Advertisement
Wapres Ikut Komentar, Dari Tim Hukum Nasional Sampai Kasus Bachtiar Nasir
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Rencana Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) membentuk Tim Hukum Nasional terkait dengan merebaknya ujaran kebencian di media sosial harus dilihat sebagai upaya penegakan hukum. Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Menurut JK, seiring perkembangan teknologi maka tidak semua hal bisa dijangkau oleh hukum karena belum diatur.
Advertisement
"Karena itu orang-orang yang membuat hoaks, mencerca, maka kalau melanggar hukum harus mendapatkan ganjaran hukum," kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (7/5/2019).
Meski begitu, JK menyebutkan tidak semua kritik merupakan pelanggaran hukum. Hanya ujaran kebencian dan menghasut yang akan dikenai hukuman.
Pemerintah, menurut JK, akan terus mengedepankan kebebasan berpendapat. Termasuk menjaga kebebasan pers.
"Enggak [tidak ada aturan baru], sudah ada semua [termasuk] aturan tentang media tetapi ada batasannya juga [sesuai aturan]," katanya.
Dia menyebutkan dalam hukum, maka tidak ada orang yang disasar secara khusus. Aturan akan menyasar kepada semua warga negara.
"Ya, namanya hukum tidak pernah mengatakan hanya berlaku untuk tokoh. Siapa saja [bisa dihukum]," ujarnya.
Kasus Bachtiar Nasir
Sementara itu, terkait penetapan tersangka Bachtiar Nasir, JK menilai itu sebagai upaya penegakan hukum biasa. Penegakan hukum oleh kepolisian bukan merupakan kriminalisasi ulama.
"Siapa saja apakah pedagang, orang biasa, ustaz, siapa saja kalau dia melanggar ya [ditindak]. Bahwa kebetulan ada ustaz begitu [ya dihukum]," katanya.
Bachtiar diketahui mengelola dana sumbangan masyarakat sekitar Rp3 miliar di rekening Yayasan Keadilan untuk Semua (YKUS). Dana tersebut diklaim Bachtiar digunakan untuk mendanai Aksi 411 dan Aksi 212 pada tahun 2017 serta untuk membantu korban bencana gempa di Pidie Jaya, Aceh dan bencana banjir di Bima dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.
Namun, polisi menduga ada pencucian uang dalam penggunaan aliran dana di rekening yayasan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
- Kondisi Jalan Gelap, Pengendara Motor Meninggal seusai Tabrak Truk di Sragen
- Strategi Bata Tutup Pabrik Disebut Kurang Tepat di Tengah Pertumbuhan Industri
- Tak Penuhi Rekomendasi OJK, Izin Usaha PT Tani Fund Madani Indonesia Dicabut
- Unesco Menetapkan Tiga Warisan Dokumenter RI sebagai Memory of The World
Berita Pilihan
- Ayah Perkosa Anak Kandung di Serang, Kementerian PPPA Turun Tangan
- KPU Purworejo Digugat ke PTUN Oleh Caleg Nasdem
- Usulan Presidential Club Prabowo Didukung Zulkifli Hasan
- Kepala Rutan Nonaktif KPK Ajukan Praperadilan Kasus Pungli
- Sidang Sengketa Pilpres, Hakim Ingatkan Tegur Ketua KPU Agar Tidak Tertidur
Advertisement
Top 7 News Harianjogja.com Kamis 9 Mei 2024: Masalah Sampah, Keracunan Massal, hingga Indonesia Vs Guinea
Advertisement
Grand Rohan Jogja Hadirkan Fasilitas Family Room untuk Liburan Bersama Keluarga
Advertisement
Berita Populer
- Waspada! Marak Penipuan dengan Modus Mengirimkan Email Palsu
- Gunung Ibu Halmahera Erupsi, Lontarkan Abu Ketinggian 2 Kilometer
- Tak Lagi Dianggap Bagian dari PDI Perjuangan, Begini Respons Jokowi
- Wacana Prabowo-Gibran Tambah Kementerian, Pakar: Harus Ubah Regulasi
- Desak Israel Berhenti Menyerang Rafah, China: Itu Kejahatan Kemanusian
- Semeru Kembali Erupsi Setinggi 600 Meter dari Puncak Gunung
- BMKG Ingatkan Potensi Hujan Deras dan Angin Kencang Hari Ini
Advertisement
Advertisement