kita memberikan contoh bahwa pelaksanaan Pancasila ini begini, keadilannya begini. Tidak hanya dengan memasukkan [ke dalam] kurikulum, seakan-akan semua beres. Tidak," kata Kalla kepada wartawan, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (27/11/2018).
Ia mengatakan, pendidikan Pancasila memang penting diterapkan di sekolah, namun perlu evaluasi agar mata pelajaran tentang Pancasila itu menjadi efektif diterapkan di kehidupan bermasyarakat.
"Memang penting Pancasila itu, tapi perlu juga dievaluasi, cara bagaimana. Ya 'khan belum tentu dia diberikan lagi pelajaran [secara] massal, langsung orang semua [menjadi] baik, belum tentu," katanya.
Untuk meningkatkan kehidupan bermasyarakat berdasarkan Pancasila, dia mengatakan, hal itu cukup ditambahkan saja ke dalam mata pelajaran yang sudah ada saat ini, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan.
"Khan kita sudah lakukan itu, tetap ada khan. Karena itu muncul lagi saran tentang revolusi mental atau muncul Pancasila. Kalau terlalu banyak [pelajaran] juga khan masyarakat atau murid-murid bingung nanti," katanya.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan akan kembali memasukkan mata pelajaran PMP untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila sejak dini di lingkungan sekolah.
Terkait usul itu, Ketua MPR, Zulkifli Hasan, pun senada dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, bahwa PMP perlu dihadirkan kembali dengan menyesuaikan kondisi sekolah saat ini.
"Saya setuju namun metodenya harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Sekarang kita hilang pelajaran Pancasila dan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila alias P4," kata Hasan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- 66 Pegawai KPK Terlibat Pungli, Dua Rutan Dinonaktifkan
- Kerusakan Akibat Gempa Garut Terjadi di Empat Kabupaten, Terparah Bandung
- Perhatikan! Per 1 Mei 2024 Pengajuan Berkas Kasasi dan PK di MA Wajib Daring
- Pelatih Shin Tae-yong Diusulkan Dapat Gelar Kehormatan Warga Negara Indonesia
- Golkar Targetkan Kemenangan Pilkada 2024 di Atas 70%
Advertisement
PDIP Sleman Buka Penjaringan Calon untuk Pilkada 2024, Ini Kriterianya
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Puluhan Benda Bersejarah dari Masa Majapahit, Dikembalikan AS ke Indonesia dan Kamboja
- Ada Potensi 6 Juta Ounce Emas di Tanah Papua yang Belum Terjamah Freeport
- 2.086 Hektare Lahan di IKN Bermasalah, AHY: Kami Komunikasikan dengan DPR
- Gunung Ibu Pulau Halmahera Meletus, Abu Vulkanik Setinggi 3,5 Kilometer
- Cegah Tawuran, Polisi Bubarkan Pemuda Nongkrong
- Prediksi BMKG: Sejumlah Kota Besar Turun Hujan Hari Ini
- Pusat Riset dan Start Up Dibangun di IKN, Libatkan Stanford University
Advertisement
Advertisement