Advertisement
Oposisi Bangladesh Boikot Pelantikan Parlemen
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA - Anggota parlemen dari partai oposisi melancarkan aksi boikot saat upacara pelantikan sebagai aksi penolakan hasil pemilihan umum yang kembali memenangkan Perdana Menteri Sheikh Hashina untuk ketiga kalinya.
Oposisi menilai pemilihan umum yang berlangsung pada Minggu, 30 Desember lalu itu diwarnai dengan serangkaian praktik kecurangan.
Advertisement
Di antaranya tudingan intimidasi pemilih dan pengisian surat suara. Pemilihan umum juga diwarnai sejumlah aksi kekerasan yang menewaskan setidaknya 17 orang.
Tuduhan tersebut dibantah oleh Perdana Menteri Hashina dan Partai Liga Awani yang ia pimpin. Adapun aliansi pemerintah pimpinannya berhasil kemenangan dengan lebih dari 90% suara.
"Mengapa kami harus mengucapkan sumpah ketika kami menolak pemilihan ini?" kata Mirza Fakhrul Islam, sekretaris jenderal oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), dilansir Reuters, Kamis (3/1/2019).
Islam adalah satu dari tujuh anggota oposisi yang memperoleh kursi di parlemen. Sebagai tindak lanjut boikot, mereka mengajukan pelaksanaan pemilihan ulang kembali kendati sebelumnya permintaan tersebut telah ditolak oleh Komisi Pemilihan.
"Masing-masing dan setiap kandidat kami akan mengajukan kasus dengan pengadilan pemilihan di kursi mereka masing-masing menolak hasil dan membawa tuduhan penipuan suara," kata Islam.
Dugaan pelanggaran dalam pemilihan umum Bangladesh dan kekerasan yang terjadi menuai kecaman dari sejumlah pihak internasional, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa.
Human Rights Watch (HRW) yang bermarkas di New York mengungkapkan pelanggaran pada pemilihan umum Bangladesh ditandai dengan kekerasan dan intimidasi terhadap pihak oposisi menjelang pemungutan suara.
Selain itu, HRW juga memperoleh temuan penyalahgunaan undang-undang yang justru digunakan untuk membatasi kebebasan berbicara. Mereka kemudian menyerukan penyelidikan independen dan tak memihak terhadap dugaan pelanggaran pemilu.
“Laporan mengenai surat suara yang terisi, intimidasi pemilih, dan kontrol partai berkuasa atas lokasi pemungutan suara pada hari pemilihan harus ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh komisi independe,” kata Brad Adams, direktur Asia HRW.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Ratusan Juta Rupiah Dicairkan BPJS Ketenagakerjaan buat Pekerja di Kulonprogo
Advertisement
Peringati Hari Pendidikan Nasional dengan Mengunjungi Museum Dewantara Kirti Griya Tamansiswa di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- 7 Bandara di Sulawesi Ditutup Usai Gunung Ruang Kembali Erupsi, Berikut Daftarnya
- Komisaris HAM PBB Prihatin dengan Sikap Polisi AS yang Membubarkan Aksi Mahasiswa Pro Palestina
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Aksi Buruh 1 Mei: Masyarakat Diminat Hindari Kawasan Monas Jakarta
- Prihatin Atas Temuan Kuburan Maasa di Gaza, Sekjen PBB Minta Operasi militer di Rafah Dihentikan
- Pendiri Sriwijaya Air Hendry Lie Terlibat Korupsi Timah Rp217 Triliun, Begini Respons Manajemen
- Di Jakarta Ada Aksi Buruh 1 Mei, Jokowi Pilih ke NTB
Advertisement
Advertisement