Advertisement
Pendukung Jokowi dan Prabowo Diprediksi Cair. Ini Sebabnya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Adanya wacana partai politik seperti PAN dan Demokrat yang pindah haluan koalisi membuat komposisi koalisi pendukung pemerintah dan pendukung oposisi diprediksi semakin cair. Hal ini tercermin dari pertemuan para elit parpol tersebut dengan capres petahana Joko Widodo.
Peneliti Politik LIPI Aisah Putri Budiarti menjelaskan bahwa pemerintah presidensial memang membutuhkan dukungan parlemen yang tinggi, setidaknya 50% agar pemerintahan efektif. Tetapi, bukan berarti parpol pendukung pemerintah harus mendominasi hingga memunculkan 'koalisi gendut' di parlemen.
"Idealnya dalam konteks Indonesia, koalisi dan oposisi tidak ditentukan jumlah atau persentase yang harus imbang. Tetapi, menurut saya, seharusnya diikat berdasarkan koalisi gagasan dan ideologi, atau setidaknya koalisi saat Pemilu, sehingga ikatan partai didasari bukan karena alasan pragmatisme," jelas Putri kepada Bisnis, Jumat (10/5/2019).
Sebab itulah, Putri bisa memahami apabila TKN Jokowi-Ma'ruf cenderung santai menanggapi bergabungnya PAN dan Demokrat. Menurut Putri, ada dua alasan.
Pertama, secara komposisi jumlah di parlemen, koalisi partai TKN sudah menguasai sekitar 60% kursi, bahkan empat dari lima pimpinan DPR berpotensi diduduki oleh parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Yaitu PDIP, Golkar, PKB, dan NasDem.
Kedua, parpol koalisi yang sejak awal mendukung Jokowi-Maruf, tentu 'agak terganggu' posisi politiknya apabila ada parpol baru yang masuk tetapi 'tidak ikut berkeringat' memenangkan capres-cawapres besutan mereka.
Sebelumnya, pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus TKN Jokowi-Ma'ruf Hasto Kristiyanto memang tampak santai menanggapi bergabungnya PAN dan Demokrat. Hasto justru mengungkapkan bahwa demokrasi yang sehat, justru menghendaki pentingnya koalisi oposisi yang berkualitas.
Tetapi, Hasto menyatakan pihaknya siap berkomunikasi dengan semua parpol, bahkan parpol yang militan mendukung paslon 02 Jokowi-Ma'ruf, yaitu Gerindra dan PKS.
"Demokrasi memerlukan adanya opsi-opsi kebijakan bagi rakyat. Kekuatan terlalu dominan juga kurang sehat dalam demokrasi," ujar Hasto ketika ditemui di Kantor DPP PDIP.
"Kami berpendapat mengingat KIK yang telah bekerja keras, dan rakyat telah menetukan hasilnya, maka arah koalisi ke depan itu berpijak kepada kesepakatan bersama kepada seluruh partai KIK. Terutama yang menerima dukungan rakyat sehingga melampaui parliamentary threshold di parlemen," tambahnya.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Viral Aksi Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang, Ini Kata SETARA Institute
- Kim Jong Un Ulang Tahun, Warga Korea Utara Diminta Ucapkan Sumpah Setia
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
Advertisement
Cegah Pelanggaran Hukum Orang Asing, Ditjen Imigrasi Perkuat Fungsi Intelijen
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- Sidak ke Bea Cukai Bandara Soetta, Mendag Zulkifli Hasan Temukan WNA Bawa Mesin untuk Dijual
- Mantan Hakim Agung Gazalba Saleh Gunakan KTP Orang Lain untuk Pencucian Uang Rp25,9 Miliar
- Eks Kepala Bea Cukai Jogja Eko Darmanto Diduga Lakukan Pencucian Uang Capai Rp37,7 Miliar
- Muhadjir Sebut Jokowi Perintahkan Para Menteri untuk Bangun Rest Area Lebih Banyak
- Viral Bocah Menangis Kelaparan Minta Makan, Malah Dicaci Maki Ibunya
- Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp200 Juta, SYL Pakai Duit Pinjaman Vendor Kementan
- Bappenas Sebut Telah Masukkan Program Makan Siang Gratis ke Dalam RKP 2025
Advertisement
Advertisement