Advertisement
TKN Jokowi Ma'ruf Ingatkan Tim Sukses Jangan Lakukan Pembodohan Hanya Demi Menang Pilpres
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Munculnya kampanye hitam yang dilakukan ibu-ibu anggota Partai Emak-Emak Pendukung Prabowo-Sandi (PEPES) di Karawang, Jawa Barat, beberapa hari lalu membuat Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin mengimbau semua pihak untuk tetap santun dalam berpolitik.
Juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Lena Maryana Mukti berpesan agar tim sukses tidak menebar kebencian dan kampanye hitam saat berkampanye menjelang Pemilu serentak 2019.
Advertisement
Dalam video yang tersebar luas di dunia maya, Ibu-ibu itu mendatangi rumah-rumah warga dan menyampaikan bahwa jika Jokowi kembali terpilih maka tidak akan ada lagi adzan di masjid-masjid, perempuan tidak boleh lagi pakai kerudung, dan perkawinan sesama jenis akan dilegalkan.
Lena menjelaskan, dalam setiap kampanye seharusnya rekam jejak dan programlah yang harus dititikberatkan. "Tidak perlu menjelek-jelekkan yang lain karena kampanye hitam kan dilarang," ucap Lena, Selasa (26/2/2019).
Dia berharap kasus itu murni akibat ketidaktahuan dan tidak ada kaitannya dengan politik karena dalam kampanye, terutama "door to door", yang dikedepankan haruslah kelebihan, rekam jejak, dan program pasangan calon, bukan saling menyebarkan kejelakan para kandidat.
"Kami juga mengingatkan secara internal di TKN, ketika kampenye tidak perlu menjelek-jelekkan lawan, tetapi sampaikan program-program yang diusung oleh pasangan calon yang kita dukung," tegasnya.
Menurut dia, tim kampanye tidak perlu melakukan pembodohan dan pembohongan kepada masyarakat dengan tujuan sekadar ingin menang.
"Pak Jokowi selalu mengatakan, ketika kalian kampanye yang diadu adalah program, rekam jejak, dan integritasnya. Bukan menjelek-jelekkan pihak lawan," kata Lena.
Sementara itu, pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menyebutkan bahwa kampanye ibu-ibu di Karawang itu tidak berdasar dan hanya bertujuan untuk merusak citra pasangan calon nomor urut 01.
"Itu fitnah dan kampanye hitam yang keji menurut saya. Siapa pun yang melakukan kampanye hitam itu layak dikutuk ramai-ramai. Pasangan mana pun," ujarnya.
Jika benar PEPES merupakan bagian dari BPN Prabowo-Sandi, Adi berpendapat, kubu Prabowo-Sandi seharusnya bertanggung jawab dengan mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada publik.
"Harus punya kerendahan hati untuk mengakui, minta maaf. Karena itu kesalahan yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Kecuali ini memang disengaja, itu tidak bisa dimaafkan," ujar Adi.
Adi juga menyarankan TKN untuk memaafkan perbuatan emak-emak ini untuk sedikit mendinginkan suasana.
"Siapa tahu dengan budaya memaafkan ini, pemilu kita akan jadi enggak menyeramkan. Saya kira TKN sebagai pihak yang terzalimi, harus memulai, bahwa sekalipun disakiti tetap harus memaafkan. Siapa tahu dengan kedewasaan berpolitik seperti itu justru simpatik itu akan semakin mengalir," tutur Adi.
Pilpres 2019 diikuti pasangan calon capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, dan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Pemda DIY Didorong Implementasikan Pelayanan Publik Berbasis HAM
Advertisement
Jadwal Agenda Wisata Jogja Sepanjang Bulan Mei 2024, Ada Pameran Buku Hingga Event Lari
Advertisement
Berita Populer
- Orang Tua Diminta Awasi Aktivitas Anak di internet untuk Cegah Child Grooming
- Pemerintah Siapkan Aturan Perlindungan Anak di Ranah Online
- Momentum Hardiknas, Puan Ajak Dukung Kemajuan Ekosistem Pendidikan
- Ratusan Rumah Terendam Akibat Luapan Sungai Cibeureum
- Mendagri Sebut Pilkada 2024 Telan Anggaran hingga Rp27 Triliun
- AS Mengaku Belum Mendapat Tanggapan Hamas Soal Usulan Gencatan Senjata di Gaza
- Gabung Afsel, Turki Ajukan Kejahatan Genosida Israel ke Mahkamah Internasional
Advertisement
Advertisement