Advertisement
Pengamat Tata Kota Ini Tak Setuju Ibu Kota Dipindah ke Luar Jawa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Pemindahan ibu kota ke luar pulau Jawa untuk saat ini dinilai belum mendesak.
Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai, belum ada aspek urgensi untuk memindahkan ibu kota negara ke luar DKI Jakarta ataupun Pulau Jawa.
Advertisement
Apalagi kalau alasan pemerintah memindahkan ibu kota negara hanya karena arus kendaraan kerap macet, sering banjir, serta padatnya penduduk di Pulau Jawa.
"Secara umum, sebenarnya argumentasinya atau alasan yang dikemukan itu, saya tidak setuju. Kalau latar belakangnya karena macet atau banjir, bahkan karena urbanisasi justru menurut saya tidak tepat," ujar Nirwono kepada Suara.com-jaringan Harianjogja.com, Selasa (30/4/2019) malam.
Nirwono meyakini, DKI Jakarta yang kekinian menjadi ibu kota negara, memPunyai kemampuan untuk membenaHi persoalan seperti macet maupun banjir.
Soal maraknya urbanisasi ke Jakarta, Nirwono menilai hal tersebut masih bisa diredam dengan upaya pemerataan pusat-pusat kegiatan pemerintahan di Pulau Jawa.
"Jadi yang dicari itu akar persoalannya dari atas ke bawah, kemudian di selesaikan. Kalaupun ibu kota negara dipindahkan, bukan berarti persoalan seperti macet dan banjir jakarta selesai pula,” tuturnya.
Nirwono juga menyoroti dana pemindahan ibu kota negara yang ditaksir mencapai Rp 400 triliun. Menurutnya, ketimbang membangun ibu kota baru, lebih baik dana itu didistribusikan ke sejumlah daerah penyangga Jakarta.
Ia mengatakan, kalau dana itu diberikan kepada sejumlah daerah yang warganya kerap melakukan urbanisasi ke Jakarta, maka persoalan kepadatan penduduk serta kemacetan kendaraan di Jakarta bisa teratasi.
"Misalnya diberikan ke Bandung Jawa Barat, Semarang Jawa Tengah, Surabaya Jawa Timur sehingga warga di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sudah tidak perlu lagi pendatanganya datang ke Jakarta. Karena di masing provinsi sudah ada kegiatan ekonomi," kata dia.
Tak hanya itu, Nirwono menyarankan seharusnya pemerintah juga berani mendistribusikan pembangunan ke luar Pulau Jawa misalnya Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua.
Ia menyayangkan kalau dana pemindahan ibu kota itu ditaksir Rp 323 Triliun atau Rp 466 Triliun. Sebab, dana itu terbuang sia-sia tanpa ada hasil pemerataan pembangunan.
”Misalnya, ibu kota negara dipindah ke Pulau Kalimantan. Susah orang Sumatera berbondong-bondong pindah ke Kalimantan. Atau orang Papua pindah ke Kalimantan,” tuturnya.
Sebelumnya, Jokowi memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Pulau Jawa.
Hal tersebut merupakan respons atas tiga usulan alternatif dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rapat terbatas membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).
Tiga alternatif yang diusulkan kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro ialah, pertama, ibu kota tetap di Jakarta dan akan dibuat distrik khusus untuk pemerintahan di sekitar Istana Presiden, kawasan Monas, dan sekitarnya.
Alternatif kedua, ibu kota dipindahkan dari Jakarta tapi berada di daerah satelit, yakni Bogor, Depok, Tangerang, atau Bekasi.
Sementara alternatif ketiga yakni memindahkan ibu kota langsung ke luar Pulau Jawa.
"Kalau masih berpikir tiga alternatif tadi, kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak," ujar Jokowi dalam rapat.
Jokowi mengatakan, alasan pemindahan tersebut bukan karena Jakarta sudah tak laik, melainkan Pulau Jawa keseluruhan.
Berdasarkan data, total penduduk di Pulau Jawa sudah 57 persen dari total 267 juta jiwa di Indonesia.
Sementara total penduduk di Pulau Sumatera sebesar 21 persen; Kalimantan 6 persen; Sulawesi 7 persen; Palua dan maluku 3 persen dari total penduduk Indonesia.
"Jawa sudah 57 persen penduduknya, apa mau bertambah lagi? Di luar Jawa masih kecil. Soal kemacetan juga bukan hanya di Jakarta, tapi banyak daerah di Jawa,” terangnya.
Belum lagi degradasi sosial yang sudah menajam. Degradasi sosial adalah penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan.
"Soal kemacetan kronis itu kan bukan hanya di Jakarta, di Pulau Jawa, pemandangan kemacetan sudah kita lihat, kemudian di sejumlah titik di Pantura, utamanya. Kedua, degredasi sosial di sini sudah kelihatan semakin tajam," kata dia.
Mengenai banjir juga jadi alasan Jokowi memilih luar Pulau Jawa sebagai alternatif lokasi ibu kota baru.
"Banjir setiap musim hujan menjadi ancaman di Jakarta. Sementara pada musim kemarau, air bersih hanya 2 persen dari total kebutuhan. Pencemaran alam juga banyak di Jawa. Sungai-sungai di Pulau Jawa merupakan 10 sungai yang paling tercemar di dunia,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Jadwal KRL Solo Jogja Jumat 3 Mei 2024, Berangkat dari Stasiun Palur Solo
Advertisement
Peringati Hari Pendidikan Nasional dengan Mengunjungi Museum Dewantara Kirti Griya Tamansiswa di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Polisi Tangkap 300 Demonstran Pro Palestina di New York
- Fakta-fakta Seputar Korupsi SYL yang Terungkap di Persidangan, dari Beli Mobil, Kaca Mata hingga Bayar Biduan
- Polisi Tembak Gas-Peluru Karet Saat Demo Buruh di Turki, Ratusan Orang Ditangkap
- Paus Fransiskus Kecam Industri Senjata Ambil Untung dari Kematian
- Update Harga Pangan 2 Mei: Komoditas Beras dan Bawang Putih Naik
- BMKG Pastikan Udara Panas di Indonesia Akhir-akhir Ini Bukan Heatwave, Ini Penjelasannya
- Peringati Hardiknas Terakhir, Mendikbud Nadiem Ingin Merdeka Belajar Terus Dilanjutkan
Advertisement
Advertisement