Advertisement
Daftar Tunggu Haji di Sulsel Capai 42 Tahun, Sulbar 32 Tahun
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Daftar tunggu keberangkatan haji yang sangat lama menjadi salah satu tantangan dan persoalan penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air. Revisi terhadap UU Haji dan Umroh diharapkan bisa menyelesaikan masalah tersebut.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily setelah menyampaikan materi Pembekalan Terintegrasi Petugas Haji Arab Saudi Tahun 1440 H / 2019 M di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Kamis (25/4/20190, mengatakan daftar tunggu jamaah berangkat yang sangat lama menjadi tantangan tersendiri penyelenggaraan haji.
“Di Sulawesi Selatan daftar tunggunya sampai 42 tahun, di Sulawesi Barat juga sudah sampai 32 tahun,” katanya.
Rata-rata dalam satu tahun sebanyak 400 orang mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji.
Maka pihaknya berharap dengan adanya revisi terhadap UU Haji dan Umroh persoalan itu bisa dicari jalan tengahnya.
“Sebetulnya UU-nya sendiri baru disahkan sekitar 2 minggu yang lalu jadi penomorannya masih di Setneg tapi aturan peralihannya akan bisa berlaku 2 tahun setelah UU diundangkan,” katanya.
Ace mengatakan UU tersebut penting karena mengatur soal adanya skala prioritas bagi usia lansia 65 tahun ke atas, juga bagi disabilitas yang sebelumnya tidak diatur di dalam UU Haji.
“Dalam UU itu tidak mengatur secara detail tapi hanya menyebutkan norma bahwa skala prioritas 65 tahun ke atas, ini kita harapkan akan menjadi solusi,” katanya.
Meskipun harus ada aturan turunan kata dia yang mengatur teknis pengalokasian jatah keberangkatan bagi jamaah haji yang telah memasuki usia 65 tahun ke atas.
Di sisi lain UU itu juga secara tegas mengatur selain haji juga umroh yang selama ini tidak diatur dalam UU manapun.
“UU juga mengatur adanya kepastian hukum
tentang jamaah haji daftar tgu yang meninggal dan bisa diberikan kepada ahli waris yang didaftarkan sendiri oleh jamaah haji tersebut,” katanya.
UU juga mengatur kepastian adanya partisipasi masyarakat terkait dengan KBIH.
Di samping itu, RUU ini juga mengatur jemaah haji furoda atau jemaah yang mendapat kuota dari hadiah Kerajaan Arab Saudi. Kategori ini akan dimasukkan ke dalam kuota haji khusus. Sehingga dalam keberangkatannya harus melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
- PDIP Gunakan KomandanTe, Dua Caleg PDIP Terpilih Karanganyar Batal Dilantik
- 18.726 Peserta Ikuti UTBK-SNBT di UGM, Tes Berlokasi di 14 Titik-Dibagi 2 Sesi
- Duduki 36 Kursi DPRD, Ini Caleg PDIP Peraih Suara Terbanyak di Boyolali
- Bukan hanya Hubner, Rizky Ridho juga Absen di Play Off Timnas U-23 Vs Guinea
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Advertisement
Jadwal Agenda Wisata Jogja Sepanjang Bulan Mei 2024, Ada Pameran Buku Hingga Event Lari
Advertisement
Berita Populer
- Mendagri Sebut Pilkada 2024 Telan Anggaran hingga Rp27 Triliun
- AS Mengaku Belum Mendapat Tanggapan Hamas Soal Usulan Gencatan Senjata di Gaza
- Gabung Afsel, Turki Ajukan Kejahatan Genosida Israel ke Mahkamah Internasional
- Turki Stop Perdagangan dengan Israel. Buntut Pengiriman Bantuan ke Gaza Terhambat
- Jokowi Apresiasi Perjuangan Garuda Muda di Piala Asia U-23/2024
- Prancis Kecam Serangan Drone Israel k Konvois Bantuan Kemanusiaan Yordania di Gaza
- AHY Akan Deklarasikan Bali sebagai Pulau Lengkap
Advertisement
Advertisement