Advertisement
Ketidakpercayaan pada Pemerintah Jadi Salah Satu Biang Penyebaran Hoaks
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Salah satu penyebab maraknya hoaks, ujaran kebencian, dan ancaman di media sosial (medsos) dalam momen Pilpres ialah ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, publik lebih memilih menelan informasi via medsos, meskipun kebenarannya kurang bisa diverifikasi.
Pakar media sosial sekaligus pendiri PT Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi menyampaikan, maraknya hoaks yang tersebar di medsos salah satunya disebabkan distrust alias ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pasalnya, selama ini pemerintah melalui Kominfo seperti memandang negatif suara publik.
Advertisement
“Selama ini, Kominfo [Kementerian Komunikasi dan Informatika] hanya mendata hoaks yang beredar setiap bulan. Hanya sisi negatifnya yang dilihat, sehingga menimbulkan distrust,” tuturnya, Senin (27/5/2019).
Menurut Ismail, pemerintah seharusnya membuat jembatan komunikasi dengan publik untuk membangun rasa percaya. Cara ini bisa dilakukan melalui Kominfo dengan mendata gagasan dan kritik dari masyarakat setiap bulannya, tidak hanya soal hoaks.
Harapannya, dengan gagasan dan kritik yang ditampung oleh pemerintah, jembatan komunikasi antara negara dan publik kian kuat. Secara tidak langsung, masyarakat pun kian enggan mengonsumsi informasi dari sumber-sumber yang tidak jelas.
“Solusi jangka pendek [menangkal hoaks] ialah membangun jembatan diplomasi antara publik dan pemerintah. Hal ini akan membangun trust, karena publik merasa didengarkan,” imbuhnya.
Untuk solusi jangka panjang dalam menangkal hoaks, Ismail menekankan pentingnya pendidikan literasi teknologi dan informasi. Di Finlandia, pemerintah setempat memasukkan materi pembelajaran tersebut ke dalam kurikulum sekolah.
Hal itu digalakkan pemerintah Finlandia secara serius untuk menangkal hoaks. Pasalnya, masyarakat setempat kerap mendapatkan informasi yang tidak benar dari Rusia.
“Literasi seperti ini perlu ditekankan pemerintah, karena sangat penting dan mendesak,” katanya.
Ismail menuturkan, gambaran perkembangan media sosial dan literasi masyarakat Indonesia saat ini seperti mengemudi di jalan tol tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM). Infrastrukturnya sudah bagus, tetapi penggunanya belum bisa menyetir dengan baik.
Oleh karena itu, peran literasi dalam media sosial dan informasi teknologi sangat penting, agar publik justru mereguk manfaat dari fasilitas yang ada, bukannya termakan atau membuat hoaks.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
Advertisement
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- Terdampak Erupsi Gunung Raung, Bandara Samratulangi Mulai Beroperasi Normal
- Jokowi Bersepeda di Jalan Sudirman-Thamrin Minggu Pagi
- Basarnas Kerahkan 5 Unit Tim SAR Cari Korban Hilang Akibat Banjir Luwu
- Presiden Ukraina Zelensky Masuk Daftar Buronan Rusia
- Gobel Minta Jepang Ajari Smart Farming kepada Petani Muda Indonesia
- 219 Orang Tewas dan Ratusan Terluka Akibat Banjir di Kenya
- Hamas Dikabarkan Sepakat Bebaskan 33 Warga Israel
Advertisement
Advertisement