Advertisement
Ada Penyimpangan Dana Fiktif Rp7,9 di Maluku Utara
Advertisement
Harianjogja.com, TIDORE--Ditemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan dana perjalanan dinas fiktif senilai Rp7,9 miliar di sembilan kabupaten/kota minus Kota Tidore Kepulauan. Penyimpangan ini ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Maluku Utara (Malut).
"Memang untuk anggaran perjalanan dinas merupakan salah satu kegiatan untuk mendapatkan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi caranya menyimpang dengan total Rp7,9 miliar hampir merata di kabupaten/kota," kata Kepala Perwakilan BPK Provinsi Malut, M Ali Asyhar di Ternate, Sabtu (25/5/2019).
Advertisement
Dia mengakui, untuk Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan pengembalian atas temuan BPK-RI sebesar Rp5 miliar, sedangkan untuk Provinsi Malut akan dilakukan penyerahan LHP pada Senin 27 Mei di Sofifi.
Menurut dia, selain masalah anggaran perjalanan dinas, sebagian besar masalah yang ditemukan ada di dua daerah yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan belum diselesaikan seperti masalah aset yang sangat kompleks, terutama Pulau Taliabu merupakan daerah pemekaran, sehingga tidak ada koordinasi yang bagus, maka sistem pencatatan bermasalah.
Sedangkan, kalau untuk kas, pendapatan daerah dan pajak sebagian menjadi temuan karena tidak pernah setor ke negara, ada kabupaten yang menggunakan uangnya belum diserahkan, bahkan di Pulau Taliabu sejak 2014 uang senilai Rp4 miliar.
Ali mengatakan, dua Pemerintah yakni Pemkab Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu masih memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan menjadi catatan yakni kalau tidak ditata dan inventarisir soal aset daerah, maka akumulasinya setiap tahun bertambah, tentunya pimpinan harus intensif melakukan pengawasan jangan hanya keluar daerah.
Dia menambahkan, untuk hasil pemeriksaan atas LKPD kabupaten/kota tahun 2018 menunjukkan adanya peningkatan opini dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun lalu hanya sebanyak tujuh Pemerintah Kabupaten/Kota yang berhasil peroleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun tahun ini meningkat menjadi delapan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Adapun Pemerintah Kabupaten/Kota yang berhasil memperoleh opini WTP tersebut adalah Pemerintah Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Selatan.
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera Tengah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pilkada Jawa Timur, Golkar Resmi Mengusung Khofifah-Emil Dardak
- Pesawat Jatuh di BSD, Kemenhub: Penjelasan Detail Tunggu Koordinasi
- Singapura Menghadapi Gelombang Baru Covid-19, Kasus Naik 2 Kali Lipat dalam Sepekan
- Letusan Gunung Ibu Ciptakan Fenomena Unik karena Memicu Badai Petir Vulkanik
- Tingkatkan Cadangan Emas hingga Rp80 Triliun, Pengelola Tambang Gosowong Lakukan Efisiensi
Advertisement
Terbaru! Jadwal Kereta Api Prameks Jogja-Kutoarjo Senin 20 Mei 2024
Advertisement
Rekomendasi Menikmati Sendratari dan Pertunjukan Wayang di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Kemenko Perekonomian: Ada Plafon Rp107 Miliar untuk Beli Alsintan
- Dalam Sehari, Gunung Semeru Alami 14 Kali Erupsi
- Menpar Soroti Pengerukan Tebing untuk Kepentingan Pariwisata
- Tiba di Bali, Elon Musk Disambut Luhut
- Ada Prospek Usaha, Warga Sekitar IKN Diharapkan Tidak Menjual Lahan
- Amankan Aksi Bela Palestina di Kedubes AS Hari Ini, Polisi Kerahkan 1.648 Personel
- Menkominfo Pastikan Starlink Tetap Bayar Pajak Seperti Operator Lain
Advertisement
Advertisement