Advertisement
Kemendikbud Siapkan 2.580 Zona Pendidikan Menengah
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Melalui proses pembahasan bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menyiapkan 2.580 zona pendidikan menengah.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan zonasi pendidikan merupakan strategi jangka panjang untuk menata sistem persekolahan.
Advertisement
“Yang penting kami sempurnakan dari waktu ke waktu. Yang kurang kami perbaiki, yang sudah baik kami tingkatkan. Intinya semua solusi masalah pendidikan dalam kaitannya kebijakan di tingkat pusat nanti akan berbasis zonasi,” kata Muhadjir dalam acara jumpa media mengenai Kilas Balik Kinerja Tahun 2018 dan Program Kerja Tahun 2019 di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis (27/12/2018).
Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi menambahkan zonasi pendidikan bukan hanya untuk penerimaan peserta didik baru. Tujuan utamanya adalah untuk memeratakan kualitas layanan pendidikan di Tanah Air.
“Harapannya dengan zonasi pendidikan ini akan memperbanyak sekolah-sekolah favorit, sekolah yang berkualitas,” kata Didik.
Kemendikbud menilai dengan dijalankannya sistem zonasi, maka dukungan Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah akan semakin tepat sasaran.
“Jadi, bukan sekolah bagus saja yang dibantu, tetapi justru sekolah-sekolah yang belum berkualitas bagus yang akan diprioritaskan,” lanjut Didik.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Supriano menyatakan strategi pemerataan guru pada setiap zona akan dibahas bersama dengan berbagai pihak.
Koordinasi yang membahas strategi pelaksanaan pemerataan guru berdasarkan zona pendidikan terus dilakukan secara intens.
“Memang harus duduk bersama-sama dengan dinas pendidikan kabupaten/kota, provinsi, dan badan kepegawaian daerah. Rapat koordinasi kami laksanakan di empat region,” ujar Ano, panggilan akrab Supriono.
Muhadjir juga menyampaikan dalam rangka pemerataan pendidikan melalui zonasi, maka peranan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan Kelompok Kerja Guru (KKG) akan semakin diperkuat.
“Peranan MKKS, MGMP, dan KKG akan kami tekankan. Apalagi menangani guru dengan jumlah yang besar, sekarang ini sekitar 3,7 juta yang terdaftar, tanpa melibatkan banyak tangan itu tidak mungkin,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
- Direktur Program Trans 7 Ramaikan Bursa Pilkada Gunungkidul 2024
- Termasuk Claudia Scheunemann, Ini 23 Pemain Garuda Pertiwi di AFC Women's Cup
- Diantar Puluhan Pendukung, Roy Saputra Ambil Formulir Pendaftaran Cawawali Solo
- Selamat! Ipswich Town Promosi ke Premier League, Foto Elkan Baggott Terpampang
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Harga Tiket Rp20.000, Begini Cara Membeli Tiket KA Bandara YIA
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Dukung Semangat Kolaborasi Demi Masa Depan UMKM Indonesia, Ini yang Dilakukan Astra
- LPS Gandeng DepositoBPR by Komunal Gelar Edukasi Finansial Untuk Karyawannya
- Seleksi ASN 2024 Segera Dibuka Bulan Depan, Ada 1,2 Juta Lowongan
- Respon Ajakan Prabowo, Presiden Ingin Pertemuan Presidential Club Digelar Dua Hari Sekali
- Banjir Setinggi 3 Meter di Luwu Sulsel Sebabkan 14 Warga Meninggal Dunia
- Aturan Barang dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi, Mendag Zulhas Minta Jastiper Taati Hukum
- Otorita IKN Peroleh Hibah Kota Cerdas dari Amerika Serikat Senilai Rp31 Miliar
Advertisement
Advertisement