Advertisement
Upaya Kemenangan Inkonstitusional Seperti People Power Diyakini Tak Akan Berhasil
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Upaya inkonstitusional dalam Pemilu diyakini tidak akan berhasil. Pakar pemilu sekaligus Peneliti Senior Perludem Didik Supriyanto berpendapat bahwa kemungkinan keberhasilan langkah-langkah inkonstitusional dalam Pemilu, kebanyakan tak menghasilkan apa-apa.
Menurutnya, kedewasaan berpolitik dapat diukur dari kemampuan para pelaku mengikuti ketentuan legal-formal. Sebab itulah, langkah seperti people power atau pengumpulan massa untuk menuntut sesuatu dari Pemilu, seharusnya ditempatkan dalam ekspresi politik semata.
Advertisement
"Kita memang tidak bisa menghentikan atau melarang orang mengekspresikan sikap politiknya. Tapi tetap aturan main harus ditaati," ungkap Didik kepada Bisnis.com jaringan Harianjogja.com, Kamis (2/5/2019).
Andaikata nanti benar ada sengketa dari kedua kubu Pilpres 2019, dirinya mengimbau keduanya memperhatikan dan mengikuti segala aturan sesuai konstitusi. Di samping ada pengumpulan massa yang sifatnya ekspresi berpolitik saja.
Sebab itulah, Didik menjelaskan apabila memegang teguh konstitusi secara benar, beberapa wacana yang bergulir dalam Pilpres 2019 untuk membuat skenario kemenangan inkonstitusional kemungkinan berhasilnya dapat dikatakan mustahil.
Contohnya, pertama, wacana kecurangan. Sesuai konstitusi, perlu dilihat secara objektif bahwa kecurangan yang kecil dan tidak melebihi selisih suara, tidak dapat membatalkan hasil pemilu.
"Karena disitulah menunjukkan kedewasaan politik kita. Bahwa pemilu itu ada menang, ada kalah. Bahwa kecurangan itu ada, tapi ada yang bisa ditolerir, ada yang tidak. Ada yang signifikan terhadap perolehan suara, ada yang tidak," jelas Didik.
Kedua, rekomendasi diskualifikasi salah satu pasangan calon. Menurut Didik, perlu dilihat lagi alasan dan argumentasinya secara jelas. Bukan hanya sekadar demi berpihak pada pasangan calon lain.
Ketiga, jangan ada lagi pihak yang menyesatkan masyarakat dengan membuat penerjemahan konstitusi tanpa dasar. Sebab, beberapa pihak mempertanyakan kembali syarat pemenang Pilpres lewat Pasal 6A ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi:
(i) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum; dan
(ii) dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.
Menurut Didik, tafsir pasal yang telah ditetapkan oleh Putusan MK nomor 50/PUU-XII/2014 ini, jangan sampai digunakan sebagai alat mendidik masyarakat menentang konstitusi.
"Itu bisa [digunakan] kalau pasangan calon [yang maju ke Pilpres] lebih dari dua. Kalau pasangan calonnya hanya dua, berlaku mayoritas mutlak 50 plus 1. Itu sudah dijelaskan oleh MK pada 2014. Lagi pula pasal lain juga ada yang menjelaskan. Jadi jangan [beedasarkan] satu pasal saja, harus dibaca lengkap," ujar Didik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Ratusan Juta Rupiah Dicairkan BPJS Ketenagakerjaan buat Pekerja di Kulonprogo
Advertisement
Peringati Hari Pendidikan Nasional dengan Mengunjungi Museum Dewantara Kirti Griya Tamansiswa di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- TNI AL Gagalkan Penyelundupan 1 Kilogram Sabu dan Ratusan Butir Ekstasi di Wilayah Perbatasan
- Badan Geologi Ungkap Kegempaan Gunung Ibu Meningkat Signifikan
- 7 Bandara di Sulawesi Ditutup Usai Gunung Ruang Kembali Erupsi, Berikut Daftarnya
- Komisaris HAM PBB Prihatin dengan Sikap Polisi AS yang Membubarkan Aksi Mahasiswa Pro Palestina
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Aksi Buruh 1 Mei: Masyarakat Diminat Hindari Kawasan Monas Jakarta
- Prihatin Atas Temuan Kuburan Maasa di Gaza, Sekjen PBB Minta Operasi militer di Rafah Dihentikan
Advertisement
Advertisement