Advertisement
Protes Sikap Trump atas Golan, Sejumlah Negara Isolasi AS
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Sejumlah negara mengisolasi Amerika Serikat di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangs dalam sidang Rabu (27/3/2019). Berbagai pernyataan protes dikemukakan menyusul pengakuan Presiden Donald Trump atas kedaulatan Israel di Dataran Tinggi Golan.
Melalui surat yang berisi permintaan pertemuan sidang, Suriah selaku pemilik sah Dataran Tinggi Golan menyebutkan bahwa keputusan AS merupakan "pelanggaran terang-terangan" terhadap resolusi DK PBB.
Advertisement
Sementara sekutu Suriah, Korea Utara, mengeluarkan pernyataan yang mendukung "perjuangan pemerintah Suriah dan penduduknya untuk mengambil kembali Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel."
Israel merebut Dataran Tinggi Golan dari Suriah dalam perang Timur Tengah 1967 dan mencaploknya pada 1981. Adapun 15 anggota DK PBB saat itu langsung mengeluarkan resolusi penolakan yang menyatakan bahwa aneksasi Israel "batal demi hukum dan tanpa efek hukum internasional."
Duta Besar Inggris untuk PBB Karen Pierce mengatakan bahwa keputusan AS bertentangan dengan resolusi tahun 1981, sementara Wakil Duta Besar Rusia Vladimir Safronkov mengatakan Washington telah menganggu stabilitas di Timur Tenggah dengan pengakuan kontroversial itu.
Sejumlah negara Eropa yang menjadi anggota DK PBB seperti Inggris, Jerman, Belgia dan Polandia mengemukakan keprihatinan yang lebih luas. Mereka memperingatkan soal konsekuensi lebih besar terhadap kawasan akibat pengakuan aneksasi ilegal tersebut.
Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin (25/3/2019) menandatangani sebuah proklamasi yang berisi pengakuan resmi AS bahwa Golan adalah milik Israel.
Mengutip Reuters, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan pada Rabu kemarin bahwa keputusan Washington bertujuan untuk membantu menyelesaikan konflik Israel-Palestina dengan menghilangkan ketidakpastian.
Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar dan Kuwait pada hari Selasa mengkritik keputusan AS. Mereka menegaskan bahwa wilayah itu merupakan bagian dari tanah Arab.
Dewan Keamanan PBB telah mengerahkan pasukan penjaga perdamaian bernama UNDOF pada tahun 1974 untuk memantau gencatan senjata antara Suriah dan Israel di Dataran Tinggi Golan, terdapat lebih dari 800 pasukan AS yang bertugas untuk misi tersebut.
Berkaitan dengan keputusan ini, diplomat AS Rodney Hunter mengemukakan bahwa memberi tahu bahwa keputusan Washington soal Dataran Tinggi Golan tidak memengaruhi misi penjaga perdamaian.
"UNDO terus memiliki peran penting yang dimainkan dalam menjaga stabilitas antara Israel dan Suriah. Yang terpenting adalah zona penyangga yang bebas dari setiap kehadiran atau kegiatan militer," katanya di hadapan DK PBB.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Pemda DIY Kirim Nama Calon Pj Wali Kota Jogja dan Pj Bupati Kulonprogo ke Kemendagri
Advertisement
Jadwal Agenda Wisata Jogja Sepanjang Bulan Mei 2024, Ada Pameran Buku Hingga Event Lari
Advertisement
Berita Populer
- Orang Tua Diminta Awasi Aktivitas Anak di internet untuk Cegah Child Grooming
- Pemerintah Siapkan Aturan Perlindungan Anak di Ranah Online
- Momentum Hardiknas, Puan Ajak Dukung Kemajuan Ekosistem Pendidikan
- Mendagri Sebut Pilkada 2024 Telan Anggaran hingga Rp27 Triliun
- AS Mengaku Belum Mendapat Tanggapan Hamas Soal Usulan Gencatan Senjata di Gaza
- Gabung Afsel, Turki Ajukan Kejahatan Genosida Israel ke Mahkamah Internasional
- Turki Stop Perdagangan dengan Israel. Buntut Pengiriman Bantuan ke Gaza Terhambat
Advertisement
Advertisement