Advertisement
Dana Desa Dipakai Untuk Bangun Gapura, Bupati Wonogiri Geram
Advertisement
Harianjogja.com, WONOGIRI--Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, menilai penggunaan dana desa di wilayahnya seperti tidak tepat sasaran. Hal itu disampaikannya setelah mengetahui pemerintah desa menggunakan dana desa untuk membangun gapura.
Bupati yang akrab disapa Jekek itu mengatakan dana desa itu seharusnya dimanfaatkan untuk mengatasi kesenjangan agar hasil pembangunan dirasakan merata oleh semua masyarakat. “Tapi, kenyataannya implementasi dana desa ini masih lemah. Masih ada paradigma ini dana desaku, kewenanganku,” tutur dia saat ditemui wartawan seusai sarasehan dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Wonogiri, Senin (25/2/2019).
Advertisement
Ia tak menyebutkan desa mana yang menggunakan dana desa untuk membangun gapura. Dari kasus itu Jekek berharap ada inovasi dalam tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa agar terintegrasi dengan tata kelola ABPD Kabupaten Wonogiri. Integrasi ini dalam rangka meminimalisasi jangan sampai ada kesenjangan kemiskinan yang signifikan di Wonogiri. “Saya menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 9,5 persen pada 2020. Kemiskinan ini tersebar di 251 desa dan 43 kelurahan,” terang dia.
Pada kesempatan yang sama, ia juga mendorong perangkat desa untuk menjadi motor pembangunan desa. Salah satunya dengan ikut membuat data kependudukan yang akurat. Jekek menganggap hingga saat ini belum ada basis data terpadu yang proses pembuatannya melibatkan seluruh unsur warga di desa. “Pemetaan yang klir itu kan ada di perangkat desa. Yang tahu kultur wilayah setempat kan perangkat desa. Saat dijadikan mitra pendampingan, maka saya yakin data ini mendekati objektif," katanya.
Penggunaan data yang tidak akurat menyebabkan sejumlah program pemerintah tidak tepat sasaran. “Sebagai contoh, program pengentasan RTLH [rumah tak layak huni], kemampuan pemerintah cuma mengalokasikan Rp15 juta. Kalau rumah dengan atap dan dinding belum permanen, tapi itu rumah kultur kita [bagaimana]? Ada gebyok segala macam itu dimasukkan [sebagai RTLH] lalu diberi Rp15 juta. Kira-kira semakin baik atau buruk? Dana itu jelas enggak cukup,” beber dia.
Ia menilai data semacam itu belum terintegrasi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : solopos.com
Berita Lainnya
- Peringati Dies Natalis, UT Surakarta Gelar Turnamen Futsal Tingkat Pelajar
- Breaking News! Alasan Keamanan, Laga Indonesia Vs Guinea Digelar Tanpa Penonton
- Masih Ada Seratusan Anak di Solo Tidak dan Putus Sekolah Luput dari Pendataan
- Indonesia Debutan jadi Juara 4 Piala Asia U-23, Malaysia di Posisi Buncit
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Antusiasme Pelamar Tinggi, KPU Kota Jogja Sebut Kebutuhan PPK Pilkada 2024 Telah Terpenuhi
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- AHY Akan Deklarasikan Bali sebagai Pulau Lengkap
- Heboh AstraZeneca Akui Vaksin Miliknya Memberikan Efek Samping Pembekuan Darah
- MUI Desak Mahkamah Pidana Internasional Tak Ragu Tangkap Benyamin Netanyahu
- Kepada Presiden Terpilih Prabowo, Luhut Berpesan Jangan Bawa Orang Toxic ke Kabinet
- Arab Saudi Tangkap Warganya yang Bicarakan Perang Hamas-Israel di Media Sosial
- Heboh Efek Samping AstraZeneca Sebabkan TTS, Begini Respon Menteri Kesehatan
- Pemerintah Buka Seleksi CPNS Jalur Sekolah Kedinasan, Ada 3.445 Formasi
Advertisement
Advertisement