Advertisement
Ombudsman Nyatakan Masih Ada Instansi Nekat Lakukan Pungli
Advertisement
Harianjogja.com, PALEMBANG--Ketua Ombudsman Profesor Amzulian Rifai menyatakan masih ada laporan bahwa instansi hingga saat ini melakukan pungutan liar atau korupsi terutama dalam pelayanan publik.
"Bahkan korupsi dalam pelayanan publik tersebut terkesan diciptakan karena antrean begitu panjang tanpa menambah loket pelayanan," kata dia kepada wartawan di sela-sela seminar internasional Ombudsman di Palembang, Senin (11/3/2019).
Advertisement
Oleh karena itu pihaknya terus berupaya agar pelayanan umum semakin baik dengan melakukan pembinaan. Saat ini hampir semua sektor mengalami disrupsi akibat perubahan teknologi yang begitu cepat.
Dalam upaya mengatasi perubahan tersebut maka dibutuhkan kesiapan semua pemangku kepentingan.Apalagi disrupsi dalam pelayanan publik amat signifikan dampaknya mengingat pelayanan publik merupakan hak warga negara dan kewajiban pemerintah.
Menurut dia, disrupsi terjadi saat masyarakat mendambakan pelayanan publik yang berkualitas, murah, cepat dan terjangkau sekaligus kebutuhan terus berkembang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dalam pengembangan pelayanan diarahkan pada pemanfaatan teknologi dan informasi. Dalam konteks ini pemerintah perlu menyadari pentingnya memahami kebutuhan masyarakat.
Masyarakat harus ditempatkan sebagai subyek dalam pembentukan regulasi sehingga pada saat regulasi diberikan tidak terjadi resistensi. "Standar pelayanan harus jelas karena itu sangat dibutuhkan masyarakat. Bukan itu saja dengan standar pelayanan yang jelas maka dapat menekan terjadinya korupsi," katanya.
Sementara Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengatakan, pertemuan melalui seminar ini sebagai upaya perbaikan pelayanan pada masyarakat. Apalagi bila pelayanan yang baik maka tingkat kesejahteraan warga akan meningkat pula.
Pelayanan memang menjadi kewajiban pemerintah sehingga untuk meningkatkan itu semua perlu didukung semua pihak. Dalam acara seminar internasional itu juga diberikan penghargaan kepada provinsi, kabupaten dan kota yang memberikan pelayanan dan kepatuhan serta kompetensi tertinggi pada 2018. Provinsi yang mendapat penghargaan itu yakni Sulawesi Tengah, Kota yaitu Bogor, Kabupaten Banyumas, Gunung Kidul dan Bantul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Mangsa Seekor Ayam, Ular Sanca 2,5 Meter Dievakuasi Petugas Damkarmat di Pundong
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Arab Saudi Tangkap Warganya yang Bicarakan Perang Hamas-Israel di Media Sosial
- Heboh Efek Samping AstraZeneca Sebabkan TTS, Begini Respon Menteri Kesehatan
- Pemerintah Buka Seleksi CPNS Jalur Sekolah Kedinasan, Ada 3.445 Formasi
- Pilpres 2024 Usai, Anis Ajak Masyarakat Aceh Lanjutkan Perjuangan Perubahan
- Balas Serangan KKB Papua, Brimob dan Kopassus Diterjunkan
- Janji Tak Akan Intervensi Pembentukan Kabinet Prabowo, Jokowi: Kalau Usul Boleh
- Siap-Siap! Seleksi CPNS 2024 Segera Dibuka Mulai Bulan Depan, Cek Jadwal dan Formasinya
Advertisement
Advertisement