Advertisement
Muncul Penolakan Pancasila di Masyarakat, Pemerintah Ingin Bentuk Dewan Keamanan Nasional
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengusulkan pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN).
Usul pembentukan DKN dari Ryamizard telah disampaikan ke sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas), salah satunya Nadhlatul Ulama (NU).
Advertisement
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengatakan, usul itu disampaikan kala Ryamizard menyambangi kantornya, Jumat (14/6/2019) sore.
“Ada usulan dari Pak Ryamizard ada DKN, Dewan Keamanan Nasional, 7 [anggota] dari masyarakat, ulama ada, sangat baguslah itu. Belum sampai merinci, tadi [pembicaraan] baru bersifat cocok-cocokan, sharing. Semua cocok, nggak ada yang nggak cocok,” ujar Said di kantornya.
Wacana pembentukan DKN kembali mengemuka setelah pemerintah melihat kemunculan fenomena penolakan Pancasila oleh masyarakat. Untuk mengatasi itu, pemerintah harus bekerjasama dengan masyarakat dan ormas-ormas keagamaan.
Menurut Said, saat ini ada 23 persen ASN, pegawai BUMN, dan pelajar yang menolak Pancasila. Kemudian, ada 9 persen masyarakat yang menyatakan setuju dengan penggunaan jalan kekerasan untuk mengganti Pancasila dan mendirikan negara khilafah di Indonesia.
Hal itu, ujar Said, harus dibendung agar tidak membahayakan kedepannya. Dia menyebut fenomena penolakan Pancasila saat ini pasti terjadi bukan tanpa rencana.
“Ini gimana cara menghadapinya? tidak mungkin tentara sendirian, tidak mungkin polisi sendiri. Mereka harus sama-sama dengan kekuatan masyarakat, terutama yang jelas NU. [Organisasi] yang lain silakan [jika hendak bergabung],” tuturnya.
Said juga menyebut, pembahasan soal DKN akan dilakukan lebih lanjut nanti. Akan tetapi, persoalan DKN itu harus dibicarakan terlebih dulu antara pemerintah dengan DPR RI.
Terakhir, dia menyebut harus ada persatuan yang kuat antara TNI dan Polri dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. PBNU menganggap tak perlu lagi ada pemilahan antara fungsi-fungsi yang harus dilakukan TNI dan Polri.
“Ini bukan berarti dwifungsi ABRI, nggak. Tapi [pemahaman bahwa] pertahanan dan keamanan itu kewajiban bersama, tanggung jawab bersama,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
- Timnas Wanita U-17 Indonesia Babak Belur Dihajar Filipina 6-1 di Gianyar Bali
- Berita Duka: Mantan Bupati Bantul Suharsono Meninggal, Dimakamkan di TMP Bantul
- Daftar 23 Caleg Terpilih DPRD Wonogiri Non-PDIP, Terbanyak dari Partai Golkar
- PSSI Terus Lobi Klub Elkan Baggott & Justin Hubner Jelang Laga Timnas vs Guinea
Berita Pilihan
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
Advertisement
Seleksi Paskibraka DIY dan Nasional Wakil DIY Digelar Kini Pakai Aplikasi
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- Taruna STIP Jakarta Meninggal karena Dianiaya, Kemenhub Ikut Investigasi
- KKB Kembali Berulah, Serang Gereja dan Rampas Ponsel Warga Papua
- Balas Serangan Roket Hamas yang Tewaskan 3 Tentara, Israel Bombardir Rafah
- Makan dan Bayar Seenaknya di Warteg, Pria Ini Ditangkap Polisi
- PAN Buka Peluang Eko Patrio hingga Anak Zulhas Jadi Cagub di Pilkada DKI Jakarta
- Soroti Kurangnya Dokter Spesialis di Indonesia, Jokowi Kaget: Masih Kurang 29.000
- AstraZeneca Diduga Picu Pembekuan Darah, BPOM Sebut Vaksin Sudah Tidak Beredar di Indonesia
Advertisement
Advertisement