Advertisement
Jika Masa Jabatan Presiden 7 Tahun 1 Periode, Ini Konsekuensi yang Harus Dilalui
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mencetuskan wacana mengubah masa jabatan presiden menjadi 1 periode dengan 7 tahun masa jabatan.
Menurut mereka, calon petahana terlampau sulit dikalahkan, sebab memiliki sumber daya lebih dan berpotensi lebih banyak melakukan kecurangan.
Menanggapi wacana ini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menjelaskan, Senin (17/6/2019), bahwa setiap sistem pasti memiliki tantangan tersendiri.
"Saya kira sulit, ya. Karena bagaimana pun, tidak mudah untuk mengubah UUD. Tapi semuanya selalu melahirkan tantangan. Kalau satu periode, walaupun bisa memecah incumbency effect, tapi biasanya diikuti oleh politik kekerabatan. Itu yang terjadi di Filipina," ujar Titi.
Seperti diketahui, Filipina menerapkan sistem pemilu presiden 6 tahun sekali, dengan batasan seorang presiden terpilih hanya bisa menjabat selama satu periode. Sementara, pemilu calon wakil presiden berlangsung terpisah, dengan batasan wakil presiden terpilih bisa menjabat dua periode.
Menurut Titi, harus ada pengawasan ekstra kepada pemerintahan apabila suatu negara memberlakukan sistem semacam ini.
Advertisement
Sebab, masa bakti yang panjang bisa membuat pejabat terkait membangun dinasti politik, bisnis, bahkan kepentingan pribadi lain dengan lebih leluasa. Kemudian lepas tanggung jawab seusai menjabat.
"Jadi kalau menurut saya, apapun sistemnya, yang penting hal-hal paling mendasar dalam demokrasi mesti ditunaikan dahulu. Yaitu penegakkan hukum dan pendidikan politik terhadap warga. Kalau sistemnya baik, tapi warganya masih suka politik uang, sama saja," ungkapnya.
Senada dengan Titi, Peneliti Politik LIPI Aisah Putri Budiarti juga menitikberatkan bahwa pemilu merupakan bentuk pengawasan dari masyarakat.
"Masa 5 tahun cukup ideal sebagai periode pemerintahan. Di mana jika presiden atau wapres mengecewakan, maka mereka tidak dipilih kembali sebagai bentuk punishment dari publik, dan jika memang mampu bekerja baik, maka dipilih kembali sebagai reward dan juga kepercayaan publik," ungkapnya kepada Bisnis.
Terlebih, menurut Putri, alasan bahwa petahana sulit dikalahkan sudah tidak relevan. Buktinya, Susilo Bambang Yudhoyono dapat mengalahkan Megawati Soekarnoputri yang posisinya petahana pada Pemilu 2004.
"Jika diubah dengan usulan 1 periode 7 tahun, maka kontrol publik dalam demokrasi tadi dihilangkan. Jika hal ini dihilangkan, maka kontrol hanya melalui jalur politik di parlemen, dan ini tidak cukup," jelasnya.
"Apalagi, kita tahu partai politik saat ini masih lekat dengan sifat oportunistik. Tanpa kontrol kuat dari publik, maka tirani pemerintahan lebih berpeluang muncul," tutup Putri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Letusan Gunung Ibu Ciptakan Fenomena Unik karena Memicu Badai Petir Vulkanik
- Tingkatkan Cadangan Emas hingga Rp80 Triliun, Pengelola Tambang Gosowong Lakukan Efisiensi
- 1,4 Miliar Penduduk India Terancam Cuaca Panas Ekstrem
- Jemaah Calon Haji Dilarang Membentangkan Spanduk dan Bendera di Tanah Suci
- Liga Arab Serukan Pengerahan Pasukan Perdamaian PBB di Palestina
Advertisement
Anak Muda Diedukasi Jadi Pengusaha Lewat Event Lari Pejuang Run 2024 di UGM
Advertisement
Hotel Mewah di Istanbul Turki Ternyata Bekas Penjara yang Dibangun Seabad Lalu
Advertisement
Berita Populer
- Rangkaian Acara Waisak 2024 di Candi Borobudur, Masyarakat Dapat Menyaksikannya
- Komandan KKB Petrus Pekei Ditangkap Satgas Operasi Damai Cartenz 2024
- Update Kasus Enzy Storia dan Bea Cukai, Penjual Tas Tak Mencantumkan Harga Sebenarnya
- Gunung Semeru Alami 6 Kali Letusan Pagi Ini
- PPP Dukung Khofifah di Pilgub Jawa Timur
- Jumlah Kementerian Bertambah dari 34 Jadi 40, Yusril: Masih Wacana, Belum Resmi
- Mutu Jalan Tol MBZ Dituding Berada di Bawah Standar, Begini Respons Pengelola
Advertisement
Advertisement