Advertisement
KPK Ungkap BUMN Rawan Dipengaruhi Pengusaha, Anggota DPR, Hingga Menteri
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rawan dipengaruhi dan ditekan oleh pihak luar seperti menteri, pengusaha, dan anggota dewan.
Akibatnya, pejabat khususnya para direksi dari BUMN tidak bisa leluasa dalam mengambil kebijakan. Kepala Satuan Tugas Sumber Daya Alam dan Pangan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, Dedi Hartono mengatakan, kerap kali jajaran direksi BUMN mendapat intervensi baik dari swasta maupun anggota dewan, bahkan dari seorang menteri.
Advertisement
Dia mencontohkan kasus yang menimpa Sofyan Basir, Direktur Utama nonaktif PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Dari penyidikan KPK, pertemuan-pertemuan antara Sofyan dengan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, eks Ketua DPR Setya Novanto, eks Sekjen Golkar Idrus Marham, dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd. Johanes Budisutrisno Kotjo, adalah batu sandungan bagi Sofyan mengingat pertemuan dilakukan terlihat tidak wajar.
“Cukup banyak [intervensi], mungkin yang ketangkap ini yang tidak terendus oleh kita atau dari PLN sendiri tidak mau terbuka,” katanya.
Dari Bandung, Jawa Barat, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memastikan terus mendalami peran mantan Dirut PLN Sofyan Basyir.
Basaria menyatakan masih fokus pada pemanggilan saksi-saksi yang mengetahui peran Sofyan Basyir terlebih dahulu. “Masih pemanggilan saksi-saksi,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Senin (29/4).
Karena masih mendalami kesaksian dari pihak lain, jelasnya, KPK belum berencana memeriksa tersangka Sofyan Basyir dalam waktu dekat ini. “Belum [ada rencana memanggil Sofyan Basyir],” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Sasongko memaparkan tingginya risiko suap dalam skema penunjukan langsung.
Oleh sebab itu, TII merekomendasikan agar sistem dan mekanisme penunjukan langsung harus benar-benar dibenahi dan dilengkapi dengan sistem seleksi yang ketat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Usulan Presidential Club Prabowo Didukung Zulkifli Hasan
- Kepala Rutan Nonaktif KPK Ajukan Praperadilan Kasus Pungli
- Sidang Sengketa Pilpres, Hakim Ingatkan Tegur Ketua KPU Agar Tidak Tertidur
- Gelombang Panas Melanda Asia, Ini Dampaknya di Indonesia Menurut BMKG
- Viral Tawaran Jadi Buzzer Bea Cukai dengan Tarif Rp100 Juta Per Video, Berikut Klarifikasi dari DJBC
Advertisement
KPU Bantul Berharap Ada Bakal Calon yang Daftar Lewat Jalur Perseorangan pada Pilkada 2024
Advertisement
Grand Rohan Jogja Hadirkan Fasilitas Family Room untuk Liburan Bersama Keluarga
Advertisement
Berita Populer
- Indonesia Kecam Serangan Militer Israel ke Rafah
- Waspada! Marak Penipuan dengan Modus Mengirimkan Email Palsu
- Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Mataram dan Bali, Warga Berhamburan
- Gunung Ibu Halmahera Erupsi, Lontarkan Abu Ketinggian 2 Kilometer
- Tak Lagi Dianggap Bagian dari PDI Perjuangan, Begini Respons Jokowi
- Wacana Prabowo-Gibran Tambah Kementerian, Pakar: Harus Ubah Regulasi
- Desak Israel Berhenti Menyerang Rafah, China: Itu Kejahatan Kemanusian
Advertisement
Advertisement